Herman Prayitno: Kami Sudah Siapkan Pengacara Dampingi TKI Yang Diperkosa

BERITA TERKAIT:

PTKIN 2026 Dibuka: Kampus Inklusif, Peluang Setara untuk Semua

Aturan Kuliah PTKI Disesuaikan Akibat Banjir dan Longsor

Dema PTKIN Suarakan Masalah Klasik Pemerataan Pendidikan

Beredar Salinan Putusan PTUN Tanpa Tanda Tangan Hakim terkait Sengketa KTKI

Kontribusi TKI Lebih Tinggi Dibanding TKA bagi Ekonomi Dalam Negeri

Ada usulan agar Kemen­te­rian Luar Negeri (Kemlu) me­na­rik Anda sementara dari Kuala Lumpur...

Itu kan kebijakan pemerintah. Saya kan tugasnya agar hu­bung­an kedua negara ini tetap baik. Saya hanya pe­lak­sana,  ter­gan­tung pembuat kebijakan saja.

Artinya, Anda sudah tidak ma­salah?

Lho, bagi saya nggak masalah. Kan bisa saja pemerintah me­lakukan itu. Saya hanya ngikut saja sesuai aturan. Saya harus men­dengarkan saran-saran dari pe­merintah dan rakyat juga.

Apa ini sudah dibicarakan?

Pemerintah kan tidak sen­di­rian, ada DPR, DPD, para tokoh dan tentunya masyarakat. Ten­tunya bisa dibicarakan. Bagi saya tidak masalah.

Tugas saya ini kan mening­kat­kan hubungan bilateral. Apa pun yang terjadi, meskipun ada ke­jadian pahit seperti ini, jangan sampai merusak hubungan kedua negara.

Kinerja Anda juga diper­ta­nyakan karena banyaknya TKI di Malaysia bermasalah...

Saya berusaha sebaik-baiknya melindungi TKI di Ma­lay­sia. Mudah-mudahan jutaan TKI di Malaysia tidak terkena kasus seperti ini lagi.

Dengan adanya kejadian ini, kami sudah protes. Saya juga menyarankan agar ada per­baikan dalam pengiriman TKI. Jadi sama-sama dapat me­ning­katkan hubungan baik antara In­do­nesia dengan Malaysia.

Kenapa Malaysia sering me­la­kukan tindakan yang tidak pantas terhadap TKI, ter­ma­suk iklan diskon?

Kalau masalah iklan itu saat ini masih dicari siapa yang mela­ku­kan­nya. Yang jelas bukan pe­me­rintah Malaysia . Itu hanya oknum. Secara res­mi, kami belum tahu siapa dalang­nya. Hal semacam itu akan mem­per­keruh hubungan kedua ne­gara.

Imbauan kami, agar ada tin­dakan tegas dari pemerintah Malaysia terhadap orang-orang yang melakukan itu, termasuk tiga polisi yang melakukan pele­ceh­an seksual terhadap TKW kita, agar tidak terulang lagi. Ja­ngan sampai pemerintah Malay­sia tidak transparan mem­pro­ses hukumnya.

Ada berapa TKI di Ma­lay­sia?

Totalnya sekitar 2 juta-an. Kami mengimbau agar rakyat In­donesia yang ke Malaysia me­lalui jalur legal. Jangan secara illegal. Kalau yang legal itu kan agendanya resmi, dan ada yang mengawasi. Kalau yang illegal itu, sarat dengan masalah. Kita tidak bisa mengawasi satu per satu karena jumlahnya banyak.

Berapa TKI di Malaysia yang illegal?

Persentasenya fifty-fifty. Arti­­nya banyak juga yang illegal. Saat ada moratorium sejak akhir tahun lalu, kemudian dibuka lagi, hanya sekitar 60-an yang datang ke Malaysia secara legal. Se­dangkan yang illegal jum­lah­nya sampai ribuan.

Setelah ada MoU, bagi TKI yang legal itu gajinya dinaikkan, kerjaannya pun jelas. Jika dia pe­kerja rumah tangga dan ditug­askan hanya menyapu, ya me­nyapu saja. Sedangkan yang ille­gal itu tidak punya asuransi, tidak ada agennya, dan tidak ada bim­bingannya. Meski demikian, kami tetap melindungi dan mem­berikan bantuan bagi TKI, baik yang legal maupun yang illegal.

Dia itu illegal. Kalau tidak sa­lah, dia itu awalnya pergi ke Si­nga­pura. Meski demikian, bagi kami tidak masalah. Perbuatan polisi itu tetap salah dan harus di­hukum. Kalau yang jadi korban orang Indonesia, ya kami marah dan harus protes, meskipun dia illegal. [Harian Rakyat Merdeka]