“Sekarang Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sedang meÂlaÂÂkuÂkan verifikasi, guna menÂdapatkan keterangan lebih jelas tentang keÂjadiannya,’’ ujar Juru BiÂcara PreÂsiden Bidang HubuÂngan Luar Negeri Teuku FaiÂzasyah kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Seperti diketahui, ada empat WNI yang ditembak mati KepoliÂsiÂan Malaysia dalam operasi pengÂgerebekan di sebuah rumah suÂsun di Hiliran Ampang, Kuala LumÂpur, Jumat (11/10). KeemÂpatÂÂnya diduga aparat Malaysia seÂbagai angÂgota geng yang kerap melaÂkukan perampokan di bebeÂrapa wilayah Malaysia.
Teuku Faizasyah selanjutnya meÂngatakan, Duta Besar InÂdoÂneÂsia untuk Malaysia juga telah meÂngadakan pertemuan dengan peÂjabat Kemlu Malaysia. TujuanÂnya, meminta penjelasan terkait peristiwa penembakan tersebut.
“Tapi saya belum mendapatÂkan laporan apa saja hasil perÂtemuan tersebut. Yang pasti saat ini KemÂlu sedang menyelidiki mengenai penembakan empat WNI tersebut seÂcara serius,†paÂpar bekas Juru BiÂcara Kemlu itu.
Berikut kutipan selengkapnya:
Apa sikap Presiden terhadap penembakan itu?Kami prihatin dengan perisÂtiwa ini. Terlepas yang tertembak itu TKI atau bukan. Tetap saja meÂreka adalah Warga Negara InÂdonesia (WNI). Maka kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meÂnyeleÂsaikan kasus ini.
Kejadian seperti ini bukan pertama kali, kenapa pemerinÂtah tidak mengajukan protes?Kita tunggu dulu perkemÂbaÂngÂanÂnya. Saat ini kan semua maÂsih diselidiki Kemlu. MiniÂmal seteÂlah kita mengetahui secara jelas kronologinya, baru kami menenÂtukan sikap.
Bukankah sebelumnya suÂdah ada kesepakatan dengan MaÂlaysia agar menjaga WNI?Beberapa waktu lalu, saat Pak SBY bertemu dengan Perdana MenÂteri Malaysia, sudah ada pemÂbahasan terkait penangÂguÂlangan masalah WNI di MalayÂsia. Kedua pemimpin negara seÂpaÂkat untuk bekerja sama menÂjaga WNI.
Ada yang menilai peÂmeÂrintah tidak tegas terhadap MaÂlaysia mengenai kasus seÂbelumnya, ini bagaimana?Tidak betul itu. Sekitar tiga taÂhun yang lalu saat terjadi peÂnemÂbakan terhadap WNI, peÂmerinÂtah langsung mengajuÂkan protes keÂras kok. Makanya bisa ada moÂratorium.
Istana dinilai kurang meresÂpons kasus semacam ini, apa benar?Jangan mendikotomikan Istana dengan Kemlu. Istana dan Kemlu itu satu, yaitu pemerintah. Selama ini pemerintah melalui Kemlu selalu bertindak cepet kok dalam menangani kasus semacam ini.
Dalam berbagai macam kasus, kami juga selalu menugaskan AtaÂse Kepolisian kita di negara temÂpat semua WNI berada. Tapi kaÂreÂna jumlahnya terbatas dan ruang lingkupnya luas, akibatÂnya cukup kesulitan juga untuk melaÂkukan pengawasan. Untuk itu diÂbutuhkan kerja sama yang baik dari negara lain.
Apa Malaysia menanggapi serius?Serius kok. Setiap ada peristiÂwa, pemerintah Malaysia selalu meÂlakukan evaluasi. Jika diteÂmuÂkan kesalahan prosedural, meÂreÂka selalu menindaknya. Dalam peÂristiwa tiga tahun yang lalu, langsung direspons kok. [Harian Rakyat Merdeka]
BERITA TERKAIT: