Kepala Daerah Poligami Sedikit Tapi Meresahkan

Praktik poligami dinilai bisa memberikan contoh buruk bagi masyarakat, dan mengham­bat pro­gram keluarga berencana yang di­canangkan pemerintah. Apalagi di­lakukan melalui perni­kahan siri alias diam-diam, bisa di­kategori­kan pelanggaran terha­dap Un­dang-Undang Perkawinan.

Masih hangat dalam ingatan masyarakat, betapa kasus per­kawinan siri Bupati Garut Aceng HM Fikri banyak dikecam berba­gai kalangan.  

Aceng menjadi pembicaraan pu­blik dan isu utama di beberapa me­dia massa terkait perceraian­nya dengan Fani Oktora, wanita ber­usia 18 tahun yang dinikahi­nya secara siri pada Juli 2012.

Kementerian Dalam Negeri menilai, perbuatan Bupati Garut melanggar pasal 27 F, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, Aceng dianggap ti­dak patuh dan taat kepada Un­dang-Undang No 1 Tahun 1974 Ten­­tang Perkawinan. Tepatnya pa­da pasal 2 ayat 2, yakni setiap perkawinan harus dicatatkan.

Sebelum Aceng, poligami ke­pa­­la daerah yang juga heboh di­be­ritakan adalah kasus Wali Kota Bogor Diani Budiarto. Pria ber­usia 56 tahun itu menikahi Siti In­driyani, gadis berusia 19 tahun yang baru lulus SMA. Bagi Siti, per­kawinan  yang dilaksanakan pada Juni 2011 merupakan per­tamanya, tapi bagi Diani perka­wi­nan ini yang keempat kalinya.

Bupati Cirebon, Dedi Supardi juga pernah kesandung kasus po­ligami dengan pedangdut Me­lin­da. Kasus ini mencuat bersa­maan Dedi ingin mencalonkan diri se­ba­gai Gubernur Jawa Barat.

Kepala Bagian Hubungan Ma­syarakat BKKBN, Uung Kusma­na mengatakan, perilaku kepala daerah yang berpoligami menja­di­kan contoh buruk bagi masya­rakat, dan menghambat program keluarga berencana yang dica­nang­kan pemerintah.

“Kami mengimbau kepada kepala daerah dan pejabat negara lainnya memberikan contoh ke­luarga yang berkualitas,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, kemarin.

Kasus poligami rentan terjadi ke­retakan di keluarga. “Sangat di­sayangkan pejabat daerah dan pu­blik figur melaku­kan poligami, apa­lagi caranya tidak benar. Ka­lau alasannya aga­ma, kenapa yang dipilih selalu wanita-wanita muda, bukannya janda-janda,”

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Ke­men­terian Dalam Negeri, saat ini In­donesia memiliki 530  kepala dae­rah yang terdiri, 33 Gubernur, 98 wali kota, dan 399 bupati.   

BKKBN mencatat, terdapat satu persen dari seluruh jumlah kepala daerah di Indonesia yang terbukti melakukan poligami.

Mes­ki jum­lahnya sedikit tapi pas­ti membuat resah masyarakat dan bisa menjadi contoh negatif. “Itu yang mencuat ke permukaan. Ka­mi tidak tahu yang belum ter­ekspos.”

Bila praktik poligami melalui pernikahan siri di kalangan peja­bat negara tidak segera ditangani, dampaknya berpengaruh terha­dap pembangunan bangsa.

Awal­nya berpengaruh terhadap keta­hanan keluarga. Bila ketaha­nan keluarga rapuh, maka berpe­nga­ruh kepada ketahanan masya­ra­kat.

Selanjutnya, ketahanan ma­syarakat yang rapuh membuat ra­puh ketahanan nasio­nal, dan ber­pengaruh terha­dap bang­sa dan negara.

“Ini sama saja tidak mendu­kung program pemerintah. BKKBN selalu mengimbau ke­pada ma­syarakat agar memper­kuat keta­hanan keluarga yang merupakan pondasi utama ketahanan nasional.”

Terpisah, Kepala Humas Ke­men­terian Agama, Zubaidi priha­tin dengan peri­laku ke­pala daerah yang melaku­kan ni­kah siri.

Meski setiap aga­ma memiliki tata cara dan keten­tuan tentang perkawinan, namun da­lam pers­pektif negara, perka­wi­nan itu ha­rus dicatatkan secara res­­mi ber­dasarkan Undang-un­dang Nomor 1 Tahun 1974 ten­tang Per­ka­winan. “Secara pera­turan, jelas nikah siri melanggar Undang-undang,”

DPRD Berhak ‘Pecat’ Kepala Daerah

Reydonnyzar MoenOek, Kapuspen Kemendagri

Kementerian Dalam Ne­geri akan mengusulkan kepada Pre­siden agar diberi kewe­na­ngan melakukan pemecatan terhadap kepala daerah yang ter­bukti melakukan perbuatan ter­cela.”Usulan itu masuk da­lam draf revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.”

Saat ini kewenangan mem­ber­hentikan kepala daerah ber­masalah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah membuat pemerintah pusat kehilangan kontrol terhadap pemda.

Mendagri sebagai wakil pe­me­rintah pusat tidak memiliki ke­wenangan, instrumen, dan pe­rangkat untuk menertibkan ke­pala daerah yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tercela. Agar tafsir tidak melebar dan bias, nantinya akan diru­mus­­kan aturan tentang batasan tin­dakan asusila, amoral, dan perubatan tercela.

“Jangan karena dipilih lang­sung merasa bisa berbuat sesuka hati. Akuntabilitas dan keadilan masyarakat yang harus dijaga.”

Pernikahan siri di kalangan kepala daerah masuk kategori pelanggaran terhadap sumpah jabatan sebagaimana diatur UU No 32/2004, PP No 6/2005 tentang Pemili­han, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhen­tian Kepala Dae­rah, serta UU No 1/1974 tentang Perkawinan. “Dalam kasus Bu­pati Garut, yang bersangkutan berpotensi diberhentikan.”

Banyak beredar kabar kepala daerah yang melakukan nikah siri, hanya saja yang terungkap dan bisa ditangani sejauh ini ba­ru Bupati Garut. “Memang ni­kah siri juga dilakukan kepala dae­rah lain, tapi kita tidak bisa langsung menuduhnya karena tidak ada bukti.”

Menjatuhkan Wibawa Di Depan Masyarakat

Abdul Wahab Dalimunthe, Anggota Komisi II DPR

Kalangan DPR menya­yang­kan adanya kepala daerah yang berpoligami. Saat ini perilaku beristri lebih dari satu masih menjadi kontroversi di Indonesia.

“Meski tak ada yang dilang­gar, tapi poligami itu masih kontroversi yang me­mung­kinkan menjatuhkan wi­bawa kepala daerah di hadapan war­ganya.”

Aturan larangan poligami pernah diterapkan bagi pejabat dan PNS. Tapi, setelah orde ba­ru tumbang, kemudian dicabut. Saat ini sanksinya hanya dari  ma­syarakat. “Tidak hanya ke­pala daerah, tapi pejabat publik lainnya-pun jika poligami maka dicibir masyarakat.”

Selama kepala daerah yang berpoligami itu mencatatkan di Kantor Urusan Agama dan men­dapatkan izin dari istri perta­manya, maka secara aturan tidak bisa disalahkan. “Tapi, bila peja­bat publik itu tidak mencatatkan nikahnya di KUA, maka sudah melanggar aturan.” [Harian Rakyat Merdeka]