Kejagung Telisik Apa Ada Jaksa Bantu Labora Kabur

Polisi berpangkat terakhir Ajun Inspektur Satu (Aiptu) itu, diketahui meninggalkan selnya sejak Maret 2014.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejak­saan Agung Tony T Spontana menyatakan, Kejagung sudah menerima salinan surat berisi permohonan DPO untuk terpi­dana Labora.

Guna menindaklanjuti permo­honan Kejari Sorong tersebut, Kejagung pun membantu upaya pencarian Labora. "Kita berk­oordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.

Dia menyatakan, bentuk koor­dinasi yang pertama dilakukan ialah, berkomunikasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Ka­jari) Sorong, Papua Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka­jati) Papua.

Dari komunikasi tersebut, Kejagung pun meminta Jaksa agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk menindaklanjuti permohonan Kajari. "Tim Intel Kejagung sudah ditugasi membantu pen­carian terpidana yang buron itu," ucapnya.

Selain mengintensifkan koor­dinasi internal, sesuai prosedur yang ada, Kejagung pun berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan kepolisian. "Kita minta bantuan kepolisian untuk menindaklanjuti status DPOtersebut."

Dia menambahkan, selain berupaya melacak keberadaan Labora, tim dari jajaran Jamintel saat ini tengah berkutat menelu­suri data tentang latar belakang kaburnya terpidana tersebut. Namun, Tony belum bisa memas­tikan, apakah menghilangnya Labora ini, ada personel kejak­saan yang diduga terlibat.

Tentunya, beber dia, data-data terkait terpidana yang bu­ron ini dianalisis lebih dulu. Pihak-pihak yang menjadi pen­anggungjawab dalam proses pengamanan narapidana serta pembantaran Labora akan dim­intai keterangan.

Disampaikan, jika terdapat unsur kesengajaan untuk me­lepaskan terpidana tersebut, Ke­jagung akan menindak oknum-oknum jaksa yang terlibat.

Dihubungi terpisah, Kajari Sorong Damrah Muin mengaku tidak tahu persis kronologi pembantaran terpidana yang sakit ke RSAngkatan Laut, So­rong itu. Sebab, kata dia, saat ia menjabat Kajari Sorong, Labora sudah kabur.

Dia menandaskan, Labora yang menjalani hukuman pen­jara di Lapas Sorong, pada 17 Maret 2014 meninggalkan sel untuk berobat. Keluhan sakit pinggang dan kaki kanan yang sering kesemutan, membuat jaksa dan pihak Lapas memberikan pembantaran alias izin berobat.

Namun, usai menjalani pengo­batan, Labora tak pernah kem­bali ke selnya. "Dia menghilang. Kita sudah tindaklanjuti dengan membentuk tim gabungan untuk mencari terpidana tersebut. Kita juga menetapkan status DPOuntuk Labora."

Menanggapi hal tersebut, Ka­bidhumas Polda Papua Kombes Rudolf Patriage menyatakan, sudah berkoordinasi dengan kejaksaan dan Lapas.

"Kita ikut membantu mencari terpidana," tuturnya.

Upaya pencarian tersebut, lanjutnya, juga tak dilakukan oleh Polda Papua saja. Melainkan, telah dikoordinasikan dengan Mabes Polri dan Sekretariat NCB atau Interpol kepolisian. Dia me­nyatakan, kepolisian profesional dalam melakukan pencarian terpi­dana yang tercatat bekas Anggota Polres Raja Ampat tersebut.

Dia pun menepis anggapan bila kepolisian tidak sungguh-sungguh mencari terpidana tersebut, atau bahkan diduga terlibat dalam upaya menyembunyikan Labora.

Senada dengan Tony, Rudolf menandaskan, "Jajaran intelijen kepolisian sedang menyelidiki. Bila ada oknum kepolisian yang terlibat dalam pelarian terpidana tentu akan dijatuhi sanksi."

Perkara Labora mencuat aki­bat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya transaksi dana Rp 1,5 triliun di rekening yang berkaitan den­gan nama Labora.

Setelah melakukan penyidi­kan, Mabes Polri pun memblokir 60 rekening milik terpidana. Rekening itu sebagian atas nama Labora Sitorus, sebagian lagi bukan atas namanya.

Akibat perbuatannya itu, pada akhir 2013, Pengadilan Tipikor Sorong memvonis Labora dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Pada sidang tingkat perta­ma, Labora terbukti melakukan pembalakan hutan liar dan pen­imbunan bahan bakar minyak (BBM), sedangkan dakwaan berupa tindak pidana pencucian uang tak terbukti.

Atas hal itu, Kejati Papua mengajukan banding. Oleh Penga­dilan Tinggi Papua, vonis Labora diperberat menjadi delapan tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Tak puas divonis lebih berat, Labora dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada 17 September 2014, MA menolak kasasi Labora dan menetapkan hukuman men­jadi 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider satu tahun kurungan.

Kilas Balik
Labora Sitorus Kena Tiga Kasus

Dalam kasus dugaan pencu­cian uang Aiptu Labora Sitorus, pihak kepolisian mengaku, fakta persidangan memberi masukan guna menindaklanjuti sinyale­men keterlibatan oknum perwira kepolisian lainnya.

"Kita tindaklanjuti semua perkembangan fakta, baik yang nanti terungkap di persidangan, maupun berdasarkan temuan bukti-bukti dalam penyelidikan dan penyidikan," kata Direktur II Ekonomi Khusus (Dir IIEksus) Bareskrim yang saat itu dijabat Brigjen Arief Sulisyanto.

Dikemukakan, pada penan­ganan kasus ini, Dit IIEksus menerjunkan tim untuk mem­bantu dan mengawasi penangan perkara oleh Polda Papua. Su­pervisi itu, lanjutnya, menjadi bagian sangat penting. "Supaya penyidikan berjalan proporsional," terangnya.

Dia menepis anggapan bahwa supervisi dilakukan untuk mem­batasi ruang lingkup atau arah penyidikan. Yang jelas, sebut dia, penyidikan kasus Labora sudah selesai.

Berkas perkara dan tersangka bekas anggota Polres Raja Am­pat, Papua itu telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. "Kita tinggal menunggu hasil per­sidangannya," kata Arief sebe­lum Labora disidang.

Arief menolak membeberkan materi penyidikan. Dia juga tak mau menyebutkan, siapa oknum internal kepolisian yang diduga terkait pencucian uang Labora.

Saat dikonfirmasi mengenai kasus Labora, Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus tidak ada yang masuk kocek atau rekening para perwira tinggi (Pati) Polri.

Dia menyatakan bahwa Ka­polda Papua Irjen Tito Carnavian tidak menerima setoran dari Lab­ora. "Tidak ada itu, tidak sampai ke kapolda-nya," ujarnya.

Disampaikan, hasil penyidikan mendapatkan keterangan bahwa aliran dana Labora hanya ke be­berapa perwira polisi di Papua.

Dia juga tak menyebutkan identitas perwira kepolisian yang diduga menerima dana tersebut. Dia merinci, dana Labora diduga mengalir ke seorang perwira me­nengah Polri berpangkat Komis­aris Besar (Kombes), seorang Komisaris Polisi (Kompol), dan seorang Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu). "Nama-namanya semuanya saya tidak hafal," kata Sutarman.

Dia mengatakan telah men­ginstruksikan Dit IIEksus dan Polda Papua untuk mengusut hal tersebut. Diharapkan pula, pen­anganan kasus ini dilaksanakan secara profesional.

Disadari, pengusutan kasus ini menjadi pintu masuk dalam menertibkan dan menindak semua dugaan penyelewengan oleh anggota Polri lainnya.

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Ke­jaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) saat itu, Setia Untung Arimuladi mengemukakan, tim kejaksaan sudah menyusun memori dakwaan untuk tersangka Labora. Berkas dakwaan tersebut juga telah selesai diteliti jaksa.

Tapi, bekas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan tersebut tak mau membeberkan, apa isi materi dakwaan terhadap Labora. Yang jelas, sebutnya, Labora diduga me­langgar tiga pasal.

Pasal pertama terkait kasus ilegal logging. Dalam kasus tersebut, Labora diduga melanggar pasal 78 ayat 5 dan 7, juncto pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU Kehutanan.

Pasal kedua menyangkut perkara penyelundupan BBM. Pada kasus tersebut, Labora diduga melanggar pasal 53 (b) juncto pasal 23 ayat 2 (b) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan pelanggaran ke­tiga menyangkut tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus pencucian uang, Labora dituduh melanggar pasal 2, 4, 5, dan pasal 6 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Memori dakwaan itu kemu­dian disampaikan ke pengadilan. Akan tetapi, saat itu, Untung belum bisa menginformasikan kapan sidang perdana kasus ini bakal digelar.

"Proses pemberkasan memori dakwaan sudah disusun. Kita tinggal menunggu jadwal per­sidangan dari pengadilan di Papua," ujarnya sebelum persidangan digelar.

Mencoreng Muka Para Pimpinan Penegak Hukum
Muslim Ayyub, Anggota Komisi III DPR

Politisi PAN Muslim Ayyub menyatakan, kaburnya terpi­dana Labora Sitorus perlu disikapi secara profesional oleh para pimpinan lembaga-lemba­ga terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pemasyarakatan), Kejaksaan Agung dan Polri.

Selain perlu keseriusan melacak keberadaan terpidana, peristiwa memalukan ini, ideal­nya dijadikan pintu masuk oleh para pimpinan untuk membenahi kinerja institusi.

"Kaburnya terpidana ini menunjukkan kelemahan aparat," katanya.

Kelemahan ini, hendaknya mendapatkan prioritas untuk segera dibenahi. Sebab, para pimpinan mesti ikut bertang­gung jawab dengan cara segera melakukan pembenahan.

Dia tidak ingin, di tengah gencarnya kabar mengenai pelaksanaan eksekusi mati sejumlah terpidana, masih ada kabar ada terpidana yang ber­hasil kabur dari penjara.

Dia bilang, peristiwa ini sangat mencoreng wibawa penegak hukum, terutama para pimpinannya serta pemerintah. "Ini tidak boleh terulang," ucapnya.

Muslim mendesak agar ke­jaksaan, kepolisian, dan pihak lapas yang menangani terpi­dana tersebut, fokus melacak keberadaan buronan ini. Di sisi lain, sebutnya, perlu ada inves­tigasi khusus untuk menge­tahui apa penyebab kaburnya terpidana.

"Jadi perlu ada klarifikasi. Usaha mempertanggung­jawabkan hal ini. Periksa se­mua petugas yang bertugas menjaga terpidana," ucapnya.

Dari pemeriksaan tersebut, dia meyakini, akan ada keterangan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melaku­kan penelusuran.

Selain itu, tuturnya, dapat menunjukkan arah untuk me­nentukan, siapa oknum yang bisa dimintai tanggungjawab. Selebihnya, upaya tersebut seyogyanya menjadi perhatian dalam rangka membenahi kinerja lembaga.

"Apalagi terpidana yang kabur ini, termasuk narapidana yang melakukan kejahatan be­sar, serta kejahatannya diduga melibatkan banyak pihak," tandasnya. ***

Jangan Lindungi yang Terbukti Langgar Hukum
Edi Hasibuan, Komisioner Kompolnas

Komisioner Komisi Ke­polisian Nasional (Kompol­nas) Edi Hasibuan meminta kepolisian maksimal dalam melacak keberadaan terpidana Labora Sitorus.

Kepolisian pun diingat­kan, jangan sampai melind­ungi oknum-oknum yang telah terbukti melanggar hukum. "Tunjukkan bahwa kepolisian profesional dalam menegak­kan hukum," katanya.

Kepolisian, lanjutnya, perlu bersungguh-sungguh mendu­kung kejaksaan yang berupaya membekuk terpidana kabur ini. "Saya kira, kita minta Polda Papua membantu sepenuhnya agar bisa menemukan Labora."

Disampaikan, Kompolnas juga meminta agar data dan bukti-bukti yang terkait ka­burnya Labora dicek secara teliti. "Kalau ada pelanggaran prosedur dilakukan anggota Polri, maka oknum itu harus ditindak."

Edi mengharapkan, koordi­nasi antar instansi yang mela­cak keberadaan buronan ini, tidak boleh main-main. Tim terpadu yang sudah dibentuk, idealnya juga diawasi secara melekat.

Tujuan pengawasan itu, tidak lain agar langkah yang diambil tim gabungan terkoordinir secara baik. "Tidak berjalan sendiri-sendiri."

Lebih jauh, disampaikan bahwa kejahatan yang dilaku­kan Labora masuk kategori serius. Hal itu teridentifikasi lewat bukti-bukti pengungkapan perkara tersebut. Oleh sebab itu, pelanggaran hukum serius ini, perlu disikapi secara serius pula.

Menurutnya, kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Hukum (Lapas), hendaknya memetik pelajaran dari kaburnya terpidana tersebut.

"Masing-masing pihak harus memperbaiki kinerjanya," tan­das Edi. ***