Belum lagi, kata Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesai (GMNI), Twedy Noviady Ginting, konsumsi domestik tertinggi adalah produk impor. Bahkan untuk sektor pangan, anggaran impor pangan lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Jumlah anggaran ini sangat besar bila dimanfaatkan untuk membangun pertanian yang kuat, menciptakan petani kaya dan membuka lapangan kerja.
Belum lagi di bidang infrastruktur. Kata Twedy, beberapa saat lalu (Rabu, 15/1), pembangunan infrastruktur mengandalkan modal asing. Misalnya saja, pembangunan bandar udara dan pelabuhan memberikan penguasaan asing sampai 100 persen.
"Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan luar biasa pada asing. Seolah-olah tanpa bergantung kepada asing, kita tak mampu membangun republik ini. Kita tak lagi berdaulat dan berdikari di bidang ekonomi," tegas Twedy.
Kondisi ini, masih kata Twedy, sangat ironis mengingat usia kemerdekaan RI sudah mencapai 68 tahun. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 masih sangat relevan, karena Indonesia menjadi sangat tergantung pada modal asing.
Sudah saatnya, lanjut Twedy, mengubah paradigma pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan modal asing. Modal asing, yang semula tulang punggung pembangunan ekonomi harus menjadi faktor pendukung pembangunan ekonomi saja. Sehingga fundamental ekonomi Indonesia menjadi kuat dan modal yang mumpuni menuju negara maju yang berdikari.
[ysa]
. Tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada asing dan impor. Penguasaan asing di sektor-sektor strategis seperti pertambangan mencapai 70-85 persen, telekomunikasi mencapai 65 persen, dan perbankan 65-99 persen. 
BERITA TERKAIT: