Aziz Syamsuddin: Berikan Kesempatan Bagi Budi Gunawan Untuk Beberkan Fakta Dan Bukti Hukum

DPR menyetujuinya. Ini ber­dasarkan hasil Rapat Paripurna, Badan Musyawarah dan Rapat Pleno Komisi III DPR,’’ kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu, semua proses itu diambil secara aklamasi. Sama seperti. proses uji kelayakan dan ke­patutan di Komisi III DPR, Rabu (14/1), yang secara aklamasi menyetujui Budi Gunawan men­jadi Kapolri.

Kami menyetujui surat Presi­den dan secara aklamasi men­gangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan Jenderal Sutarman,” paparnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Bagaimana proses Budi Gunawan disetujui menjadi Kapolri saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR?
Sembilan fraksi menyetujui surat Presiden tanggal 9 Januari dalam hal ini pengangkatan saudara Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meng­gantikan Jenderal Sutarman.

Pertimbangannya apa?
Pertimbangannya itu masing-masing fraksi.

Bagaimana dengan Partai Demokrat yang menolak?
Yang memberikan persetu­juan sembilan fraks

Budi Gunawan sudah ditetapkan menjadi tersangk adalam kasus rekening gendut, ini bagaimana?
Sudah dijelaskan secara ter­buka, baik mengenai kasus rekening itu, kemudian surat dari Bareskrim itu sudah dijelaskan.

Apa pertimbangan fraksi-fraksi itu sudah cukup kenapa mendukung Budi Gunawan meski KPK menetapkannya sebagai tersangka?
Kalau cukup itu kan relatif. Kalau dari pandangan-pandan­gan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan itu kan bisa kita lihat. Bahwa mereka ada yg memberikan catatan-catatan, maka kami berikan kesempatan saudara Budi Gunawan untuk memberikan klarifikasi dan bukti-bukti fakta hukum.

Surat dari Bareskrim itu jadi andalan untuk mendu­kung Budi Gunawan?
Salah satunya ya.

Harapan Anda?
Saya berharap Kapolri yang baru dapat membawa perubahan pada institusi Korps Bhayang­kara. Saya yakin siapapun yang jadi Kapolri adalah yang terbaik dan didukung masyarakat. ***