Azwar Abubakar: Tekad Kami, Tahun 2013 Seluruh PNS Bebas Korupsi

“Kami akan terus mengem­bang­kan zona integritas agar re­formasi bi­rokrasi bisa berjalan de­ngan baik,” kata Azwar Abu­bakar ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Kemenpan dan RB, lanjutnya, bertekad agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) bisa terbebas dari penyakit korupsi di tahun 2013.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa pengembangan zona integritas dianggap penting?

Di dalam reformasi birokrasi ada yang disebut dengan zona in­tegritas. Sampai saat ini kita su­dah ada 12 kementerian yang me­nandatangani untuk  mengem­bangkan zona integritas itu.

Apa hanya kementerian dan lembaga saja?

Tidak dong. Selain 12 kemen­terian itu sudah ada juga puluhan pro­vinsi yang  menandatangai zona integritas itu. Kementerian dan lembaga yang berkomitmen dan didukung oleh pimpinan dan semua jajarannya kini sudah siap untuk bersih-bersih.

Apa itu  efektif berantas ko­rupsi?

Saya yakin hal ini bisa mem­buat kementerian dan lembaga bisa lebih bersih dan lebih baik lagi pelayanannya.

Penerapannya bagaimana?

Banyak polanya. Mulai dari re­kruitmen, promosi, dan melin­dungi orang yang mau mem­bong­kar adanya hal-hal yang men­curigakan untuk perbaikan.

Memangnya saat ini sudah jalan?

Sudah. Pola rekruitmen PNS dilakukan secara ketat, sehingga bisa dihasilkan orang yang benar-benar bagus.

Apakah Kemenpan dan RB memberikan perlindungan jika ada PNS yang laporkan ke­jang­galan?

Ya. Kalau ada pegawai buka suatu pelanggaran atau penyim­pangan tentu pasti dilindungi. Itulah gunanya pengembangan zo­na integritas. Kalau tidak be­gitu, susah untuk memper­bai­kinya.

Kementerian mana saja yang sudah mengembangkan zona intergritas itu?

Kementeriannya banyak, di antaranya  Kementerian Perda­ga­ng­an, Kementerian Pertanian, Ke­menterian PU, Kementerian Keu­a­ngan, Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian mana saja yang belum  mengembangkan zona integritas itu?

Ada deh. Tapi bagi yang sudah itu suatu langkah besar dari Ke­menterian dan upaya kom­prehensif dalam memberantas korupsi.

Selain itu juga saat ini ada fakta integritas.  98 persen Kementer­ian dan lembaga sudah menanda­ta­nganinya. Tapi kalau fakta inte­gri­tas itu antar pemimpin saja. Kalau zona integritas itu itu satu langkah lebih maju dari fakta integritas.

Apa Kemenpan  beker­ja sa­ma dengan lembaga pene­gak hukum?

Ya. Ini kan usaha bersama, ada langkah-langkahnya dan uku­rannya. Maka ada evaluasainya.

Hal ini dilakukan agar harapan rakyat mengenai pemerintahan yang bersih bisa terwujud. Agar Indonesia bisa bebas dari korupsi.

Langkah bersama itu dengan siapa saja?

Paling utama tentu seluruh kementerian. Nanti ada pengawa­san dari KPK dan Kemenpan juga. Sekarang sudah cukup baik.

Apa harapannya?

Ke depan seluruh kementerian dan lembaga menjadi wilayah ber­sih dan berani melawan ko­rupsi,  sehingga pelayanan ke­pada masyarakat menjadi lebih baik lagi. [Harian Rakyat Merdeka]