Zulkarnaen: Kami Bisa Buka Penyelidikan Baru Jika Informasi Nazaruddin Benar

“Kami bisa membuka penyelidikan baru jika informasi yang disampaikan Nazaruddin terbukti benar,’’ ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (23/8).

Seperti diketahui, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin mengatakan, Anas Urbaningrum pernah sowan ke beberapa pengusaha dan pejabat untuk mencari bantuan dana terkait pencalonan dirinya sebagai ketua umum Demokrat. Salah satu nama pejabat yang disebut Nazaruddin adalah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).

“Foke janjikan kasih Rp 20 miliar, ada yang lain Rp 30 miliar. Saya catat-catat waktu itu, saya laporkan ke Mas Anas kalau ini hampir dapat Rp 400 miliar sumbangannya,” ujar Nazaruddin saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Hambalang dengan terdakwa Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (21/8).

Sedangkan bekas Wakil Direktur Grup Permai, Yulianis mengungkap, adanya aliran dana ke Ketua DPR Marzuki Alie, anggota DPR Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.  

Zulkarnaen selanjutnya mengatakan, semua informasi yang muncul di pengadilan akan didalami. Apalagi bila ada fakta baru. ‘’Kita tunggu saja putusan pengadilan,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa pernyataan Nazaruddin itu akan ditindaklanjuti?
Kalau ada fakta-fakta yang jelas transparan, tentu akan didalami.

Apa orang-orang yang disebutkan di pengadilan itu bisa langsung dipanggil?
Tidak bisa langsung dipanggil. Sebab, perkara ini masih berjalan. Kita harus tunggu selesai dulu.

Tapi itu dikembangkan?
Ya, seperti biasanya. Kalau akurat tentu dikembangkan.

Ada juga pengusaha yang disebut, apa bisa ditindak?
Itu kan terkait dengan alat bukti. Alat buktinya kuat atau tidak, betul apa tidak, kan itu.

Apa KPK melihat ada kolerasi antara pemerintahan baru dengan pemberantasan korupsi?
Jelas sekali ada keterkaitannya. Kalau pemerintah mau mencegah korupsi, pengaruhnya luar biasa.

Apa yang dibutuhkan KPK dari pemerintahan baru nanti?
Yang harus diperhatikan, pejabat pemerintah hendaknya melakukan gebrakan untuk tidak korupsi. ***