Sidarto Danusubroto: Pimpinan MPR Tak Bisa Serta Merta Loloskan Agenda Koalisi Merah Putih

“Proses pemilihannya berjalan dengan baik meski tak melalui mu­syawarah mufakat. Makanya kita semua menghargai hasil­nya,’’ kata Sidarto Danusubroto ke­pa­da Rakyat Merdeka.

Seperti diketahui, dalam si­dang paripurna MPR dilakukan voting pemilihan pimpinan MPR, Rabu (8/10) dini hari. Hasilnya,  paket pimpinan MPR yang diusung Koa­­lisi Merah Putih (KMP) me­nang tipis (347 suara) atas Koalisi Indo­nesia Hebat (KIH) dengan 330 suara.

Paket pimpinan MPR yang diusung KMP adalah Zulkifli Ha­san sebagai Ketua  dan empat Wa­kil Ketua, yakni EE Mangin­daan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Oes­man Sapta Odang (DPD), Mah­yudin (Golkar).

 Sementara KIH mengusung Oesman Sapta Odang sebagai Ketua, dan dan wakilnya adalah Ahmad Basarah (PDIP), Imam Nahrawi (PKB), Hazrul Azwar (PPP), dan Patrice Rio Capella (Nasdem).

Sidarto Danusubroto meng­ingatkan, MPR adalah lembaga permusyawaratan. Ma­ka sudah sewajarnya bila pemi­lih­an pim­pinannya dilakukan se­cara mus­yawarah dan mufakat.

“Maunya kami, pemilihan Ke­tua dan Wakil Ketua MPR, ya me­nggunakan jalan musyawa­rah. Itulah roh MPR, majelis per­mu­syawaratan. Tapi, dinamika po­litik yang terjadi tak membuka untuk itu, jadi kita hormati saja,” papar politisi PDIP itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

KMP menguasai pimpinan MPR, apa semua agenda me­reka bisa lolos?
Meski kursi pimpinan MPR di­menangkan KMP, mereka tak bi­sa serta merta meloloskan ‘agen­da’ KMP.

Kalau kita lihat hasil peng­hi­tu­ngan suara pemilihan pim­pinan MPR, wacana pemakjulan Jokowi-JK, aman­­­demen Undang- Undang Da­sar untuk mengemba­likan pe­milihan Presiden melalui MPR, tidak mu­dah diwujudkan. Tidak perlu ada ketakutan atau ke­kha­wa­tiran. Terlebih Ketua MPR ter­pilih me­ngaku tak me­miliki niat untuk me­lakukan pemak­zulan terhadap Presiden.

Bagaimana Anda menilai kekalahan ini?
Kita tidak bicara menang atau kalah. PDIP dan koalisinya be­kerja keras untuk mengaman­kan posisi pimpinan MPR, bu­kan un­tuk rebutan jabatan. Tapi men­jaga kinerja pemerintah lima ta­hun ke depan.

Porsi kekuatan KIH di atas KMP, siapa yang membelot?
Maunya kami, proses pemili­han Ketua dan Wakil Ketua MPR dilakukan melalui musya­warah mufakat, karena di situ roh MPR. Tapi, kalau begini ha­silnya, ya ha­rus kita hormati. Tidak perlu memperpanjang po­lemik dengan mencari siapa yang bersalah atau berkhianat.

Kabarnya suara DPD tak bulat mendu­kung calon KIH. Komentar Anda?
Kecenderungannya memang ke arah sana. Tapi, dalam alam de­mokrasi orang bisa berbeda pen­dapat, ya kita hargai saja. Tapi masalah ini tak perlu diper­pan­jang. Sekarang, kita bantu peme­rintahan Jokowi-JK untuk beker­ja dan menjalankan apa yang me­reka janjikan.

Dalam kondisi seperti ini, apakah pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan maksimal?
Kenapa tidak. Kita semua tahu bagaimana perjuangan Jokowi saat berseberangan dengan DPRD DKI Jakarta. Program-programnya tetap bisa jalan kan. Selama pemerintah bekerja un­tuk rakyat, parlemen tidak akan bisa macam-macam. Rakyat sudah cerdas dan akan terus me­ngawasi para pemimpinnya.

Bagaimana jika pemerintah ‘disandera’ oleh kekuatan oposisi di parlemen?
Yang namanya oposisi kan bu­kan asal beda. Oposisi ber­gerak kalau ada kebijakan peme­rintah yang menyalahi aturan. Kalau kebijakannya bagus, pro rakyat, pro kemajuan bangsa, ya didu­kung dong.

Jika mereka menyandera pe­merintah, sekarang bukan za­man­nya. Masyarakat sudah cer­das, bahkan sukses menghukum para pemimpinnya. Itu tercermin dari hasil pileg lalu. Siapa yang naik dan turun bisa kita kaji pe­nye­babnya. Tersebih, saat ini, peran sosial media semakin be­sar. Ada 58 juta pengguna inter­net aktif yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan par­lemen. Itu bukan angka yang ke­cil. Presiden kita saja dibuat ti­dak berdaya hingga menge­luar­kan Perppu untuk membatalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Jadi, kalau parlemen macam-macam, rakyat akan bergerak. ***