Hidayat Nur Wahid: Tak Mungkin Hanya PKS & Gerindra Yang Tinggal Di Koalisi Merah Putih

“Mereka sudah menyampaikan si­kapnya secara terbuka bahwa kehadirannya hanya menyam­bung tali silaturahmi. Tidak akan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP),’’ kata Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid, kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon.

Anggota Majelis Dewan Syuro PKS itu yakin PPP dan PAN tetap berada di KMP.

“Kehadiran mereka di Ra­kernas PDIP itu memang tidak dipolitisasi, tapi mereka tidak akan meninggalkan kami. Kami tetap solid,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa tidak khawatir mereka bergabung dengan PDIP?
Tidak. Kami yakin partai yang tergabung dalam KMP tetap solid dan berjalan bersama. Belaka­ngan ini kan banyak yang mem­politisasi bahwa sudah 80 persen ada partai dari KMP yang akan bergabung dengan PDIP. Seakan tinggal PKS dan Partai Gerindra. Itu kan tidak mungkin.

Sebab, kenyataannya itu hanya­lah angin lalu. Kami tetap be­kerja sama dan terus menyalur­kan ide-ide untuk membangun bangsa.

Tapi komunikasi kerap dila­kukan dengan parpol pen­dukung Jokowi-JK?
Komunikasi dalam kepartaian bisa saja dilakukan, dengan indi­vidu-individu anggota partai. Seperti saya yang biasa bertemu dengan pimpinan teras PDIP. Kami melakukan dialog dan ber­debat. Karena berpolitik bukan menjadi sarana permusuhan meskipun berbeda pendapat. Sistem demokrasi memungkinan siapapun untuk berbeda pendapat.

O ya, Partai Demokrat berbeda sikap dengan KMP mengenai RUU Pilkada, ini bagaimana?
Sikap Partai Demokrat itu be­lum final. Sebab, kader Demokrat di DPR banyak yang mendukung pilkada melalui DPRD.

Selain itu, meski Demokrat ti­dak sejalan dengan KMP, mereka juga tidak berada dalam koalisi PDIP.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD kurang populer di masyarakat, tanggapan Anda?
Populer dan tidak populer ukurannya belum jelas. Dalam pengambilan kebijakan, kami tidak mengedepankan itu. Me­lain­kan dari effect yang dicip­takan dari kebijakan tersebut. Kami tegaskan bahwa PKS dan partai-partai yang ada di KMP akan tetap menyuarakan pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Pilkada langsung sangat boros biaya dan rawan terjadinya praktek money politics dan jual beli suara.

Bukankah praktek money politics itu lebih rawan kalau kepala daerah dipilih DPRD?
Kekhawatiran memang selalu ada. Tapi kami membentengi de­ngan berbagai kebijakan yang sangat tegas. Kalau sampai terjadi korupsi dan money politics, maka pi­hak-pihak yang terbukti mela­kukan akan ditindak tegas. Dengan melakukan pencopotan jabatan, sehingga secara teori akan lebih menciptakan kualitas pemimpin yang lebih baik lagi.

Ada pihak lain yang dili­batkan?
Tentu dilibatkan Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih mudah melaku­kan pengawasan.

Saya yakin, mengawasi aliran dana anggota DPRD lebih ringan jika dibandingkan mengawasi aliran dana dalam penye­leng­garaan pilkada langsung. ***