PDIP Sarankan Yusril Ihza Tidak Minta Maaf pada SBY

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Minggu, 26 Agustus 2012, 14:24 WIB
PDIP Sarankan Yusril Ihza Tidak Minta Maaf pada SBY
presiden sby/ist
rmol news logo . Para pendukung Presiden SBY, termasuk juga politisi Demokrat, tidak perlu gusar atau reaksioner atas kicauan mantan Menteri Sekretaris Negara di periode pertama Presiden SBY, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan bahwa SBY adalah presiden koruptor.

Sebab pernyataan Yusril tersebut sekedar reaksi dari hukum sebab-akibat. Sebab pertamanya adalah pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayanan yang mengatakan bahwa advokat pembela koruptor adalah koruptor.

"Kalau ditelisik cara dan logika berpikir Denny, maka cara dan logika berpikir Yusril hanya analoginya saja, namun statemen Yusril tersebut tidak secara substantif menuduh bahwa Presiden SBY adalah koruptor," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, saat dihubungi beberapa saat lalu (Minggu, 26/8).

Menurut Basarah, pelajaran yang dapat dipetik dari masalah ini adalah hendaknya setiap orang, terutama para pejabat publik, mengedepankan etika dan tertib bicara dalam mengeluarkan pernyataan. Materi pembicaraan para pejabat publik itu hendaknya tidak keluar, apalagi bertentangan, dari koridor dan aturan hukum yang telah disepakati menjadi norma bersama.

"Menurut saya, Yusril tidak perlu minta maaf karena justru pernyataannya tersebut adalah early warning kepada  Presiden SBY untuk segera menertibkan pembantu-pembantunya agar ke depan lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan pernyataan," beber Basarah.

Bahkan, ungkap Basarah, Presiden SBY sudah sepatutnya memberhentikan bawahannya yang sering membuat masalah dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Dalam situasi negara yg rumit dan kompleks seperti sekarang ini, Presiden SBY memerlukan pembantu yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga harus dilengkapi dengan kecerdasan dan kematangam emosional dalam memerintah.

"Menteri-menteri atau Wamen-wamen yang masih kelebihan energi emosinya sebaiknya di jadikan Duta Besar di negara-naga yang masih mengganggu kepentingan Indonesia di luar negeri saja agar mereka dapat melakukan uji nyalinya di sana daripada membuat keributan sesama saudara sebangsanya sendiri," demikian Basarah. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA