"Saya katakan ini momentum Presiden. Ketika mengambil tindakan (melantik BG) akan kelihatan konsistensi pemimpin," kata pengamat komunikasi politik Heri Budianto dalam sebuah diskusi bertajuk "Kriminalisasi No, Justice For All Yes," di Jakarta (Selasa, 17/2).
Selama ini, Jokowi selalu menegaskan menunda pelantikan BG karena menghormati proses prraperadilan. Karena itu, jelas Heri, sekarang ketika sudah ada putusan praperadilan, Jokowi harus menunjukkan sikap konsistennya sebagai pemimpin.
"Ada beberapa hal yang menguatkan kebijakan Jokowi. Kalau kita lihat BG dipanggil ke Istana Bogor, itu pesan bahwa Presiden akan melantik. Tapi memang kita harus pahami, yang paling tahu Presiden. Saya curiga jangan-jangan BG sudah tahu tapi tidak boleh bicara," ungkap Heri.
Direktur Ekskutif PolcoMM Institute ini menambahkan, melihat dinamika yang berkembang dan juga sudah tak adanya hambatan politik dan hukum, maka 99 persen BG akan dilantik sebagai Kapolri.
"Tinggal dilihat psikologi publik, Presiden Jokowi ini insting psikologi massa main juga. Kalau melantik kemarin resiko besar, tapi kalau sekarang tidak perlu takut," ungkapnya.
Heri juga mengungkapkan bahwa resiko politik melantik BG sebagai Kapolri jauh lebih ringan dibandingkan tidak melantiknya. Sebab, jika tidak melantik akan berhadapan dengan kekuatan politik di parlemen.
"Resiko itu lebih besar ketika tidak melantik karena akan berhadapan dengan DPR. Apalagi masih panjang perjalanan di parlemen. Presiden tidak akan bisa jalan tanpa dukungan politik, dukungan masyarakat sekarang sudah terbelah pro-kontra," demikian Jokowi.
[ysa]
. Dari sisi aspek hukum, persoalan Budi Gunawan sudah terlewati. Karena itu, Presiden Joko Widodo tak perlu takut untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. 
BERITA TERKAIT: