Fahri Hamzah: Pimpinan AKD Mungkin Saja Dipilih Ulang Asal Koalisi Indonesia Hebat Ikuti Prosedur

“Itu mungkin dilakukan, dipi­lih ulang pimpinan AKD asal fraksi di KIH mengikuti pro­sedur de­wan. Sampaikan daftar nama. Se­telah itu baru bicara. Kita nggak bisa pemilihan kalau nggak ada daftar nama,’’ kata Wakil Ketua DPR Fahri Ham­zah di Gedung Parlemen, Ja­karta, kemarin.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR ver­si Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Effendi Simbolon me­nga­­ta­kan, peluang islah dengan Koa­lisi Merah Putih (KMP) bisa sa­ja ter­jadi asalkan ada penye­suai­an lagi dalam komposisi alat keleng­kapan dewan.

Fahri Hamzah selanjutnya me­ngatakan,  apapun bisa dibicara­kan asal me­lalui prosedur dan sessuai pe­run­dangan yang berla­ku, yakni Un­dang-undang MD3 yang meng­atur mekanisme pe­milihan pimpinan.

“Dalam undang-undang dan Ta­tib tidak ada dualisme kepe­mim­pinan di DPR. Sekretariat Jenderal paham dirinya diperin­tah oleh Undang-Undang, se­hing­ga tidak akan main-main ka­rena semua hal yang terjadi da­lam proses yang dilaksanakan DPR merupakan proses hukum. Se­kretariat Jenderal tahu mana yang benar dan tidak,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

KIH khawatir voting, nanti tidak dapat kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan. Komentar Anda?
Ya, nasib begitu. Demokrasi itu kalau nggak musyawarah mufa­kat, ya voting. Jokowi-JK dan Pra­bowo-Hatta pernah di-voting dan kalah (Prabowo-Hatta). Kita pakai celah hukum tetap kalah, ya sudah. Kita dukung (Jokowi-JK).

Apa upaya Pimpinan DPR mengakomodir KIH?
Pimpinan DPR sebenarnya se­la­lu memberikan ruang dialog dan ko­munikasi untuk KIH. Tapi su­dah empat kali paripurna, lalu ada juga rapat pengganti Badan Mu­syawarah hingga terbentuk­nya ka­binet Jokowi, belum ada juga titik temu. Pimpinan DPR ti­dak diam di tempat dan mem­biarkan suasa­na DPR dalam kondisi stagnan.

Jika DPR stagnan, ini bagai­mana?
Nantinya akan dianggap meng­­hambat kinerja dan men­je­gal pemerintah. Untuk itu, DPR harus segera membentuk komisi dan pimpinannya itu se­mata-ma­ta untuk mendukung pe­merin­tah agar bisa berjalan. Jadi, pim­pinan DPR tidak bisa menunggu terlalu lama KIH yang tidak mau me­nyerahkan na­ma-nama fraksi un­tuk komisi.

Apa solusi untuk mengatasi kebun­tuan KIH dan KMP?
Seluruh anggota DPR harus membicarakan bersama terkait kondisi di DPR. Ada banyak ruang yang untuk mengubah Un­dang-Undang MD3.

KIH sebaik­nya legowo de­ngan me­nyerah­kan nama-nama untuk dimasuk­kan ke dalam komisi dan alat keleng­kapan dewan.

Bagaimana dengan mosi tidak percaya dari KIH?
Mosi tidak percaya itu nggak ada dalam undang-undang kita.  Kami ini pingin kompak. Tidak ada dualisme pimpinan DPR, karena kita mengandung asas kepastian.

Kalau dualisme kepemimpi­nan terus terjadi, bagai­mana?
Negara tidak mengenal kon­septualisme. Makanya dalam ne­gara tidak ada aturan yang me­nentukan menjawab solusi dari dualisme. Itu nggak ada aturan­nya.

Karena itu, kami tidak boleh meng­gunakan istilah dualisme. Di negara manapun nggak ada. Se­mua yang tidak legal itu di­tia­dakan. Karena itu Sekjen nggak mungkin alami dualisme. ***