Banyak Lembaga Negara Tak Punya Kantor Sendiri

Kantor Ombudsman Repu­blik Indonesia di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan misalnya. Lembaga ini bertugas menam­pung berbagai keluhan ma­sya­ra­kat terhadap kinerja pe­me­rin­tah da­lam memberikan la­yanan.

Ribuan aduan ditampung dan di­analisis lembaga ini, ke­mu­dian jadi rekomendasi terha­dap lem­baga yang diadukan ma­syarakat. Pemerintah berkepen­ti­ngan ter­hadap lembaga ini untuk sarana mereformasi diri.

Tapi nyatanya, gedung tempat ma­syarakat berkeluh kesah ini jauh dari layak. Sekalipun bera­da di lokasi strategis, gedung Om­­buds­­man bisa dikatakan ku­muh. Pe­nampilan luarnya tam­pak ku­sam. Masuk ke lobi ge­dung di­sam­but dengan tata letak se­­ada­nya. Bahkan toiletnya kotor, bau, dan fasilitas­nya tidak lengkap.

Akses menuju ke kantor lem­ba­ga yang baru berdiri tahun 2008 ini, hanya berupa lift tua. Uku­rannya sangat kecil dan jalannya lambat. Ketidak­nya­ma­nan seper­tinya inilah yang akan dirasakan pengunjung jika ingin menyam­paikan keluhan ter­ha­dap pela­yanan publik pemerin­tah. Sangat mengenaskan.

Ada lagi, kantor Kementerian Pembangunan Daerah Ter­ting­gal di Jalan Abdul Muis, Ja­kar­ta Pu­sat.

Di pagar gedung ini tertulis Ke­menterian Pembangunan Dae­­rah Tertinggal dan Kemen­terian Pem­berdayaan Perempuan dan Per­lindungan Anak.

Dua Kementerian ini berada dalam satu gedung. Di lantai 1-8 digunakan Kemen PDT. Sele­bihnya di­manfaatkan Kemente­rian Pem­berdayaan Perempuan dan Perlin­dungan Anak.

Bila dilihat secara estetika, pe­nampilan gedung KPDT dengan gedung Mahkamah Konstitusi yang berada di sebelahnya, bagai bumi dan langit. Gedung Mah­kamah Konstitusi yang berdiri tepat di samping kanan tampak begitu megah dan canggih. Luas gedung KPDT tidak ada setengah gedung MK. Begitupun dari de­sain interior kedua gedung itu, kan­tor KPDT terlihat seadanya sa­ja, sedangkan gedung MK ber­desain eropa modern.

Sekretaris Menteri Pembangu­nan Daerah Tertinggal, Nurdin MT mengakui, fasilitas yang ada di gedung tempatnya berkantor me­­mang seadanya.

Bahkan, 366 orang pegawai terpaksa umpel-um­pelan.”Ada yang terpaksa bekerja di lorong-lorong, bahkan ada yang ter­paksa ber­kantor di ruang sir­kulasi uda­ra. Ini berbahaya se­betul­nya,” kata­nya saat ber­bin­cang dengan Rakyat Merdeka, baru-baru ini.

Dengan kondisi tersebut, KPDT tidak membuat perenca­naan dan mengajukan anggaran pem­­bangunan gedung, karena ke­bi­­ja­kan pemerintah membatasi be­lanja modal demi pembangu­nan infrastruktur.

“Kami ikuti kebijakan peme­rin­tah untuk menghemat belanja modal dan memberikan porsi besar untuk pembangunan in­fras­truktur di daerah-daerah ter­ting­gal,”ujarnya.

Kemen PPA bernasih mujur. Tahun ini, akan pindah gedung karena sudah punya gedung baru. Dengan be­gitu persoalan ruang yang selama ini terjadi bisa sedikit teratasi.

Nurdin mengaku sudah men­survei empat lantai di atas untuk segera diubah menjadi kantor Kemen PDT begitu Kemen PPA-lah pindah kantor.

“Kinerja kami tetap bagus wa­­lau­pun kondisi kantor se­ada­nya. Mu­dah-mudahan tahun ini bisa sedikit lega dengan meng­guna­kan empat lantai di atas,” harap­nya.

KPK Pinjam Milik Kemenkeu

Nasib serupa diderita lembaga-lembaga non-struktural (LNS). Sudah anggarannya rela­tif lebih kecil daripada kemen­te­rian, ge­dung yang digunakan un­tuk kan­tor pun masih num­pang di gedung lembaga lain. Saat ini sedikitnya tercatat ada 88 lembaga nons­truktural. Dari jum­lah terse­but, rencananya peme­rin­tah akan menghapus empat lembaga, dan melebur tujuan embaga lain dengan ke­menterian.

Dari keseluruhan LNS terse­but, ternyata ada yang tidak me­miliki gedung sendiri. Beberapa di antaranya melakukan sistem pinjam pakai terhadap gedung yang dimiliki Sekretariat Negara (Setneg) atau Kementerian Keua­ngan (Kemenkeu).

Lembaga-lembaga yang mela­kukan pinjam pakai tersebut di­ an­taranya Ombudsman, Komi­si Pem­berantasan Korupsi (KPK), Ko­misi Pengawas Persaingan Usa­ha (KPPU), Komisi Perlin­du­ngan Anak Indonesia (KPAI),  Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Bawaslu.

Ambil contoh KPK. Sejak ber­diri pada 2004, lembaga super­body ini masih menumpang di ge­dung milik Kemenkeu. Pada­hal lemba­ga yang dikomandoi Abraham Samad ini sudah me­ngajukan gedung baru tiga kali, 2008, 2009, dan 2011.

Pada tahun 2008 dan 2009, per­­mintaan anggaran untuk ge­dung ba­ru itu ditolak dengan ala­san ang­­­ga­ran gedung baru belum bisa di­ja­dikan prioritas. Selama ini yang digunakan sebagai kan­tor pusat KPK adalah gedung mi­lik Dit­jen Ke­kayaan Negara (DJKN) Ke­men­keu dengan status pin­jam pa­kai, tan­pa dipungut biaya alias gratis.

KPK mungkin sedikit lebih be­runtung, sebab tahun ini anggaran pembangunan gedung yang se­belumnya dibintangi DPR kini te­lah disetujui.

Pembangunan ge­dung baru pun akan direalisasi­kan mulai tahun depan. Walaupun untuk mendapatkan persetujuan DPR itu perlu dorongan publik yang sangat kuat.

Komnas HAM Tempati Gedung Cagar Budaya Milik Sekretariat Negara

Komnas HAM tidak seberun­tung KPK. Sampai saat ini ge­dung yang mereka tempati sejak 1993 itu merupakan gedung ca­gar budaya yang menjadi milik Set­neg. Komnas HAM  mengala­mi dilema meng­ajukan anggaran gedung baru.

Di satu sisi, Komnas HAM me­merlukan gedung baru mengingat kapasitas gedung yang digunakan saat ini sudah tidak memadai. Di sisi lain, Komnas HAM ingin mem­pertahankan lokasi yang di­tempati saat ini agar tidak mem­per­sulit masyarakat meng­ajukan laporan.

Setiap tahun, Komnas HAM selalu mengajukan anggaran, tapi tahun 2009 lalu terjadi Bom Ku­ningan, pengajuan tersebut diba­tal­kan. Sebab anggaran pem­ba­ngunan gedung baru milik semua instansi dipergunakan untuk me­renovasi daerah Kuningan, dan memperkuat densus 88.

Seperti pe­ngajuan-pengajuan tahun sebe­lumnya, pada 2010 lalu, Komnas HAM juga meng­ajukan dua opsi, yaitu mem­bangun gedung baru atau mela­kukan renovasi total. Kedua opsi itu sama-sama mene­lan biaya besar.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Ke­men­terian Keuangan mencatat ba­rang milik negara (BMN) ni­lainya kini mencapai Rp 726,33 triliun. Jumlah tersebut melonjak 400 per­sen dibanding tahun 2006 yang ni­lai­nya sebesar Rp 323,52 triliun.

“Tren BMN mengalami tren po­sitif. LKPP mengalami pe­ning­katan tiap tahun, walaupun belum mencapai opini tertinggi,” kata Dirjen Kekayaan Negara Ke­men­keu Hadiyanto.

Menurutnya, tren positif penge­lolaan BMN didorong ting­ginya realisasi utilisasi BMN. Pada 2011, misalnya, dari target uti­li­sasi sebesar Rp102,39 triliun, realisa­sinya sampai kuartal II 2012 sebe­sar Rp 41,4 triliun.

Me­­nu­rutnya, un­tuk meningkat­kan rea­lisasi uti­lisasi BMN, Ditjen Ke­kayaan Ne­gara tengah ber­koor­di­nasi dengan Kementerian atau Lembaga segera me­laksa­nakan penetapan status penggu­na­an atas BMN yang digu­nakan da­lam rang­ka pe­nunjang tugas Ke­menterian atau Lembaga.

Hadiyanto mencontohkan, ada beberapa tanah milik negara yang telah beralih fungsi, misalnya Sta­dion Utama Gelora Bung Kar­no, Hotel Sultan, dan beberapa lagi di­gunakan sebagai lapangan golf. “Itu ada transaksinya, kalau ada yang kurang benar,  dibetul­kan karena itu tugas kita,”tu­kasnya.

Menurutnya, proses tukar gu­ling aset itu sudah dilakukan ber­dasarkan sistem tertentu dan su­dah adanya transaksi pada masa lalu.

“Pak Menteri message-nya ka­lau itu tidak benar maka ke de­pan aset negara itu harus dijaga,” tan­dasnya.

Anak buah Agus Martowar­dojo itu menegaskan yang terpen­ting saat ini bagaimana bisa men­jaga terus dan menginventarisir aset ne­gara sehingga dapat diman­faat­kan demi kepentingan negara.

Dia menyebutkan, sebelum ada inventarisasi dan penilaian aset negara, ada beberapa gedung yang me­rupakan aset negara hanya di­hargai satu rupiah.

Daripada Mencari-cari, Lebih Baik Difasilitasi

Zainun Ahmadi, Anggota Komisi II DPR

Sunggguh ironis saat ini ma­­sih saja ada kementerian/lem­baga negara yang belum memi­liki kantor sendiri dan harus numpang ke instansi lain.

Yang memilukan kemen­te­rian/lembaga yang menum­pang itu bersentuhan langsung de­ngan kepentingan publik.

Parahnya lagi, ada sejumlah aset yang justru dikomer­sia­lisa­kan, padahal keuntungan dari ko­mersialisasi ini tidak sebe­rapa.

Mengapa aset itu tidak dike­lo­la dan memberikan manfaat yang besar, minimal untuk ke­menterian atau lembaga negara sendiri.

“Kementerian atau lembaga ne­gara yang belum punya ge­dung yah diberikan dong ge­dung.”

Saat ini, ada juga aset yang dibiarkan menganggur. Ambil contoh di kawasan Kemayoran, Jakarta. Di tanah seluas 400-an hektar milik Kementerian Se­kretariat Negara (Setneg) masih banyak lahan kosong. Sayang­nya, lahan itu dibiarkan kosong tanpa memberikan kontribusi buat negara.

Padahal, seandainya saja aset itu digunakan, dibangun ge­dung perkantoran untuk keper­luan pelayanan, tentu Badan Na­sional Penanggulangan Ben­cana tidak akan meminta ang­garan untuk membeli dan mem­bangun gedung baru yang re­presentatif. Sebab, BNPB itu bu­­tuh tempat luas untuk me­nyimpang peralatan-peralatan penting.

Apalagi kalau melihat mar­kas BNPB saat ini sangat tidak layak. Mereka masih menum­pang tempat di gedung milik Set­­neg. Gedungnya tua dan ha­rus berbagi ruang bersama KPPU dan lembaga-lembaga lain di sana.

Mestinya, selain mendata ke­ka­yaan, pemerintah juga per­hatian kepada lembaga-lem­baga negara yang masih me­numpang itu.

“Kalau perlu dibuatkan se­macam cluster yang akses trans­­portasinya bagus untuk me­mudahkan kerja mereka."

Apabila lembaga-lembaga negara itu meminta, mencari, membeli dan membangun ke­bu­tuhan gedungnya sendiri hal itu sangat rawan korupsi dan tidak efisien.

“Contohnya korupsi penga­daan tanah yang menjerat salah satu komisioner Komisi Yu­di­sial. Itu harus menjadi pem­be­lajaran bahwa penga­daan aset negara itu rawan di­ko­rupsi.”

Makanya, pemerintah harus memanfaatkan aset dengan sebaik-baiknya demi kepenti­ngan negara. “Daripada dibiar­kan lembaga-lembaga negara itu mencari sendiri gedung un­tuk keperluan mereka, lebih baik difasilitasi negara.”

Selain itu, pemerintah juga se­­harusnya mendata mana-ma­na kementerian/lembaga yang kelebihan aset. Alangkah baik­nya jika semua lembaga negara itu mempunyai aset yang seim­bang.

Tidak ada yang kelebihan dan tidak ada yang kekurangan.  Kementerian Keuangan yang harus ambil peran. Harus di­cam­kan, aset itu harus digu­na­kan semata-mata demi kepen­tingan negara.

Tanda Bintang Dihapus, Bisa Segera Direalisasikan

Agus Martowardojo, Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan sedang mendata sejumlah lem­baga pemerintah yang masih memerlukan gedung kosong untuk ditempati menjadi kantor, termasuk Komisi Pemberan­tasan Korupsi.

Untuk memberikan gedung baru kepada KPK sebetulnya realisasinya mudah. Syaratnya, Komisi III DPR menghapus tanda bintang dalam daftar isian anggaran proyek (DIPA) KPK tahun 2012.

“Tanda bintang diterjemah­kan sebagai proyek pemerintah yang sudah dibahas namun anggarannya belum dapat di­kucurkan sebelum ada perse­tu­juan DPR dan pemerintah.”

Dalam DIPA tahun 2012, anggaran yang disiapkan untuk membangun gedung baru KPK mencapai Rp 60 miliar.

Catatan Kemenkeu, pem­bangunan gedung baru KPK rencananya akan dilakukan le­wat skema multiyears.

“Tapi untuk tahun 2012 ma­sih dibintangi dan masih pem­­ba­­­­hasan. Kalau bintang le­pas, ma­­­ka bisa direalisasikan.” [Harian Rakyat Merdeka]