Ketua Umum PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Wayan Ardi Adnyana menilai Prabowo dan jajaran di kementerian harus merealisasikan tuntutan buruh.
"Kehadiran Presiden dalam May Day kali ini harus dimaknai sebagai ruang pengambilan keputusan, bukan sekadar seremoni politik,” kata Wayan dalam keterangannya, Jumat 1 Mei 2026.
Salah satu yang menjadi pembahasan serius adalah penghapusan
outsourcing, pembentukan Satgas PHK, realisasi upah layak, pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), serta pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Gejolak ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta disrupsi teknologi telah memperbesar kerentanan sektor ketenagakerjaan, meningkatkan ancaman PHK, dan menekan kualitas pekerjaan di dalam negeri," kata Wayan.
Di sisi lain, Indonesia juga tengah menghadapi ledakan demografi usia produktif yang membutuhkan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas.
“Kita tidak bisa melihat persoalan buruh secara parsial," kata Wayan.
BERITA TERKAIT: