"Bayangkan keputusan penghitungan ulang KPU Jabar saja sudah mengindikasikan ada ketidakberesan Pileg Kota Depok. Bukankah ini mencerminkan kegagalan Pemilu Kota Depok sekaligus runtuhnya kewibawaan aparat negara juga penyelenggara pemilu. Anehnya polisi tidak mempidanakan jajaran KPUD Depok," kata politisi muda PDI Perjuangan, Fahmi Habcy, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 7/5).
Fahmi mendapatkan informasi bahwa kecurangan dan kekisruhan pileg 2014 di kota Depok ini dipicu oleh keterlibatan dan rekayasa sistematis elit politik nasional yang maju dari Dapil Depok-Bekasi yang terlalu jauh ikut campur. Elit ini juga mengkondisikan suara bagi bagi caleg-caleg ditingkat kota dan propinsi. Namun Fahmi mengelak diplomatis ketika didesak apakah elit politik tersebut dari internal atau luar PDIP.
"Kejahatan pemilu seperti korupsi pasti berjamaah. Sekali terbongkar kotak pandora akan merembet hingga ke bandarnya. Kita perhatikan hasil perhitungan ulang ini adakah perbedaan signifikan antara keputusan era jahiliyah demokrasi beberapa minggu lalu dan setelah perhitungan ulang, juga penyidikan kasus pidana pemilu yang sudah dilaporkan ke Polres Depok oleh Panwaslu Depok," ungkap Fahmi.
Fahmi juga mendapat informasi, intelkam Mabes juga sedang menyelidiki hal ini karena diduga melibatkan perlindungan oleh oknum aparat.
"Itu wewenang kepolisian. Kita berpikir positif saja Polri telah mereformasi diri," demikian Fahmi, yang juga deklarator UNFREL 1999.
[ysa]
. Pembubaran paksa proses validasi perhitungan suara ulang secara diam-diam di gudang kotak suara KPUD Depok oleh Polres Depok Senin malam lalu (5/5) menunjukkan bahwa praktek kotor kecurangan Pileg 2014 di kota Depok sudah sangat menjijikkan. Status "SOS" kondisi darurat demokrasi layak distempelkan untuk pileg kota Depok. 
BERITA TERKAIT: