Ribka Tjiptaning: Sehabis Reses Kami Akan Panggil Menakertrans, Bupati & Kadisnaker

“Kasus seperti ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap pabrik-pabrik kecil,” ujar Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, sebanyak 35 buruh menjadi korban penyekapan dan dipekerjakan secara tidak layak di pabrik pengolahan limbah menjadi alumunium untuk dijadikan kuali di Kampung Bayur Opak, RT 03 RW 06, Lebak Wangi, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ribka Tjiptaning selanjutnya menyatakan, dengan adanya kasus ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) wilayah Tangerang layak dicopot. Meski sesungguhnya yang harus bertanggung jawab adalah Bupati yang menunjuknya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda bilang pengawasannya lemah?
Kalau pengawasannya berjalan, kejadian seperti ini tidak bakal terjadi. Mereka hanya mengawasi pabrik besar yang menghasilkan pemasukan. Sementara pabrik kecil atau industri rumahan terbengkalai.

Kadisnaker menyatakan tidak bisa mengawasi karena kurangnya SDM, ini bagaimana?
Saya akui, SDM pengawas ketenagakerjaan saat ini memang masih kurang. Tapi saya rasa persoalannya bukan itu saja.  Sebab, perusahaan tersebut sudah berjalan cukup lama. Tapi Disnaker dan Bupati seolah tidak mengetahui keberadaannya.
 
Kalau mereka tahu, pasti perusahaan ini sudah ditindak karena tidak ada izinnya, sehingga praktik perbudakan itu tidak terjadi.

Apa mungkin ada permainan oknum aparat yang membuat praktik perbudakan ini lambat terbongkar?
Bisa jadi. Aparat Disnaker kan biasanya lebih berpihak kepada pengusaha. Sebab, mereka yang bisa memberikan keuntungan. Sementara aparat keamanan, kita sama-sama tahu banyak yang bisa menjadi beking sebuah tempat usaha. Para buruh pun menyatakan demikian. Jadi kemungkinan permainan oknum aparat itu besar.

Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui adanya perbudakan itu?
Sedih. Ini sangat keterlaluan. Apalagi mereka menyekap para pekerja. Sesama manusia, sesama warga negara kok harus saling menindas. Padahal kan kedua belah pihak sama-sama cari makan.
 
Kalau perusahaannya sukses karena pekerjanya rajin, kan perusahaannya juga yang untung. Dari pada mencari untung dengan cara perbudakan seperti ini, lebih baik yang wajar-wajar saja. Toh akhirnya mereka sendiri yang rugi karena izin usahanya dicabut dan harus berhadapan dengan hukum.

Apa yang akan dilakukan Komisi IX DPR terkait kasus ini?
Sehabis reses, 13 Mei 2013, kami pasti akan membuat agenda untuk melakukan pemanggilan terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Bupati Tangerang, dan Kadisnaker Tangerang. Kami akan meminta penjelasan mengapa kasus semacam ini bisa terjadi.

Apakah Komisi IX DPR akan merekomendasikan pencopotan Kadisnaker?
Pasti Kadisnaker akan kami minta untuk dicopot. Tetapi sebagai daerah otonomi, Kadisnaker itu ditunjuk langsung oleh Bupati dan biasanya mereka memasukkan anggota tim suksesnya untuk jabatan-jabatan penting seperti itu. Jadi, Bupati juga harus bertanggung jawab. Mengapa bisa menunjuk orang yang seperti itu. Seharusnya menunjuk orang yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan. [Harian Rakyat Merdeka]