Dipo Alam: Belum Ada Menteri KIB II Mundur Karena Terpilih Jadi Anggota DPR

“Belum ada menteri yang mengajukan mundur dari kabinet. Padahal, Pak Presiden sudah mengimbau yang terpilih menjadi anggota DPR untuk mengundurkan diri dari menteri,’’ kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada Rakyat Merdeka, Rabu (20/8).

Seperti diketahui, dalam Pileg 9 April lalu, delapan menteri berhasil melenggang ke Senayan. Mereka adalah Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jabatan mereka sebagai menteri akan berakhir 20 Oktober 2014, sementara pelantikan anggota DPR digelar 1 Oktober 2014. Kalau mereka tidak mundur, berarti selama 20 hari terjadi rangkap jabatan di eksekutif dan legislatif.

Dipo Alam selanjutnya mengatakan, Presiden tidak ingin ada rangkap jabatan di kabinetnya. Terlebih sebagai anggota DPR.

“Secara etika politik, mereka yang akan dilantik pada 1 Oktober 2014 harus mengundurkan diri dari jabatan menteri. Masak anggota DPR merangkap eksekutif. Sama saja wasit merangkap pemain,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang terpilih sebagai anggota DPR akan mundur dari jabatannya?
Saya belum tahu.

Berapa menteri yang sudah mengajukan pengunduran diri kepada presiden?
Sampai hari ini (kemarin-red), Menteri Sekertaris Negara belum menerima satu pun surat pengunduran diri dari menteri-menteri yang terpilih menjadi anggota DPR. Secara lisan beberapa menteri sudah bicara dengan saya. Tapi saya belum tahu apakah mereka juga sudah bicara dengan Presiden.

Presiden pasti menerima pengunduran diri mereka?
Pengunduran diri mereka pasti diterima Presiden.
 
Soal kekosongan jabatan selama 20 hari, apa Presiden akan mengisi jabatan itu dengan menteri baru?
Menurut saya, kekosongan itu nggak perlu diisi menteri baru, karena sisa waktunya tinggal 20 hari. Pekerjaan para menteri yang memilih menjadi anggota DPR bisa dikerjakan oleh Menteri Koordinator (Menko) masing-masing. Sistemnya sudah ada, nggak ada masalah.
 
Apa Presiden merasa ‘ditinggal’ karena sejumlah menterinya memilih posisi lain sebelum masa jabatannya selesai?
Nggak dong. Pak SBY nggak marah atau merasa ditinggal. Itu hak mereka. Yang penting, mereka mundur sebelum pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober mendatang.

Mereka terpilih sebagai anggota DPR dan mereka memilih itu, ya itu hak mereka. Pemerintahan ini tetap bekerja sampai 20 Oktober 2014, sampai pelantikan presiden baru.
 
Tim transisi Jokowi-JK tengah menyiapkan postur kabinet pemerintahan baru, antara lain wacananya, peleburan kementerian, tanggapan Anda?
Silakan saja, itu ideal dan bagus. Nanti kita lihat, apakah wacana itu bisa dilaksanakan. Jangan-jangan malah menimbulkan banyak masalah.

Peleburan dinilai mereka bisa menghemat anggaran hingga Rp 3,8 triliun.

Kenapa Anda menilai perampingan itu berpotensi menimbulkan masalah?
Kalau kementeriannya diperkecil, apakah PNS-nya dipecat. Tentunya tidak, mereka akan dialihkan. Artinya, pegawainya kan tetap sama.

Dimana penghematannya? Negara kita sudah punya pengalaman saat Gus Dur (Presiden ke-4) membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan.
 
Saat itu ada pembenahan kepegawaian. Jangan sampai pemerintah mendatang hanya direpotkan dengan urusan itu (kepegawaian-red). Banyak pekerjaan yang mesti kita urus.
 
Jumlah kementerian yang ada saat ini sudah proporsional?
Sejak zaman Bung Karno, jumlah menteri yang ada sudah sekitar 30-an, bahkan pernah sampai 100 menteri. Sekarang mereka mau buat 20. Ya, top, bagus.

Katanya untuk penghematan, kami mau tahu. Saya sih maklum saja. Mereka kan sudah ‘puasa’ selama 10 tahun. Wajar kalau berpikir begitu. Tapi, jangan setengah-setengah. ***