Gamawan Fauzi: Ormas Mau Dikelompokkan Bukan Untuk Mengkebiri...

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Idealnya memang seperti itu, karena ormas itu mestinya dike­lom­­pokkan atau dispesifikasikan. Mi­salnya, hanya mengamati di bi­dang lingkungan hidup, di bi­dang per­tanian seperti HKTI dan lainnya.

Tujuannya apa sih?

Kemendagri hanya berharap ormas-ormas ini mudah didata dan bisa membantu negara dalam memajukan bangsa melalui kekhususan yang mereka miliki.

Kalau kita amati, ada kesamaan ke­hendak dari orang-orang untuk memberikan pengabdian di bi­dang tertentu. Misalnya, ling­ku­ng­an hidup, pertanian, perika­nan, HAM, hukum, agama, dan lainnya.

Kita ambil contohnya seperti Mu­hammadiyah dan Nahdlatul Ula­ma yang bergerak dalam bi­dang dakwah, pendidikan, dan syiar agama Islam. Nyatanya banyak membantu pemerintah juga kan.

Ormas-ormas ini nanti di­minta kontribusi untuk mema­jukan pemerintah?

Kurang lebih seperti itu. Pen­di­rian ormas itu kan ditujukan un­tuk memajukan kehidupan bera­ga­ma, hukum, pertanian, ling­ku­ngan hidup dan lainnya

Nah, kami melakukan penge­lom­pokan itu biar maksimal pengabdiannya kepada negara.

Apa yang dilakukan Kemen­dagri setelah dikelompokkan?

Tentu Kemendagri punya ren­cana. Nanti itu (sesudah dikelom­pokkan spesifikasinya) akan menjadi mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Jadi nanti mereka akan mem­ban­­tu dalam memajukan negara dengan pengamatan, penelitian dan informasi yang mereka miliki.

Apakah pengelompokan ini bentuk pengawasan pemerin­tah terhadap ormas?

Tidak. Ini bukan bentuk penga­wa­san, tapi untuk meningkatkan pengabdian ormas-ormas supaya pengabdian mereka maksimal dan lebih dirasakan masyarakat.

Misalnya saya sendiri ada di or­mas kesatuan bangsa. Ketika saya mau bekerja sama dengan pak Hasyim Muzadi yakni bagai­mana merekatkan NKRI melalui pintu agama maka kita ajak tokoh agama seperti NU, Muhamma­di­yah dan ormas agama lainnya.

Oleh karena itu kerja sama pe­merintah dengan ormas-ormas tadi untuk memajukan negara sesuai dengan kekhususan yang dimiliki.

Pendataannya bagaimana?

Sekarang sih belum disebutkan kekhususan itu karena masih me­nunggu undang-undang Ormas.  Tapi memang arah untuk dike­lom­pokkan sementara ini sudah dila­kukan . Tapi kalau sudah ada un­dang-udanng yang disetujui dida­lamnya dilakukan penge­lom­­po­kan tinggal disempurna­kan saja.

Apa dilakukan verifikasi?

Nanti kami akan melihat mana ormas yang aktif yang bisa diajak kerja sama dalam pemberdayaan masyarakat. Ormas nantinya ti­dak hanya menjadi  kelompok pe­nekan,  tapi bisa menjadi mitra da­lam kemajuan.

Misalnya, PMD mau mening­kat­kan gizi anak-anak balita, kami kerja sama dengan PKK, karena PKK memiliki kaki hing­ga desa. Posyandu juga bisa be­kerja sama dengan Kemenkes.

Maka ini yang dimaksudkan dengan civil society. Hanya saja yang menonjol tidak semuanya seperti PKK.

 Bukankah langkah ini ra­wan dikritik?

Kami kan tidak dalam upaya mengo­ntrol ormas. Kami menco­ba mengefektifkan keberadaan  dan pengabdian ormas.

Apa ini upaya melemahan ke­­kritisan ormas?

Tidak pernah ada larangan kok untuk kritis. Cuma kami lihat dari perspektif lain dalam memajukan bangsa dan negara dengan keha­di­ran ormas kita hanya ingin meng­efektifkan pengabdian.

Nggak sampai ke sana. Soal te­roris sudah ada lembaga yang meng­u­rusnya. Kami hanya me­mak­­simalkan pengabdian ormas.

Ormas bodong juga dide­teksi?

Ormas itu kan harus ada tang­gung jawab. Kalau mereka mene­rima bantuan, tentu dana itu harus digunakan secara transparan.

 Selama ini bagaimana, apa mereka melaporkan dana yang mereka terima dari asing?

Dalam Undang-Undang, or­mas yang menerima dana dari luar negeri harus melaporkannya kepada pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan mereka.

Apa ada sanksinya?

Kami tidak seketat itu, tapi mi­nimal memberitahukan apa gu­nanya uang itu.

Apa pelaporan ini untuk menghindari dana-dana untuk kegiatan terorisme ?

Bukan begitu, sekarang ini kan bagaimana kita tahu kalau ada satu dua dana yang digunakan untuk mendanai teroris.

Apa bisa dibubarkan kalau tidak taat hukum?

Dalam Undang-Undang No­mor 8 tahun 1985 bagi yang me­langgar akan ada sanksi, bisa dite­gur dan dibubarkan.  [Harian Rakyat Merdeka]