"Kecuali yang bersifat pelayanan publik dan meningkatkan alokasi dan efektifitas belanja modal," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Minggu (15/9).
Uchok menjelaskan, belanja modal yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hanya meningkat Rp 13 trilun atau 7 persen dari Rp102 triliun pada APBNP 2013 menjadi Rp 205,8 triliun pada RAPBN 2014. Sementara belanja pegawai pada RAPBN 2014 mencapai Rp 276,6 triliun atau meningkat hingga Rp 43,5 triliun atau 3 kali lipat dari peningkatan belanja modal.
Sambung dia, hasil penelusuran terhadap 23 Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) pada RAPBN 2014 ditemukan rata-rata 5 persen belanja modal dialokasikan untuk kendaraan dinas.
"Bahkan, di Kementerian Pertanian, mengalokasikan Rp 35,9 Milyar atau 7 persen dari belanja modal sebesar Rp 549,4 Milyar, untuk pengadaan 1.074 unit kendaraan dinas," terang Uchok.
Hal ini ungkap dia jelas-jelas tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini sangat membutuhkan stimulus fiskal dari APBN, bertentangan dengan semangat penghematan BBM dan pengadaan yang rawan bocor.
[rus]
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta moratorium pengadaan kendaraan dinas, pasalnya rata-rata belanja modal Kementerian/Lembaga dialokasikan untuk kenderaan dinas pada Rancangan APBN 2014. 
BERITA TERKAIT: