Jangan Terlena Inggris Akui Papua Bagian Dari NKRI...

di Oxford, Inggris, menggegerkan jagat politik nasional. Meski pemerintah Inggris menyatakan tetap mendukung NKRI, tapi hal itu jangan dianggap remeh karena ada keterlibatan Walikota Oxford Mohammed Abbasi  dalam peresmian tersebut.

Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Berikut petikannya:

Apa pemerintah kita kecolongan dengan peristiwa itu?
Kejadian peresmian kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford bukan kecolongan, tapi sepertinya pemerintah tak mampu mencegah ini.
 
Ketika Rapat Kerja dengan Pemerintah, Komisi I sudah mengingatkan akan adanya gerakan sistematis ini, termasuk kegiatan Beni Wenda cs untuk membuka perwakilan Papua Merdeka.

Anda terkejut?
Yang lebih mengejutkan , saya mendapat laporan bahwa acara peresmian kantor perwakilan tersebut dihadiri Walikota Oxford. Bahkan Walikota Oxford menggunting pita dan memberikan sambutan. Saya ingin  sampaikan, kalau laporan ini benar, adalah kekhawatiran saya jikalau suatu saat Walikota Oxford tersebut menjadi Menteri, bahkan Perdana Menteri di Inggris.

Tapi, Kedubes Inggris di Jakarta menyatakan tetap mengakui Papua bagian dari NKRI...
Walaupun Kedubes Inggris sudah menyatakan secara resmi bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, namun kita tidak bisa menelan begitu saja, tidak bisa terlena. Jangan menyederhanakan permasalahan hanya karena pernyataan resmi Kedubes Inggris di Jakarta yang menurut saya bisa saja bersifat sesaat.

Kita perlu ingat kasus Timor Timur, dimana banyak pernyataan-resmi dari pemerintahan (Kedubes) dari berbagai negara, yang akhirnya terbukti tidak konsisten plus hanya pernyataan yang relevan secara sesaat saja.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Ada dua approach yang harus diambil pemerintah. Pertama, approach luar negeri, yang dimotori BIN dan Kemlu, di dalam rangka menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dukungan politik luar negeri terhadap gerakan Papua Merdeka.

Approach kedua dimotori oleh institusi pemerintah yang berwenang menciptakan kesejahteraan yang hakiki bagi warga Papua, menciptakan rasa aman dan nyaman untuk hidup di Papua plus meng-Indonesiakan Papua dan Mem-Papua-kan Indonesia. Ini agar gerakan Papua Merdeka tidak akan laku.

Kedua pendekatan itu harus jalan berbarengan?
Kedua approach tersebut harus dilakukan serius secara paralel dan simultan karena menjadi kunci Papua tetap ada dalam naungan NKRI. Kalau kita hanya melaksanakan approach pertama, tidak akan efektif. Begitu juga sebaliknya.

Apa langkah konkret yang harus diambil pemerintah?
Pertama, untuk pendekatan dan lobi di tingkat internasional harus diintensifkan, baik itu menggunakan cara-cara formal atau non formal. Kita kan sudah punya data tentang dimana kelompok Papua Merdeka itu bergerak. Di situlah kita melakukan pendekatan kepada prominent figures di sana, termasuk pemerintah lokal di sana.

Tidak boleh terjadi lagi ada keterlibatan pemerintah resmi walaupun sifat dan kedudukannya Pemerintah Daerah (seperti yang terjadi di Oxford).

Selanjutnya?
Untuk urusan dalam negeri, kita perlu membenahi penggunaan dana Otsus (otonomi khusus) yang demikian besar, agar dapat dinikmati oleh warga dan masyarakat Papua.

Kita juga perlu merumuskan secara tepat peran aparat keamanan agar bisa menjalankan Tupoksinya, tanpa menciptakan rasa tidak nyaman bagi warga dan masyarakat Papua.

Dan yang terakhir adalah kita harus dapat merumuskan bahwa orang-orang Papua itu menjadi subyek, menjadi aktor yang sesungguhnya dalam membangun Papua secara utuh.

Point terakhir adalah tidak ada salahnya bagi pemerintah membuka ruang untuk dialog. Kalau kita bisa berdialog dengan saudara-saudara kita di Aceh, kenapa kita tidak bisa lakukan hal yang sama dengan Papua?

Peran DPR bagaimana?
Pertama, Komisi I DPR sejak awal sudah berupaya mendorong adanya dialog tersebut bahkan siap memfasilitasinya.

Kedua, DPR siap bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka membenahi pelaksanaan Otsus Papua, termasuk penggunaan anggaran agar bisa dirasakan warga dan rakyat Papua.
 
Ketiga, Komisi I akan memberikan anggaran yang memadai kepada BIN dan Kemlu agar bisa melaksanakan tugas lobi dan pendekatan yang dibutuhkan dalam rangka menghapus atau meminimalisir dukungan kepada OPM di luar negeri.  [Harian Rakyat Merdeka]