Prinsip Muhammadiyah harus Diubah, Kekuasaan bukan Ditunggu tapi Direbut dan Diperjuangkan

"Pada pemerintahan Jokowi-JK belum ada kader secara struktural yang masuk dalam pemerintah,” ujar tokoh muda Muhammadiyah, Muchlas Rowie, saat mengisi Latihan Kepemimpinan Nasional yang diselenggaran DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kemarin.

Di samping itu, agar kader bisa berdiaspora, seharusnya Muhammadiyah memasarkan dan mendorong kader-kader terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa. Sehingga ketika bangsa ini memanggil, Muhammadiyah sudah mempersiapkannya.

Saya sangat sedih. Ketika Jokowi meminta Menteri Kesehatan, Muhammadiyah hanya memunculkan dua nama. Dan akhirnya yang terpilih bukan kader Muhammadiyah. Padahal kita mempunyai kader-kader terbaik yang begitu banyak. Sehingga kita tidak mempunyai harga diri,” jelasnya.

Muchlas Rowie mengingatkan, organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912 ini sebenarnya mempunyai peran yang sangat diperhitungkan bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Peran-peran Parsyarikatan ini nyata dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan. Hal ini terbuksi dengan sejumlah amal usaha Muhammadiyah seperti pantai sosial, sekolah dari tingkat TK hingga perguruan tinggi dan rumah sakit.

Dengan kiprah tersebut tak heran Muhammadiyah mampu melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Dengan melihat potensi ini, Muhammadiyah merupakan organisasi besar. Karena itu, Muhammadiyah sebenarnya mempunyai kadar-kader yang berkualitas untuk ikut berkontribusi membangun bangsa.

”Tapi kita sampai sekarang masih terkungkung dengan doktrin budaya menunggu. Yaitu kita tidak boleh meminta-minta jabatan. Tapi, apabila diberi jabatan kita tidak boleh menolak,” jelas praktisi bisnis yang akrap disapa Rowie ini.

Padahal, dia mengimbuhkan, dalam kontek politik saat ini kekuasaan itu harus direbut dan diperjuangkan. Karena dengan Muhammadiyah masuk dalam lingkaran kekuasaan, kita bisa dengan mudah berdakwah.

"Kita juga sudah harus mulai berubah dengan memberikan kepercayaan kepada kader-kader muda dan mondorong mereka untuk menjadi pemimpin bangsa. Kita jangan merasa tidak punya mutiara, padahal mutiara kita banyak berserakan,” ungkap pengurus PSSI ini penuh optimis.

Sebagai langkah konkret, dia mendorong kepemimpinan Pusat Muhammadiyah pada masa mendatang harus direformasi. PP Muhammadiyah periode 2015-2020 harus diisi anak-anak muda yang mempunyai kemampuan dan berintegritas. Tugas DPP IMM meminta pemimpin 13 jangan dicalonkan kembali. Carilah anak-anak muda yang berkualitas. Kalau mengandalkan mereka Muhammadiyah tidak akan berubah,” pungkasnya. [zul]