Suryadharma Ali: Dukung Jokowi, Romy Salah Tafsir Keputusan Dari Mbah Maimoen...

”Itu tafsir yang salah.  Setahu sa­ya, beliau (Maimoen Zubair) ti­dak seperti itu dalam meng­ambil keputusan. Jadi ada hal yang per­lu diluruskan,’’ kata Suryadharma Ali, di Jakarta, kemarin.  

Seperti diketahui, Ketua Umum  PPP hasil Muktamar Sura­baya, Romahurmuziy telah mengumumkan bergabung de­ngan KIH untuk mendukung pe­merintah Jokowi-JK.

Kemudian Presiden Jokowi sudah sepakat bersama partainya, PDI Perjuangan akan menerima PPP masuk dalam kabinet. Na­mun, masalah posisi menteri yang diinginkan partai tersebut be­lum dibahas lebih lanjut.

Menurut politikus PDIP, Aria Bima, semua itu bergantung pada ke­putusan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair yang akrab disapa Mbah Mun.

”Posisinya belum, masih me­nunggu Mbah Mun,” kata Aria di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Suryadharma Ali selanjutnya mengatakan, dukungan resmi PPP ke Prabowo Subianto meru­pa­kan produk Rapimnas, sehing­ga perubahan itu tidak bisa di­ubah ketua umum.        

”Untuk mengubah hasil ter­se­but maka harus melalui Rapim­nas atau rapat yang tingkatnya di atas Rapimnas.  Tidak bisa diubah oleh omongan pribadi dari pe­ting­gi PPP,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bukankah itu diputuskan da­lam Muktamar di Sura­ba­ya?
Perubahan koalisi tidak bisa di­ubah oleh ketua umum, apalagi ke­tua umum palsu. Saya juga ti­dak bisa asal menyatakan PPP pin­dah koalisi. Itu harus melalui forum yang sah. Mekanismenya tidak bisa melalui rapat harian. Strata hukumnya terlalu rendah. Koalisi bisa diubah oleh Ra­pim­nas, Mukernas atau Muktamar.

Apa sudah ada permintaan dari Jokowi mengenai menteri ?
Setahu saja belum ada. Pak Jo­kowi belum meminta kepada saya. Lagipula itu kan hak pre­ro­gatif Presiden, sehingga boleh menunjuk siapa saja menjadi mem­bantunya di kabinet. Bah­kan, jika sudah memastikan orang­nya. Beliau tidak perlu me­min­ta izin dari ketua umum partai.

Apa Anda ada komunikasi de­ngan Jokowi?
Saya sering melakukan ko­mu­ni­kasi melalui telepon dengan beliau. Seingat saya dua sampai tiga kali. Itu berlangsung sebelum Muktamar PPP di Surabaya. Ko­munikasi hanya sebatas itu saja. Ti­dak ada pertemuan secara lang­sung di antara kami.

Apa saja yang dibicarakan?
Nanti saja akan saya jelaskan. Yang jelas, saya tidak mem­bi­ca­ra­kan posisi menteri di kabinet pe­merintahan Pak Jokowi.

Kubu Romahurmuziy sudah mendaftarkan struktur PPP ke Ke­menkumham, ini bagai­ma­na?
Kalau dari sisi kelembagaan bo­leh-boleh saja. Tidak ada ma­sa­lah. Tapi saya yakin Kemen­kumham tidak akan menerima. Ka­rena ada keputusan Menkum­ham yang menyatakan, untuk pe­nyelenggaraan Muktamar atau pe­rubahan kepengurusan tidak da­lam kondisi konflik dari kedua belah pihak. Yaitu pihak saya dan pi­hak Romy (Romahurmuziy) ha­rus islah. Jadi. Kalau Ke­men­kumham meresmikan Romy se­ba­gai ketua umum dan pengu­rus­nya. Itu aneh bin ajaib.

Apa yang Anda lakukan?
Kami sudah mengirimkan surat kepada Kemenkumham perihal pemberitahuan tentang tidak sah­nya Muktamar PPP di Surabaya, dan permohonan penolakan ter­hadap pendaftaran dan penge­sah­an hasil Muktamar VII itu. Kami berharap Kemenkumham bisa me­ngabulkan permohonan ka­mi.  ***