Tim Jaksa Eksekusi Harta Gayus Tambunan Rp 74 M

Kepala Kejaksaan Negeri (Ka­jari)  Jakarta Pusat Datas Ginting me­nyatakan, hasil verifikasi aset sitaan yang dititipkan pada Bank Indonesia (BI) menyebutkan, har­ta bekas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu antara lain, berupa uang terdiri atas 659.800 dolar AS, 9.980.034 dolar Singapura, dan uang tunai Rp 201.089.000 be­rikut 31 keping logam mulia yang ma­sing-masing berbobot 100 gram.

Datas menjelaskan, Kejaksaan be­lum mengeksekusi semua harta Gayus. Soalnya, sebagian masih dalam proses administratif. Ka­mi baru melakukan eksekusi dan verifikasi hampir sebagian­nya, belum mencapai 50 persen. Harta Gayus yang lainnya masih kami pro­ses. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami akan tun­taskan,” urainya.

Eksekusi aset ini, lanjut Datas, dilakukan sebagaimana perintah putusan majelis hakim Mah­ka­mah Agung (MA).

Menurut Kepala PPA Ke­jak­saan Agung Chuck Sur­yo­sum­peno, masyarakat tidak perlu kha­watir mengenai harta lain Gayus yang belum dieksekusi.

Dia bilang, jaksa eksekutor di­bantu pihak PPA telah melaku­kan pengamanan dan pembe­kuan aset-aset Gayus yang belum diek­sekusi tersebut.

Kami pastikan aman. PPA punya sejumlah prog­ram pe­mu­lihan aset. Antara lain penelusur­an atau pelacakan aset, penga­man­an aset, pemeliharaan aset, pe­­­ram­pasan aset dan pengem­balian aset atau repatriasi,” jelas­nya.

Dari tahapan tersebut, lanjut­nya, beberapa teknis sudah dite­rapkan untuk proses eksekusi har­ta Gayus Tambunan lainnya. Dia belum bersedia menjabarkan, berapa nominal aset Gayus lain yang akan disita.

Chuck menje­las­kan, keterlibat­an PPA dalam ek­se­kusi aset Ga­yus ini, dilakukan karena permin­taan Kejaksaan Ne­geri Jakarta Pusat. Pen­dam­pingan diberikan agar proses penyelesaian barang rampasan per­kara terpidana Ga­yus Tam­bun­an selesai, sebagai­mana di­atur Perja 027/A/JA/10/2014. Bertujuan untuk menge­depan­kan efektif, efisien, trans­paran dan akuntabel.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam­pidsus) Widyo Pra­mono me­nyatakan, eksekusi harta Gayus dila­kukan cepat, tepat, pro­fe­sio­nal, transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui, sejak masa Jaksa Agung Basrief Arief, Kejaksaan tidak hanya serius pa­da pengejaran pelaku kejahatan, tetapi juga serius mengejar aset-aset hasil kejahatannya.

PPA berada di belakang para jaksa eksekutor untuk membantu dan menerapkan program-prog­ram pemulihan aset terkait pe­nelusuran atau pelacakan aset, pe­ngamanan aset, pemeliharaan aset, peram­pasan aset dan pe­ngem­balian aset atau repatriasi,” tandas Widyo

Mengenai nominal aset Gayus yang dieksekusi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejak­saan Agung Tony T Spontana me­ngatakan, total uang yang disita, ditaksir mencapai  Rp 74 miliar.

Menurutnya, uang Gayus yang disimpan dalam rekening dan deposito, sudah diamankan di BI.  Eksekusi dilakukan atas perin­tah MA. Uang yang disita itu, akan kami setor ke kas ne­gara,” terangnya.

Tony bilang, eksekusi aset itu berkaitan dengan vo­­­nis bersalah untuk Gayus da­lam kasus pencu­cian uang dan penerimaan suap.

Gayus dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 mi­liar oleh majelis hakim Peng­adil­an Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Maret 2012. Putusan hakim PN Tipikor itu, lantas diperberat di tingkat ka­sasi menjadi delapan tahun penjara.

Selain hukuman penjara, ma­jelis hakim Mahkamah Agung me­mutus, barang bukti kasus Gayus berupa rumah di Kelapa Ga­ding Jakarta, uang Rp 74 mi­liar yang dititipkan di BI, mo­bil Honda Jazz, Ford Everest, serta 31 batang emas murni, disita un­tuk negara.

Kilas Balik
Bukan Cuma Skandal Pajak, Gayus Terlibat Banyak Kasus

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terpidana kasus korupsi pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan dalam ka­sus pencucian uang dan pe­nyu­apan penjaga tahanan.

Dengan putusan itu, total hu­kuman yang diterima Gayus ada­lah 30 tahun pidana penjara. Ia juga harus membayar denda Rp 1 miliar. Kasasi Gayus Halomo­an Par­tahanan ditolak,” demikian per­nyataan Panitera MA dalam situs MA yang dilansir pada Jumat, 2 Agustus 2013.

Putusan tersebut baru dipub­li­ka­sikan pada tanggal itu, pa­dahal su­dah dibacakan pada 26 Maret 2013. Putusan kasasi itu terdaftar dengan Nomor 52 K/PID.SUS/2013.

Dengan putusan itu, Gayus di­hu­kum delapan tahun penjara da­lam kasus pencucian uang dan pe­nyuapan penjaga tahanan un­tuk dapat kabur dari tahanan.

Upaya kasasi perkara itu di­putus majelis kasasi yang di­ke­tuai Zaharuddin Utama dengan ang­gota Syamsul Rakan Cha­nia­go dan hakim ad hoc tindak pi­da­na korupsi (tipikor) Abdul Latief.

Berikut ini adalah rincian vonis Gayus: Gayus divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim di Pe­ngadilan Negeri Jakarta Selat­an tahun 2011. Hukuman bagi Ga­yus bertambah setelah dalam tahap banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta me­nam­bah hukuman Gayus menjadi 10 tahun penjara.

Sedangkan dalam tingkat ka­sasi di Mahkamah Agung, Gayus kembali mendapat tambahan hu­kuman menjadi 12 tahun penjara.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Ga­yus dengan hukuman dua ta­hun penjara. Hal itu karena dalam per­sidangan Oktober 2011, Ga­yus terbukti bersalah dalam ka­sus pemalsuan paspor yang di­guna­kan untuk bepergian se­lama da­lam masa hukuman.

Gayus juga dihukum dalam ka­­sus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Dia divonis hu­ku­man de­lapan  tahun penjara.

Gayus divonis enam tahun pen­jara dan denda Rp 1 miliar di Pe­ng­adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Gayus divonis atas empat perkara, yakni me­ne­ri­ma gratifikasi terkait pengu­rus­an pajak, kepemilikan uang 659.800 dolar AS dan 9,68 juta dollar Singapura. Diduga, uang itu diperoleh dari hasil grati­fikasi.

Pada perkara lain, Gayus juga di­dakwa terkait pencucian uang dan menyuap petugas Rutan Ma­ko Brimob, Kelapa Dua, Depok. Pada kasus ini, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah hu­kuman terpidana Gayus Tam­bunan menjadi delapan tahun pen­­jara.

Ingatkan Kejaksaan Mesti Tingkatkan Keterbukaan
Syarifuddin Suding, Anggota DPR

Politisi Hanura Syarifuddin Suding meminta eksekusi aset terpidana korupsi diintensifkan. Sehingga, efektivitas dan kre­di­bilitas Tim Pusat Pe­mu­lih­an Aset (PPA) Kejaksaan Agung benar-benar dapat ditun­j­ukkan kepada masyarakat.

Sekarang ini, yang paling penting adalah bagaimana ek­sekusi aset dilakukan secara cepat, tepat dan transparan,” ka­tanya, kemarin.

Sebab, kata Sudding, selama ini penye­le­saian seputar masa­lah penyi­taan aset terpidana, masih acap tidak transparan.

Ketaktransparanan itulah, lanjutnya, yang akhirnya se­ring dicurigai oleh berbagai ka­lang­an. Oleh sebab itu, ke de­pan­nya, eksekusi aset terpidana dalam jumlah sangat besar perlu me­libatkan Tim PPA.

Keterlibatan PPA ini dih­a­rap­kan sedikit-banyak mampu me­minimalisir adanya ke­mung­kinan penyimpangan dalam pro­ses pengembalian kerugian negara. Ada lembaga yang ka­pabel. Berarti semua tindakan dalam rangka mengembalikan kerugian negara lebih bisa di­pertanggungjawabkan.”

Dia berpesan, peran PPA da­lam mengeksekusi, menge­lola, dan mengembalikan aset negara tersebut, seyogyanya bisa me­ningkatkan kinerja Ke­jaksaan. Jadi, tidak ada alasan bagi PPA untuk tidak mengawal setiap proses eksekusi aset terpidana yang dilakukan jaksa.

Sebab, dari situ masyarakat akan melihat keseriusan ke­jak­saan dalam membantu pro­ses pengembalian  kerugian ne­gara.

Hal paling krusial dari per­soalan korupsi itu ialah bagai­mana mempidanakan pelaku, serta bagaimana mengem­ba­li­kan kerugian negara dalam wak­­tu cepat,” tuturnya.

Pelaku Kasus Korupsi Sering Sembunyikan Aset
Iwan Gunawwan, Sekjen PMHI

Sekretaris Jenderal Per­himpunan Magister Hukum In­donesia (PMHI) Iwan Gu­naw­wan menilai, peran Tim PPA hen­daknya tidak sebatas pada perkara-perkara korupsi besar.

Penyitaan atau eksekusi aset setiap terpidana pun hendaknya me­libatkan PPA. PPA diben­tuk untuk menata, mengelola tek­nis penyitaan dan pengem­ba­lian aset ke negara. Agar tidak lagi terjadi kebocoran-ke­bocoran,” katanya.

Oleh sebab itu, dia men­do­rong agar pelibatan PPA di se­tiap proses eksekusi aset korup­tor dikedepankan. Dia menam­bahkan, persoalan eksekusi aset ter­pidana kasus korupsi se­ringkali memicu persoalan.

Para pelaku kejahatan korup­si yang relatif orang-orang inte­lek, seringkali lihai menyem­bunyikan aset-aset hasil keja­hat­annya. Untuk itu, diperlukan kerja terpadu dalam upaya me­narik aset-aset tersebut.

Diperlukan tim yang pro­fe­sional dalam melacak, me­ne­lusuri dan menarik aset-aset bermasalah tersebut,” ujarnya.

Jadi, sambung Iwan, kebera­da­an tim ini diharapkan lebih mem­berikan efek manfaat da­lam mendukung proses ekse­kusi aset terpidana.

Dia menyatakan, kurang leng­kapnya  aset sitaan dari Ga­yus ini, hendaknya dijadikan pem­be­lajaran untuk lebih inten­sif dalam memburu aset-aset terpi­dana ka­sus pajak tersebut. Lacak dan segera sita aset lain yang belum teridentifikasi. Se­hingga pelaku korupsi benar-benar bisa dimis­kinkan,” tegas Iwan. ***