Sabam Sirait: Hindari Kesan Bagi-bagi Kekuasaan Saat Pembentukan Kabinet Jokowi-JK

“Saya pernah menyarankan pe­rampingan kabinet. Tapi, kalau presiden terpilih dan wakilnya me­­nilai komposisi itu paling efek­tif dan efisien dalam men­ja­lan­kan tugas, ya kita ikuti saja. Me­reka kan memegang mandat rak­yat,”  kata Sabam Sirait kepa­da Rakyat Merdeka.

Seperti diketahui, Jokowi mem­pertahankan jumlah kemen­terian seperti pemerintahan SBY saat ini, yakni 34. Sebanyak 16 ke­menterian akan dipimpin ka­der partai politik dan 18 kemen­terian  dari profesional murni.

“Angka 34 (kementerian) itu bukan angka mati. Jika dalam pro­ses ada kementerian yang tak mendukung, tak efisien, bisa saja ditiadakan,” kata Jokowi.

Sabam Sirait selanjutnya ber­harap, kabinet Jokowi itu di­umum­kan  ke publik sebelum  20 Oktober 2014 agar rakyat ikut mengawasi track record calon pemimpinnya.

“Sesuai janji kampanye, men­teri-menteri Jokowi harus profe­sional dan mau diawasi rakyat. Ma­kanya, nama-namanya perlu  diumumkan agar bisa dievaluasi sebelum pelantikan. Kalau tak mau diawasi, jangan diangkat jadi menteri,” papar anggota De­wan Pertimbangan PDI Per­juangan itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Ada yang menilai Jokowi tak konsisten karena tidak merea­lisasikan wacana perampingan kabinet, tangga­pan Anda?
Saya juga ikut menyuarakan dan mendukung agenda tersebut. Saya menolak wakil menteri dan menko dimasukkan dalam kabi­net Joko­wi-JK. Tapi, kalau mere­ka meni­lai komposisi itu paling efektif dan efisien, ya kita ikuti saja. Yang pen­ting, para men­terinya bisa di­fungsikan secara maksimal.

Komposisi itu tak ma­salah?
Sejauh nama-nama menteri yang mereka pilih belum di­umumkan, saya belum bisa ber­komentar panjang.

Jokowi-JK memasuk­kan posisi menko, komentar Anda?
Seperti yang saya sampaikan tadi, para menteri Jokowi harus bisa bekerja maksimal. Jika tetap mempertahankan posisi tersebut, para menkonya harus di­fungsi­kan maksimal, sehing­ga presi­den bisa ngurus Indo­nesia secara keselu­ruhan. Jangan sampai men­ko hanya jadi pajangan saja.

Wakil menteri hanya untuk Kementerian Luar Negeri, sedang­kan yang lain dihapus. Apa Anda setuju?
Saya berpendapat, Jokowi-JK tidak perlu menggunakan wakil menteri, termasuk wakil menteri luar negeri. Jika mereka merasa beban tugas suatu kementerian terlalu besar, cukup menambah dirjen-nya saja.

Jika keputusan itu tidak di­ubah, saya meminta Jokowi-JK menje­laskan kepada publik ten­tang ke­beradaan jabatan terse­but. Apa­kah wakil menteri pu­nya hak sua­ra dalam sidang kabinet. Apa be­ban tugas yang harus dibagi de­ngan menterinya. Ja­ngan sampai  menimbulkan kesan bagi-bagi kekuasaan. Ini perlu dihindari saat pembentukan kabinet.

Soal kriteria menteri Jokowi, apa saran Anda?
Sudah banyak pihak yang me­nyampaikan soal kriteria. Saya menggarisbawahi, poin-poin uta­manya adalah bersih, jujur dan mau bekerja untuk kepentingan bangsa. Kalau tidak memenuhi tiga poin itu, ya jangan dipilih. Jangan membuat rakyat kecewa.

Apakah kedekatan para calon menteri dengan pihak asing tidak perlu dijadikan pertimbangan?
Tidak boleh ada pesuruh atau agen asing menjadi menteri di re­publik ini. Untuk itu, Jokowi harus me­ne­lusuri ideologi dan keber­pihakan para calon pem­bantunya se­be­lum mereka men­duduki ja­batan tersebut.

Jokowi bilang tujuh kemen­te­rian diisi oleh kalang­an pro­fesional murni, bukan profesio­nal asal parpol. Ini bagaimana?
Kenapa sih parpol hanya dili­hat dosanya saja. Parpol juga ber­jasa dalam menjaga perjalanan demokrasi republik ini. Saya ber­harap, Jokowi tidak terjebak da­lam perangkap atau pendapat yang menilai bahwa parpol itu tidak jujur, tidak suka bekerja keras. Itu tidak benar.

Ada oknum parpol yang tidak ju­jur harus kita akui. Tapi, ada ju­ga oknum non parpol yang ber­si­kap demikian. Masih banyak orang parpol yang berjuang untuk kepen­tingan bangsa dan negara. Kalau ada oknum parpol yang me­ram­pok, ya kita penjarakan. Jang­an membuat kesan bahwa semua ka­der parpol tidak bisa bersikap dan bekerja secara profesional. ***