Prof Yusril Ihza Mahendra: Atasi Konflik DPR, Jokowi Bisa Bicara Dari Hati Ke Hati Dengan Ketum Parpol

“Untuk mengatasi konflik di DPR, tak berdasar kalau Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu. Yang perlu dilakukan mengum­pul­kan semua pimpinan partai po­­litik. Berbicara dari hati ke hati un­tuk menyelesaikan konflik itu,’’ kata Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra kepada Rakyat Merdeka, Minggu (2/11).

Bekas Menteri Hu­kum dan Perundang-Undangan itu me­nyarankan, Presiden Jokowi ha­rus me­nyelesaikan perseteru­an se­belum kekisruhan di DPR men­jalar ke akar rumput.

“Krisis ini tidak boleh dibiar­kan. Munculnya pimpinan DPR tandingan tidak hanya membuat kisruh parlemen. Ini bisa mem­buat daerah bergolak, bisa disu­supi pihak asing. Jokowi harus menyadari potensi ini,” ingatnya.

Untuk mengakhiri polemik ini, Yusril menyarankan, Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai untuk duduk ber­sama. “Sebagai bapak bangsa, Jo­kowi harus menggunakan ke­wi­ba­waannya. Dia bisa memfa­si­li­tasi, memediasi para ketua umum partai untuk mengakhiri polemik tersebut,” tuturnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda meminta Presiden Jokowi ikut mengurai pere­seteruan di DPR. Bukankah tindakan itu bisa menambah masalah baru?
Presiden memang tidak boleh mencampuri internal DPR. Ta­pi, kisruh di DPR membawa dam­pak luas terkait penyeleng­garaan ke­hidupan berbangsa dan berne­gara. Kalau kondisi ini dibiar­kan, Presiden tidak bi­sa menja­lankan roda pemerin­tahan de­ngan nor­mal.

Presiden dan DPR kan harus bekerja sama untuk menjalankan negara ini. Banyak langkah Presi­den yang memerlukan persetu­juan dan pertimbangan DPR. Is­tilah saya, separuh kekuasaan DPR ada pada Presiden. Karena itu, kalau ada masalah dia harus membantu penyelesaiannya.

Apa langkah yang bisa dila­kukan Presiden tanpa me­nimbulkan masalah baru?
Seperti yang saya sampaikan tadi, Presiden harus mengun­dang para ketua umum partai po­litik. Langkah itu tidak bisa di­artikan sebagai intervensi ek­sekutif ter­hadap parlemen. Se­bab, struktur ketua partai ada di luar parlemen. Kalau semua ke­tua umum partai bicara dari hati ke hati dan me­nyepakati jalan keluar, saya yakin kisruh ini dapat diatasi.

Bagaimana kalau Presiden memilih tidak ikut campur? Apakah persoalan ini bisa teratasi?
Presiden tidak boleh mem­biar­­kan keadaan ini berlarut-larut. Setiap ancaman perpe­cahan ha­rus diatasi, karena semua yang terjadi di negara ini ujungnya ada pada Presiden.

Dengan adanya pim­pinan DPR tan­dingan me­rambat ke presiden tandingan, itu ba­gai­mana. Kita bisa perang sau­dara.

Jokowi tak pernah me­nempati posisi elite di partai po­litik, apa mampul kumpul­kan pim­pinan partai politik?
Ya, harus bisa. Sebagai se­orang Presiden, beliau harus pu­nya wi­bawa. Keadaan ini me­rupakan ujian pertama kewi­ba­waan dan kepemimpinananya Jokowi.

Kita tahu, pencalonan Joko­wi sebagai Presiden diusulkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekar­noputri. Tapi, setelah ter­pilih dia harus tam­pil beda. Presiden harus me­ngayomi, menengahi konflik yang terjadi di masyarakat.

Jika Presiden Jokowi tak mengambil langkah itu, apa­kah ketua umum partai bisa mengambil inisiatif untuk me­lakukan pertemuan?
Baiknya memang seperti itu. Tapi, kalau kita amati perkem­bangannya, pembicaraan di an­tara elite partai justru menemui jalan buntu. Karenanya, Presi­den harus mengambil peran. Be­liau harus mengambil inisiatif.

Sejumlah pihak meminta Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengakhiri polemik ter­sebut. Tanggapan Anda?
Ini bukan masalah hukum, ini soal politik, soal porsi kekuasaan. Kalau kita baca Undang-undang MD3, semua sudah jelas. Apa yang mau diamandemen lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Me­nu­rut saya, desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu sama sekali tidak berdasar. Bah­kan berpotensi melahirkan per­soalan baru. ***