Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Apa Sih Untungnya Polisi Rekayasa Penembakan Teroris

Namun, menurut sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman, penanganan aksi terorisme itu tetap berbeda dengan kejahatan biasa.

“Kondisi di lapangan sangat menentukan langkah petugas,” ujar Noegroho Djajoesman, kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Bekas Kapolda Metro Jaya dan pembina banyak ormas itu memuji tindakan Densus 88 tersebut. Patut diacungi jempol.

Berikut kutipan selengkapnya;

Pantaskah Dayat kacamata cs mati ditembaki Densus?
Apa yang dilakukan Polri dalam hal ini Densus 88 patut kita acungi jempol. Sebab, sudah dapat mencegah dan mengungkap ancaman yang sangat potensial dari jaringan terorisme yang akan berakibat fatal bagi masyarakat dan hubungan internasional.

Apa penembakan itu sudah sesuai prosedur?
Menurut saya sudah. Terorisme ini suatu kejahatan extra ordinary. Para pelakunya pun bisa berbuat yang tidak kita duga dan akan sangat membahayakan bagi petugas.

 Contohnya, kasus penembakan personel Densus 88 di Solo, penembakan personel polisi di Jabodetabek. Satu petugas juga tertembak saat penggerebekan lalu. Jadi, kondisi di lapangan sangat menentukan tindakan, langkah dari petugas.
 
Semua yang mati itu kan baru terduga teroris, ini bagaimana?
Istilah ini kan sebutan dalam hukum. Setiap kasus yang belum memperoleh kepastian hukum tetap selalu menggunakan istilah terduga. Tetapi, dengan diketemukannya bukti-bukti di tempat kejadian, tentu sebutannya jadi berubah.  

Ormas menganggap teroris seharusnya dilumpuhkan saja untuk kepentingan informasi dan HAM, menurut Anda bagaimana?
Saya setuju sekali untuk kasus-kasus lain. Tapi khusus untuk tindakan kepada para teroris ini harus jelas dan tegas. Sebab, kasus terorisme ini adalah suatu bentuk kejahatan yang dilatarbelakangi ideologi dan dapat berbuat hal-hal yang sangat berdampak luas bagi keamanan negara dan masyarakat.

Ada yang bilang, buku jihad, bahan peledak dan bukti lain itu sebelumnya sudah direkayasa oleh intelijen sebagai pembenaran?
Kenapa kok kita harus selalu berpikir negatif. Apa sih untungnya polisi merekayasa penembakan teroris. Marilah kita di alam demokrasi ini dapat menerima hal-hal yang positif.

Kalau suatu saat terbukti adanya rekayasa, silakan saja masyarakat menuntut dan menggugat pejabat Polri yang bersangkutan. 

Komnas HAM melansir, Polri lembaga paling banyak dilaporkan masyarakat melanggar HAM, pendapat Anda?
Saya dapat memaklumi karena pihak yang selalu bersinggungan dengan masyarakat adalah Polri. Dengan catatan, persinggungan ini sebagai akibat dari peran Polri dalam menegakkan Undang-undang, hukum dan peraturan.

Tapi mengapa pelayanan, pengayoman dan perlindungan yang sudah dilakukan Polri kepada masyarakat tidak pernah diapresiasi sebanyak kritik yang diberikan.

Penting atau tidak sih Polri memberi ganti rugi materi dan moril di tempat penggerebekan teroris?
Saya rasa perlu dan penting. Hal ini pun sudah disampaikan Kapolri. Misalnya memperbaiki rumah yang rusak akibat penggerebekan itu.

Oh ya, soal pengamanan Pemilu 2014, total anggaran untuk Polri Rp 3,5 triliun, apa sudah cukup?
Soal cukup tidaknya saya tidak tertarik membicarakannya. Tapi justru di tahun politik ini, Polri harus benar-benar bersikap netral. Sekali saja netralitas ini diabaikan, dampaknya besar sekali bagi institusi Polri.  Yang pasti, Polri akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Kapolri Sutarman kan pilihannya SBY, apa jaminannya tidak ‘memprioritaskan’ lingkaran Istana dan Demokrat?
Soal Kapolri ditunjuk Presiden karena memang mekanismenya demikian. Toh, penunjukkan ini disetujui pula oleh DPR lewat forum fit and proper test. Jadi, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting, komitmen dari Kapolri sudah disampaikan. Masyarakat tinggal mengawasi saja.

Indonesia Police Watch (IPW) minta Jokowi diprioritaskan pengamanannya karena dianggap calon presiden yang paling disukai masyarakat,  ini bagaimana?
Saya rasa bukan Jokowi saja. Seluruh kandidat capres pun akan diberikan pengamanan khusus oleh Polri. Sebenarnya, bukan hanya pada saat Pilpres, tapi juga saat pemilihan legislatif, pilkada maupun pengamanan pejabat aktif tetap diberikan pengamanan oleh Polri. Bahkan bekas presiden pun diberikan pengamanan.

Kapolri sudah mencanangkan 12 program prioritas untuk perbaikan internal, Anda yakin realistis atau ada saran lain?
Saya sudah mengetahui dan mengkajinya, 12 program ini cukup bagus. Intinya adalah peningkatan pelayanan Polri, kedekatan Polri dengana masyarakat, soliditas internal dan pemberantasan korupsi. Yang harus diwaspadai, mengenai poin pemberantasan korupsi, baik di internal maupun di luar Polri. Mengapa? Karena masalah ini dicantumkan di awal poin 12 program. Artinya, pemberantasan korupsi menjadi prioritas.  

Saran Anda untuk Polri mulai awal tahun ini?
Jaga soliditas internal. Pembinaan harus dilakukan bukan hanya ditujukan kepada anggota yang berada di dalam struktur. Tapi juga terhadap mereka yang sedang melaksanakan penugasan di luar Polri seperti KPK, PPATK atau lembaga/badan negara lain.  Melaksanakan 12 program yang sudah dicanangkan Kapolri, mulai tingkat pusat sampai daerah dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Peka terhadap permasalahan yang setiap saat muncul di masyarakat dan berpotensi mengganggu keamanan. ***