Sidarto Danusubroto: Pemerintahan Jokowi Siap Naikkan Harga BBM Dengan Risiko Apapun

”Kalau misalnya di pemerintahan SBY harga BBM naik Rp 1.000 per liter, maka di pemerintahan Jokowi nanti naiknya juga sebesar itu, sehingga adil. Kenaikannya bertahap agar tak terlalu membebani rakyat,’’ kata Sidarto Danusubroto, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (29/8).

Menurut politisi senior PDI Perjuangan itu, era pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi nantinya sama-sama mencari solusi demi kepentingan bangsa dan negara.

”Kenaikan harga BBM itu nantinya demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk sengsarakan rakyat,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa pemerintahan Jokowi nantinya siap menaikkan harga BBM bersubsidi itu?
Pemerintahan Jokowi sudah siap mengambil risiko apa pun jika nantinya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bukankah itu tidak popular?
Pemerintahan Jokowi tidak mementingkan popular atau tidaknya kebijakan yang akan diambil nantinya.

Sebab, ini bukan persoalan popular atau tidak populer. Tapi kebijakan itu harus diambil demi menyelamatkan anggaran.
     
Bukankah PDI Perjuangan pro wong cilik, kenapa harga BBM mau dinaikkan?
Wong cilik itu bukan orang yang mempunyai mobil dan disubsidi oleh pemerintah. Wong cilik itu seperti petani dan nelayan. Seharusnya mereka yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun pada realitanya tidak demikian.

Petani sangat sulit mendapatkan pupuk. Target produksi tidak tercapai.  Nelayan tidak bisa melaut karena tidak mendapatkan solar subsidi.

PDI Perjuangan diminta konsisten terhadap buku putih, ini bagaimana?
Mengenai buku putih, banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak berpikir secara realistis. Buku tersebut dibuat beberapa tahun lalu, dengan kondisi yang berbeda dengan saat ini. Tapi tetap harus ada penyesuaian. Karena dinamika yang terjadi terus berubah.

Boleh saja agak lari dari apa yang dituliskan dalam buku putih. Asalkan manfaatnya untuk kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa dan negara.

Apa sudah ditentukan waktu untuk kenaikan harga BBM?
Saya belum tahu. Persoalan ini akan dibicarakan dengan para ahli-ahli anggaran dan parpol koalisi. Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada pertemuan yang akan membahas rencana kenaikan harga BBM. Tunggu saja perkembangan selanjutnya. 

Apa PDI Perjuangan  merasa dibebani  oleh pemerintahan SBY?
Tidak juga. Beban ini juga harus ditanggung bersama. Di era pemerintahan SBY dan di era Jokowi nantinya sama-sama dicarikan solusinya untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Sektor mana yang akan dialihkan untuk mendapatkan subsidi?
Saya belum mengetahui. Karena belum ada pertemuan yang secara spesifik membahas soal dana subsidi itu. Yang jelas, kami rencanakan subsidi tepat sasaran dan tidak membenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kenapa persoalan BBM terjadi di akhir pemerintahan ini?
Keinginan menaikkan harga BBM bukanlah hal yang baru. Sebab, sudah pernah terjadi sebelumnya. Sekarang ini sudah mencapai puncaknya. Beban yang harus ditanggung oleh APBN sangat tinggi. Sedangkan subsidinya tidak tepat sasaran, sehingga perlu diambil langkah-langkah agar menjadi tidak mubazir. ***