Pasalnya, kebijakan ini pasti akan sangat memberatkan pengguna jasa tersebut, terutama masyarakat dari kalangan kurang mampu. Selama ini, pengguna jasa KRL Ekonomi cukup merogoh kocek Rp 1.500.
"Karena mereka dipaksa untuk mau tidak mau harus beralih ke KRL ber-AC yaitu commuter line yang harga tiketnya dirasa cukup memberatkan saudara-saudara kita dari kalangan bawah yaitu Rp, 9.000," jelas anggota Komisi V DPR Saleh Husin (Rabu, 15/5).
Saleh Husin mengakui bahwa KRL Ekonomi yang selama ini beroperasi di Jabodebatek sudah berusia cukup tua. Karena pembuatannya tahun 1974, tentu tingkat keselamatannya (
safety) diragukan.
Karena itu, menurut Saleh, pemerintah harus cepat mencari solusi. Misalnya, harga tiket untuk pengguna jasa kelas bawah cukup Rp 5.000 dari harga tiket KRL AC Rp 9.000. Untuk menutupi kekurangannya, pemerintah memberikan Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp. 4.000.
"Agar saudara-saudara kita bisa tetap beraktifitas seperti biasa dan KAI juga tidak merugi jadi ada
win-win solution. Nah, solusi ini harus dilakukan sebelum KRL tersebut dihentikan agar pengguna jasa tetap beraktifitas seperti biasa," demikian Saleh, Sekretaris Fraksi Hanura ini.
[zul]
Kalangan anggota Komisi V DPR mempertanyakan kebijakan penghapusan KRL (kereta rel listrik) Ekonomi oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kalau tidak disertai dengan solusi. 
BERITA TERKAIT: