Priyo Budi Santoso: Saat Ini Golkar Status Quo, Tidak Ada Yang Berwenang Menggusur Siapa Pun

Saat ini Partai Golkar status quo sampai resmi disahkan Men­kumham. Artinya, tidak ada yang berwenang untuk membekukan, menggusur siapa pun atau apa pun,’’ tegas Tim Formatur hasil Munas Partai Golkar di Ancol Priyo Budi San­toso kepada Rakyat Merdeka, Minggu (7/12).

Seperti diketahui, Wakil Ke­tua Partai Golkar hasil Munas di Ba­li, Siti Hediati Hariyadi menga­ta­kan, pihaknya akan membeku­kan kepengurusan DPD I dan DPD II yang meng­ha­diri Munas di Ancol.

Mandatnya akan diambil alih oleh struktur di atasnya,’’ kata Mbak Titiek, sapaan akrab Siti Hediati Hariyadi.

Priyo Budi Santoso selanjut­nya mengatakan, pengurus DPD I dan DPD II yang menghadiri Mu­nas di Ancol tidak perlu kha­watir bila dilakukan pembekuan.

Apalagi Munas ini fair, trans­paran dan tanpa intimidasi. Tidak seperti di Bali. Makanya tidak per­lu khawatir,’’ ujar bekas Wakil Ketua DPR yang maju sebagai calon ketua umum Golkar saat Munas di Ancol itu.    

Berikut kutipan selengkapnya;

Memang Munas Golkar di Bali saat itu bagaimana?
Kalau Munas di Bali itu kan ser­ba tertutup semuanya. Intimi­datif, rekayasa, pemegang suara yang mau mengacung diambil, dan seterusnya.

Kalau Munas di Ancol serba transparan. Teman-teman pers boleh meliput seluas-luasnya. Termasuk saat pemilihan ketua umum.

Kenapa Munas yang semula dijadwalkan Januari tiba-tiba dipercepat?
Karena begitu antusias peser­tanya. Sudah mencapai lebih dari kuorum. Makanya Munas di­percepat.

Apa karena ada arahan dari Wapres Jusuf Kalla?
Harus diakui memang, sebe­lum acara kami telah diterima oleh Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kami bincang-bincang  tentang ba­nyak hal yang sema­kin me­nguat­kan kami semua untuk melak­sanakan Munas ke IX di Ancol, Jakarta.

Apa saja yang dibicarakan dengan Jusuf Kalla?
Kita bincang-bin­cang banyak hal, seperti tentang demokrasi, masalah Golkar, dan masalah-masalah yang lain.

Jusuf Kalla ikut men-support dana?
Kalau soal anggaran tidak.

Kalau Surya Paloh?
Tidak Juga.

Apa diambil dari kas opera­sional DPP?
Ini gotong royong saja. Tang­gung renteng dari seluruh peser­ta, termasuk kami-kami (calon ke­tua). Saya tidak tahu DPP itu pu­nya operasional atau apa.

Peserta yang hadir di Munas ini merupakan delegasi yang memiliki hak suara?
Ya, betul. Rata-rata mereka yang hadir di Bali. Mereka tentu delegasi resmi dari partai, ada mandatnya.

Seberapa besar peluang Munas versi Ancol diakui Men­kumham?
Kami meyakini semua akan baik-baik saja.

Munas ini berpotensi di­gu­gat. Apa antisipasi dari kubu Anda?
Apa yang terjadi, ya terjadilah. Silakan saja he-he...Sudah pan­jang penjelasan dari segi hukum terkait kasus ini. Lawyer kami nanti akan menjelaskan, terma­suk oleh Bang (Adnan) Buyung Nasution, sahabat kami Todung Mulya Lubis. Pada saatnya be­liau akan bicara, tunggu saja.

Jika konflik ini berujung pada dibentuknya partai baru, apa pendapat Anda?
Kalau ini terjadi, maka Pak Abu­­­rizal Bakrie akan dikenang se­­bagai ketua umum yang me­ning­galkan jejak yang paling bu­ruk yang pernah terjadi dalam se­jarah Golkar. Saya termasuk yang sedih, amat sedih kenapa harus melewati keadaan seperti ini.

Apa ada rencana re­kon­siliasi setelah ribut-ribut ini?
Saya senang dengan kata-kata itu, dan saya termasuk penganut mazhab dari rekonsiliasi.

Bagaimana caranya?
Saya belum tahu. Hari ini baru pertama dalam sejarah Golkar, tiga ketua umum pendiri ormas, yakni MKGR, Kosgoro, dan SOKSI dipecat. Mendung gelap apa yang menutupi wajah bapak Aburizal Bakrie itu, sehingga ke­tua umum pendiri pun harus di­pecat. Forumnya di Munas lagi. Pa­dahal forum Munas itu diben­tuk sebagai forum pembelaan dan klarifikasi, bukan forum pecat-memecat. Ini ibarat Malin Kun­dang, yang durhaka. Nggak per­nah dalam sejarah, ketua umum pendiri dipecat karena hanya berbeda pandangan.

Anda siap membangun ko­mu­nikasi setelah ini?
Sudah barang tentu. Saya akan menggelar karpet rekonsiliasi de­ngan semua pihak. Tapi da­lam kondisi seperti sekarang ini, ba­gaimana mungkin. Kami su­dah dipecat. Tapi itu semua ti­dak sah, karena penyelenggara­an Munas di Bali juga tidak sah.

Bagaimana mungkin saya se­bagai calon ketua umum, tidak di­perbolehkan masuk. Kalau mau fair, coba biar­kan dong semua ma­suk ring, ber­tanding secara sehat, transparan dan sebagainya. Siapa yang ke­mu­dian mendapat man­dat, kita hormati dan kita loyal. Ta­pi ini bagaimana. Semua di­ping­gir­kan. Semua calon ber­gu­guran satu per  satu. Terakhir te­man saya Air­lang­ga, tapi akhir­nya mencabut diri karena diperla­kukan tidak de­ngan semestinya. ***