"KPU dan Bawasalu cenderung mendiamkan kondisi yang memalukkan tersebut, padahal jaraknya Depok tidak jauh dari kota Jakarta," kata politisi muda PDI Perjuangan, Fahmi Habcy, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 7/5).
Seharusnya, ungkap Fahmi, KPU Pusat dan Bawaslu bisa menjadikan kota Depok sebagai r
andom sampling investigasi mendalam atas kasus kecurangan pileg dari DPR RI, Propinsi hingga kota. Jika tidak pernah dibongkar maka budaya ini akan terus melahirkan para bandit suara rakyat dan pelacur demokrasi.
Dan ini, lanjutnya, berimbas pada kualitas parlemen 2014 yang semakin amburadul dibanding 2009. Sebab akan terbiasa merampok uang rakyat dan bolos pemalas ketika di parlemen sebagaimana perilaku sebelumnya merampok suara pemilih pileg 2014.
"Sebagai sesama deklarator University Network for Free and Fair Election (Unfrel) 1999, saya menyarankan Hadar Gumay untuk mundur dari KPU Pusat karena nampaknya Bung Hadar lebih bermanfaat buat demokrasi ketika berani, peka dan kritis saat menjadi pejuang pemilu Jurdil di Cetro dibanding menjadi anggota KPU Pusat," demikian Fahmi.
[ysa]
. Patut disesalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu tidak peka dan tidak curiga atas karut-marutnya pemilihan legislatif di kota Depok yang juga ditengarai melibatkan elit politik nasional. 
BERITA TERKAIT: