Anies Baswedan: Kami Bukan Hentikan Kurikulum 2013, Tapi Laksanakan PP Yang Dibuat SBY

Keputusan pemerintah SBY melalui Peraturan Peme­rin­tah (PP) 32 tahun 2013 me­ngata­kan bahwa pemerintah di­beri wak­tu tujuh tahun untuk me­ne­rapkan Kurikulum 2013 itu,’’ tegas Anies Baswedan.  

Tapi, lanjutnya, kenapa peme­rintah langsung menerapkannya dengan hanya persiapan seta­hun, sehingga menimbulkan ba­­nyak masalah. Sekarang kita akan menja­lankan sesuai PP itu. Jadi kebi­jakan ini bukan lang­kah mun­dur dari kebijakan se­belum­nya,’’ jelasnya.

Ini wawancara lengkap Rakyat Merde­ka dengan Anies Baswe­dan di kan­tornya, Jakarta, Jumat (12/12).

Anda dinilai melakukan lang­kah mundur. Apa komen­tar Anda?
Justru saya yang mau bertanya, kenapa persiapannya hanya di­ker­jakan setahun, sehingga ba­nyak masalah. Coba dikerjakan sesuai dengan PP yang dibuat oleh SBY itu,  tentu tidak ada ma­salah.

Di seluruh dunia, menjalankan kurikulum tidak ada yang per­sia­pannya hanya setahun, apalagi ne­geri sebesar Indonesia. Singa­pura empat tahun, Inggris tujuh tahun.

Menurut saya, janganlah saling menyalahkan. Kalau saya diam saja, tidak ada kontroversi. Tapi sekolah, gurunya dan muridnya kerepotan. Begitu juga orangtua kerepotan.

Lagi pula kita ini bukan meng­hentikan, tetapi melaksanakan sesuai PP yang dibuat pemerin­tahan SBY yang diberi waktu tu­juh tahun. Tapi Insya Allah saya yakin tiga sampai empat tahun saja sudah selesai.

Bagaimana Anda menyikapi pro dan kontra dihentikannya Kurikulum 2013?
Sebenarnya Kurikulum 2013 terus mengalami evaluasi untuk dilaksanakan. Yang berhenti itu, sekolah yang baru menerapkan satu semester. Sedangkan yang ti­ga semester di 3 persen sekolah menjadi rintisan untuk dijadikan contoh agar diterapkan di ber­bagai sekolah. Jadi bukan untuk mengganti kurikulum.

Tidak semua sekolah harus kembali ke Kurikulum 2006?
Betul. Yang baru melaksana­kan satu semester, bisa menggu­nakan Kurikulum 2006. Sebab, ditemukan banyak masalah.

Apa saja masalahnya?
Masalahnya ada pada imple­men­tasi. Pertama, pelatihan gu­runya belum tuntas. Kedua, bu­kunya belum lengkap. Efeknya ketika  dijalankan menimbulkan masalah karena ada 202 ribu sekolah.

Pelatihan guru membutuhkan kira-kira 6-8 bulan. Bayangkan melatih guru 3,1 juta orang.  Se­cara kesiapan belum tentu bisa melaksanakan.

Kita melihat ini kurikulum ba­gus, jangan sampai justru me­nim­bulkan masalah di sekolah. Ma­kanya yang 3 persen yang me­nerapkan kurikulum itu di­kem­bangkan. Setiap sekolah meng­gunakan 3 persen ini untuk tem­pat pelatihan, dan diterapkan di sekolah-sekolah.

Bagaimana dengan sekolah yang sudah menerapkan Kuri­kulum 2013 secara full?
Justru persoalannya seluruh sekolah sudah menerapkan, tapi dengan kesiapan yang berbeda-beda. Saya mulai di sini baru enam minggu, namun banyak ke­­­luhan dari masyarakat. Ma­sa­lah­nya bukan di kurikulum­nya, tapi penggunanya belum disiapkan dengan baik.

Kalau buku, persoalannya di mana?
Coba bayangkan, sampai de­ngan akhir Desember ini lebih dari 25 persen kabupaten belum me­nandatangi kontrak perceta­kan buku.  Tanda tangan kon­trak bu­kan berarti sudah men­cetak, tetapi baru tanda tangan kontrak. Habis itu nyetak. Se­telah itu baru dibagi. Padahal, ini sudah mau habis semester.

Akhir semester satu saja se­kitar 20 persen sekolah belum terima buku. Jadi masalahnya, adalah karena dalam implemen­tasinya banyak masalah.

Bagaimana dengan buku Kuriku­lum 2013 yang sudah dicetak?
Buku-buku itu jalan terus. Ti­dak ada percetakan yang diru­gi­kan. Kontrak jalan terus dan bu­kunya tetap dikirim ke sekolah. Se­kolah wajib menerima buku­nya, dimanfaatkan di perpusta­ka­annya. Nanti ketika sekolah me­laksanakan (Kurikulum 2013-red) buku itu bisa digu­nakan.

Banyak orangtua murid dibuat bingung oleh keputusan itu. Komentar Anda?
Sebetulnya tidak ada yang mem­bingungkan, semuanya  je­las. Yang baru satu semester pakai Kurikulum 2006, sebanyak 97 pesen sekolah. Yang sudah mene­rapkan tiga semester, yaitu 3 persen sekolah teruskan se­bagai sekolah rintisan. ***