Dalam banyak kesempatan sebelumnya, Ketua Umum LMND Lamen Hendra Saputra, menyebut penghargaan dari Ratu Inggris kepada Presiden SBY sebagai suatu penghinaan besar bagi rakyat Indonesia. Dia mengakaitkan penganugerahan itu dengan penyerahan ladang gas Tangguh ke Inggris sebagai barternya.
"Rakyat Indonesia merasa malu memiliki Presiden yang lebih mirip dengan
londo ireng daripada dengan seorang Bapak Demokrasi seperti yang belum lama ini dianugerahkan KNPI. SBY sudah melanggar pasal tentang demokrasi ekonomi di Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita nasional bangsa ini," ujarnya.
Massa yang geram menunjukkan kekecewaannya pada pemerintah dengan membakar foto Menteri Jero Wacik dan berusaha mendobrak pagar kantor kementerian.
Seperti halnya Blok Mahakam yang tidak boleh diserahkan ke Total-Perancis, LMND berposisi politik tegas bahwa ladang gas Blok Tangguh juga tidak boleh diserahkan ke BP. Blok Tangguh di Papua yang memiliki cadangan gas hingga 14 triliun kaki kubik adalah blok terkaya di dunia.
"Gas merupakan pasokan energi penting bagi kebutuhan industri nasional, per tahun rata-rata 8-9 persen industri tumbuh dan itu berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan gas termasuk pembangkit PT PLN dan terminal LNG membutuhkan gas," terangnya.
LMND menyuarakan cara perubahan bagi masa depan bangsa Indonesia dengan menasionalisasi Blok Tangguh demi kesehatan gratis, pendidikan gratis, lapangan kerja dan upah layak nasional. Selain itu, pemerintah dan DPR harus mencabut seluruh produk UU yang merusak kedaulatan dan kemandirian bangsa diantaranya UU Migas 22/2001 dan UU Penanaman Modal 25/2007. Indonesia pun mesti mengambil alih seluruh kekayaan alam yang telah dikuasai oleh perusahaan tambang asing.
[ald]
BERITA TERKAIT: