Hasyim Muzadi: Doa Buat Keselamatan KPK Perlu Dipanjatkan Bersama

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Doa keselamatan itu disam­pai­kan secara pribadi?

Ya. Bisa juga bersama. Yang penting, doa selamat itu ditujukan agar KPK bisa lepas dari pele­mahan-pelemahan. Kemudian se­makin kuat dalam memerangi kasus-kasus korupsi.

Selama KPK seolah berjuang sen­diri dan terseok-seok. Sebab, pe­merintah seolah mem­biar­kan­nya. DPR juga mau revisi Un­dang-Undang KPK untuk mele­mahkan KPK. Makanya perlu du­kungan  masyarakat.

Apa yang harus dilakukan KPK menghadapi situasi seperti ini?

KPK harus tegar dan berdoa agar mendapat simpati dari ma­sya­rakat anti-korupsi, sehingga du­kungan kepadanya semakin kuat. Selain itu KPK juga harus me­lakukan komunikasi lebih intens karena itu penting juga.

Maksudnya dengan siapa?

Dengan semua komponen bang­sa, termasuk dengan masya­ra­kat. Perlu diketahui, sebe­nar­nya pemberantasan korupsi yang dilakukan negara-negara yang ber­hasil itu pasti melibatkan ne­ga­ra secara total, baik negara da­lam arti sistem aturan perun­dang­an maupun dalam arti leadership.

Maksudnya?

Leadership kenegaraan harus  tangguh. Memang tidak bisa dila­ku­kan setahun atau dua tahun. Ne­gara-negara yang sudah bebas korupsi itu bisa mewujudkannya 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun.

Apa Indonesia bisa?

Bisa saja jika dilakukan secara bertahap. Mulai dari upaya pe­merintah mencukupkan rak­yat­nya  dari segi eko­nomi, meng­in­teg­rasikan sistem yang terpadu da­lam pemberantasan korupsi, dan menciptakan leadership yang tangguh. Selamai ini kan yang ada adalah KPK. Itupun hanya   lem­baga adhoc pemberantas korupsi.

Artinya perlu dukungan se­mua pihak, termasuk peme­rin­tah dan DPR?

KPK ini kan dapat berfungsi seba­gai trigger untuk mem­be­ran­tas korupsi secara nasional dalam men­ciptakan  gerakan nasional anti-korupsi. Tapi sayangnya KPK yang seharusnya didukung pemerintah dan DPR, tapi kenapa cenderung dilemahkan.

Tidak dilemanahkan pun, KPK belum cukup memberaantas ko­rupsi secara nasional dan me­nyeluruh, kecuali kalau didukung semua elemen bangsa.

Dukungan seperti apa yang dibutuhkan KPK?

Mestinya trigger ini didukung oleh seluruh lembaga Negara. Apa­kah kepresidenan, parlemen maupun yudikatif, di samping didu­kung oleh rakyat sebagai awal gerakan anti-korupsi secara nasional. Jadi pelemahan KPK saat ini agaknya sungguh tragis sekali.

Padahal kalau mau kita telu­su­ri, sesungguhnya  pembe­rantasan ko­rupsi ini adalah kerja negara yang diwakili KPK. Lembaga ini berfungsi menyemangati pem­be­rantasan korupsi  yang seha­rus­nya dijalankan lembaga hukum, se­perti kepolisan dan kejaksaan. Kalau begini terus maka akan jauh api dari panggang untuk memberantas korupsi.

Upaya melemahkan KPK itu seperti apa saja ?

Tidak membantu kerja KPK itu saja bisa dianggap melemahkan loh. Apalagi kalau kewe­nang­annya diamputasi, seperti rencana da­lam revisi Undang-Undang KPK. Itu hanya salah satu aspek pelemahan dari parlemen.

Tidak ada dukungan yang kuat untuk KPK. Ini bisa dilihat masih ada tumpangtindih dalam pem­be­rantasan korupsi. Tapi tidak ada upaya negara dalam mem­bang­kit­kan rakyat agar berbudaya anti-korupsi.

Seharusnya pemerintah men­con­toh Korea, China, Singapura dan Malaysia yang bisa berhasil mem­berantas korupsi. Hal itu di­se­babkan adanya keterlibatan pe­me­­rintah secara total dan meng­ga­lang gerakan kerakyatan anti-korupsi. Tidak seperti di Indo­nesia sudah lembaganya adhoc, itu pun dilemahkan. Kasihan.

Secara umum negara belum ter­libat dalam pemberantasan ko­rupsi secara nasional. Tapi mem­biar­kan KPK sebagai badan adhoc kerja sendiri juga adalah pelemahan. Padahal masalah korupsi sudah mengakar.

Ukurannya apa pemerintah melakukan pelemahan?

Ukurannya saat ini kalau pe­me­rintah tidak membantu itu pun su­dah termasuk melemahkan KPK, karena sebenarnya masalah korupsi ini kan adalah tugas ne­gara.

Bukankah Presiden pernah mengatakan  menjadi garda ter­depan dalam pemberan­tas­an korupsi?

Lah, yang diperlukan kan rea­litas gerakan bukan orasi saja. Kalau orasi saja siapapun bisa.

Apakah perlu ditetapkan KPK bukan lagi sebagai badan adhoc?

Itu terserah Presiden dan parle­men dalam menetapkan Undang-Undang.  

Apa KPK terlalu berani me­ng­usut semua kasus di ber­bagai lini, sehingga dile­mah­kan?

Yang terjadi saat ini banyak orang merasa khawatir jika nanti disulitkan KPK. Sebab, lembaga ini membersihkan semua lini dari tin­dak pidana korupsi. [Harian Rakyat Merdeka]