"Kalau Bawaslu tidak bersikap, Bawaslu akan dinilai diskriminatif dan tidak independen. Kalau Bawaslu diskriminatif, itu menjadi benih-benih kecurangan dalam Pileg maupun Pilpres 2014," kata Wakil Bendahara Partai Golkar, Bambang Soesatyo, beberapa saat lalu (Kamis, 27/3).
Pernyataan Bambang ini terkait dengan SBY yang terbang ke Lampung untuk melakukan kampanye Demokrat. Dalam kampanye ini pihak Istana tidak menampik bahwa perjalanan SBY sebagai Ketua Umum Demokrat ini dibiayai negara. Bahkan, selama berkampanye, SBY didampingi beberapa menteri non-partai.
Dalam 10 hari terakhir, Bambang mencatat, Bawaslu mengidentifikasi 287 pelanggaran kampanye. Ia pun berharap penggunaan fasilitas negara oleh SBY untuk kegiatan kampanye juga dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Bawaslu. Bahkan, tak cukup menyatakan pelanggaran, Bawaslu pun jangan segan-segan menjatuhkan sanksi untuk PD karena pelanggaran SBY sangat jelas.
"Saya melihat SBY telah menunggangi agenda kegiatan kepresidenan untuk melakukan kampanye bagi kepentingan PD. Ini benar-benar tidak etis dan menjadi contoh buruk bagi bangsa. Kendati tampak santun, kalau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, tetap saja tidak beretika," demikian Bambang.
[ysa]
. Karena menggunakan fasilitas negara untuk aktivitas kampanye, Presiden SBY benar-benar telah melanggar aturan atau etika berkampanye. Karena itu, Bawaslu berani harus mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan SBY serta menjatuhkan sanksi kepada partai Demokrat (PD). 
BERITA TERKAIT: