Gede Pasek Suardika: Biarkan KPK-Polri Tangani Kasus SIM, Kita Lihat Hasilnya Di Pengadilan

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Pimpinan Polri dan KPK berte­mu, lalu menyelesaikan masalah ini. Kemudian kasus Simulator SIM yang ditangani KPK dan yang ditangani Polri sebaiknya se­gera  dibawa ke pengadilan. Biar­kan keduanya melakukan penyeli­dikan dan penyidikan.

Sebab, jika terlalu lama dan ri­but terus hanya akan membuat po­lemik saja. Toh nanti semua pe­meriksaan penyidikan itu akan di­uji di pengadilan.

Sebenarnya sikap Komisi III DPR bagaimana?

Kami sudah mencoba mem­bahas masalah ini sebagai bentuk koordinasi beberapa waktu. Tapi waktu itu dari KPK yang datang ti­dak utuh, sehigga tidak bisa am­bil keputusan.

Kenapa dari KPK tidak datang secara utuh?

Saat itu ada yang lagi ke luar ko­ta, seingga ditunda. Kemudian di­tentukan waktu lagi dan ter­nya­ta ada yang nggak datang karena  ke­na musibah, keluarganya ada yang meninggal.

Kemudian kita geser waktunya dan ternyata Jaksa Agung tidak bi­sa. Nanti akan diatur lagi wak­tunya.

Sebenarnya siapa yang ber­hak memeriksa kasus Simu­lator SIM?

Alangkah baiknya antar kedua lembaga ini saling membantu saja. Jangan menang-menangan dan jangan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau berputar-putar di situ, maka tidak selesai-selesai.

Seperti yang saya katakan tadi, semua proses penyidikan akan berkahir di pengadilan.

Jika DS diperiksa KPK, Polri harus membantunya. Sedangkan  yang lainnya ditangani Polri ma­ka KPK harus ikut membantu. Biar­­kan kedua institusi itu me­nangani kasus Simulator SIM itu.

Nanti kan semuanya bermuara di penga­dilan. Jika sudah masuk ke penga­dilan, maka masyarakat akan mengetahui penyidikan yang benar itu yang mana. Kita tung­gu hasilnya.

Kalau ditangani dua insti­tusi, bagaimana jika hasilnya  berbeda?

Nanti kan dibuktikan di penga­dilan. Hakim pun bisa mengem­bangkan pemeriksaan dari fakta-fakta yang ada di situ. Karena yang dicari dalam kasus-kasus pi­da­na itu kebenaran materil.

Makanya saya bilang tadi, gak usah lagi dipersoalkan penanga­nan­­nya. Tapi segera dibawa kasus ini ke pengadilan, baik itu yang di­tangani KPK maupun yang di­tangani Polri.

Sebab, KPK dan Polri dibiayai negara untuk sama-sama mem­be­rantas korupsi, bukan untuk ber­polemik.

Kenapa UU KPK mau revisi?

Revisi Undang-Undang KPK ma­suk dalam daftar RUU prio­ritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. Yang diributkan hingar-bingar ini masih dalam bentuk draf, belum masuk substansi.

Kabarnya, Baleg mengem­ba­likan draf revisi RUU KPK ya?

Kami belum menerimanya. Secara kelembagaan, Komisi III DPR memang mendapatkan tugas dari pimpinan DPR untuk menyelesaikan prolegnas yang sudah disepakati pemerintah bersama DPR.

Itu kan belum jadi Undang-Undang, masih bentuk draf RUU, istilahnya mau bikin ru­mah itu baru sketsanya saja. Jadi RUU itu me­mang masih bisa di­rubah.

Masalahnya itu kan soal subs­­tansinya, disalahkan kare­na dini­lai belum menyerap as­pi­rasi ma­sya­rakat. Tugas DPR itu kan me­nye­rap aspirasi ma­sya­rakat.  [Harian Rakyat Merdeka]