"Asas nasionalis jangan hanya menjadi jargon. Karena itu, caleg dan politisi yang berasal dari partai nasionalis hendaknya mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang yang lain, baik dalam konteks kebijakan ekonomi, politik, kebudayaan, dan lainnya," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di sela Sarasehan Ulama dan Cendekiawan di kantor PWNU Banten, Minggu (6/4).
Kiai kelahiran Bangilan Tuban ini mencontohkan, dalam kasus kebijakan ekonomi selama ini Indonesia lebih condong menguntungkan asing ketimbang bangsa sendiri. Sumber daya alam yang ada seharusnya digunakan untuk kepentingan bangsa sendiri 'disetor' ke luar negeri.
"Tri Sakti yang digagas Bung Karno dulu meski belum bisa mewujudkan setidaknya mengarah ke sana. Karena itu harus ada usaha mereview kembali UU yang sangat pro asing," ujar Sekjen International Conference Of Islamic Scholars (ICIS) ini.
Untuk partai Islam, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam ini berpesan agar perilaku para politisinya mewakili keluhuran ajaran Islam. Keluhuran yang dimaksud adalah tidak melakukan korupsi atau mencuri uang negara, bersikap adil, dan rahmatan lil alamin.
Hasyim menegaskan, menurunnya citra partai Islam di mata masyarakat karena perilaku menyimpang para politisi, bukan karena Islamnya. Para politisi itu tidak bisa mengikuti keluhuran Islam. Karena itu, katanya, pekerjaan rumah yang harus dilakukan para politisi Islam adalah berperilaku islami.
"Para politisi parpol Islam saat sudah menjabat bukan berdakwah tentang ajaran agama tetapi harus bisa merealisasikan ajaran itu dalam bentuk teknis. Tidak mengajari annadofatu minal iman tetapi langsung membentuk pasukan kuning," katanya.
[dem]
BERITA TERKAIT: