Pramono Anung: Jokowi Ingin Menteri Bersih Dari Dosa-dosa Masa Lalu

”Terlambat sehari atau dua hari karena kehati-hatian, itu kan wa­jar. Langkah Pak Jokowi itu bisa di­pahami karena toh untuk ke­pen­tingan bersama,’’ kata politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, kepada Rakyat Merdeka, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua Front Pelopor Perjuangan, Rach­ma­wati Soekarnoputri menilai Pre­siden Jokowi tidak independen dalam me­nentukan menterinya. Buk­ti­nya, presiden ketujuh Indonesia itu tidak menepati janjinya meng­umumkan kabinet sehari setelah dilantik.

”Jokowi tidak bisa independen, tetap hanya sebagai petugas par­tai, sehingga tidak komitmen da­lam mengumumkan ka­binetnya,’’ kritik adik Megawati ini.

Saat ditanya molornya peng­umum­an itu karena Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) dan Pu­sat Pelaporan dan Analisis Tran­saksi Keuangan (PPATK) mem­berikan catatan merah dan kuning terhadap delapan calon menteri,  Rachmawati menga­ta­kan, masalah itu tinggal diganti, se­hingga bisa diumumkan 21 Ok­tober lalu seperti dijanjikan se­be­lumnya.

Pramono Anung selanjutnya me­ngatakan, batalnya Jokowi meng­umumkan kabinetnya pada Se­lasa dan Rabu lalu karena belum siap.

”Saya justru meng­ap­resiasi si­kap Pak Jokowi yang min­ta per­tim­bangan KPK dan PPATK da­lam seleksi menteri,’’ kata bekas Sekjen PDI Per­juangan itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Jokowi bilang kabinet kerja, bagaimana bisa bekerja kalau be­lum diumumkan men­teri­nya?
Bisa saja Jokowi nggak mau memilih menteri dengan tergesa-gesa. Beliau belajar dari penga­lam­an pemerintahan SBY yang tiga menteri aktif dijadikan ter­sang­ka oleh KPK.

Pak Jokowi belajar dari penga­lam­an lalu itu, ketika ada tiga men­teri aktif yang terkena tindak pidana korupsi. Tiga menteri aktif yang harus mundur karena ter­be­lit kasus korupsi itu adalah Andi Mallarangeng kasus korupsi Ham­balang, Suryadharma Ali kasus penyelenggaraan haji, dan Jero Wacik kasus dugaan peme­ras­an di lingkungan SKK Migas.

Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semua. Ini peringatan ba­gi para politisi bahwa rekam je­jak itu sangat penting.

Berarti Jokowi ingin punya men­teri yang bersih dari dosa ma­sa lalu?
Ya. Rekam jejak itu penting di­per­timbangkan sebelum me­nun­juk menteri. Hal ini yang sedang di­lakukan oleh Jokowi agar pu­nya menteri yang bersih dari do­sa-dosa masa lalu. Jangan meng­anggap rekam jejak bisa ter­ha­puskan. Ini hal yang sangat po­sitif dari proses yang dilakukan oleh Pak Jokowi-JK.

Apa JK dilibatkan dalam pe­nyusunan kabinet?
Tentu, dalam penyusunan ka­bi­net jadi tanggung jawab ber­sa­ma antara Pak Jokowi dan Pak JK. Rumusannya sudah dibuat dan keterlibatan beliau berdua sa­ngat intens. Wartawan saja nggak tahu secara terus menerus me­nyu­sun bersama-sama, ter­masuk ada­nya rekomendasi dari KPK dan PPATK.

Kabarnya JK mau di­umum­kan di istana, sementara Jo­ko­wi maunya di luar istana, ini ba­gaimana?
Kalau itu urusan beliau berdua, bukan ranah saya.

Siapakah calon menteri da­pat nilai merah dan kuning  itu?
Mengenai nama-nama menteri itu yang tahu hanya Pak Jokowi, Pak JK, dan pimpinan KPK. Ti­dak ada yang lain tahu, sehingga tidak perlu berspekulasi nama-na­ma itu, serahkan kepada Pre­siden, wapres untuk memutuskan rekomendasi itu.

Mengenai Muhaimin Is­kan­dar yang memilih konsentrasi di partai ketimbang jadi men­teri,  ini bagaimana?
Itu suatu pilihan, tentu saya ap­resiasi. Sebagai politisi yang pan­jang perjalanan karier politiknya, ten­tu tahu mana yang harus di­prio­ritaskan.

Pak Imin dan saya kan sama-sa­ma menjadi anggota dewan ta­hun 1999. Beliau sudah penga­la­m­an, tahu mana yang harus di­prio­ritaskan untuk partainya.

O ya,  Koalisi Indonesia He­bat (KIH)  belum mengum­pul­kan nama-nama untuk anggota komisi, kenapa?
Namanya politik itu menunggu dan memahami. Permasalahan lobi yang masih alot menjadi sa­lah satu penyebab KIH belum me­nyetorkan nama-nama ang­go­ta untuk komisi. KIH  akan me­nung­gu jika dari KMP juga masih memerlukan waktu. Kita mau di setiap alat kelengkapan dewan, dari KIH ada pimpinannya.

KIH mendukung peng­u­muman kabinet?
Ya. Fraksi di KIH  menunggu pengumuman kabinet. Toh part­ner dan mitranya juga belum ter­bentuk. Komisi juga belum perlu rapat pada saat ini.  Temen-te­men pendukung Pak Prabowo Su­bian­to belum memberikan kepada ka­mi mengenai mana yang bisa di­bagi dalam alat kelengkapan de­wan karena mau menunggu pe­ng­umuman kabinet. Ya nggak apa-apa, kami akan menunggu. Toh partner dan mitranya juga be­lum terbentuk. Komisi juga be­lum perlu rapat pada saat ini.

Keputusan mengenai komisi tidak akan bisa diputuskan jika ra­pat tidak kuorum dengan ke­hadiran 5 fraksi plus 1 sesuai Undang -Undang MD3 ?
Ya, undang-undang ini disusun dengan pandangan fraksi-fraksi yang dibangun akan solid 6 fraksi. Ternyata begitu 1 fraksi (PPP) lari, itu mengunci mereka sen­diri, se­hingga mau kayak apa­pun, se­la­ma belum ada musya­wa­rah un­tuk mufakat, itu akan su­lit. ***