Syahganda: SBY Jangan Abaikan Ketegangan KPK-Polri!

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, Sabtu (6/10) di Jakarta, menilai situasi menegangkan dalam kemelut Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah membuktikan kuatnya dukungan elemen masyarakat kepada KPK. Sedangkan di sisi lain justru menggugat moralitas institusi kepolisian.

Ia mengatakan, jika tak ada upaya cepat dan serius untuk mengatasinya, hal itu dapat berdampak buruk bagi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kepemimpinannya juga membawa mandat perjalanan reformasi di tanah air.

"Karenanya, Presiden SBY jangan mengabaikan berlangsungnya ketegangan tersebut. Selain dapat menjatuhkan kewibawaan presiden, akibat itu juga berpotensi mengganggu langkah-langkah reformasi penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi utamanya oleh KPK," ujarnya.

Syahganda mengharapkan, Presiden SBY bersikap sensitif dengan secepatnya mengambil langkah-langkah prioritas, demi mengakhiri keadaan tidak menguntungkan yang sekadar membuat rasa kecewa di masyarakat luas itu.

"Ini, kan masalahnya sudah cukup mencemaskan, sehingga memerlukan penyelesaian langsung dari Presiden SBY untuk menyelamatkan agenda strategis bangsa dalam penanganan kasus-kasus korupsi," jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan Presiden SBY tentu harus memperkukuh peran dan fungsi keberadaan KPK, di samping menegaskan kewajiban kontrolnya atas jalannya setiap upaya pemberantasan korupsi yang ditangani unsur lain, di antaranya kepolisian. Ia juga menyebutkan, jika Presiden SBY turun tangan sejak awal dalam terjadinya kemelut Polri-KPK, maka persoalan di seputar memburuknya hubungan antarlembaga penegak hukum itu tak akan meruncing.

Syahganda menambahkan, dalam konteks penegakan hukum meliputi pemberantasan kejahatan korupsi, termasuk menggelorakan semangat perjuangan membebaskan Indonesia dari korupsi, Presiden SBY patut kembali pada tekad yang dicetuskannya dulu. Yakni kesediaan berada paling depan dalam melawan segala praktik korupsi.

"Ini sebenarnya menyangkut soal keteladanan yang harus ditunjukkan terus oleh Presiden SBY, baik melalui tindakan nyata dengan membersihkan lingkungannya sendiri, maupun melanjutkannya ke penyelesaian secara hukum," ungkapnya. [zul]