Gerakan Adil Aman Sejahtera untuk Indonesia (Garansi) menegaskan komitmennya untuk ikut serta dalam upaya mengembangkan koperasi dan UKM agar koperasi dan UKM tanah air jadi lebih kuat dalam menghadapi kondisi perekonomian di masa mendatang.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Garansi, Gondo Radityo Gambiro di hadapan warga yang mengantre acara operasi pasar pembagian sembako murah Garansi di kawasan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat (Senin, 13/8).
Radityo yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat koperasi dan kelompok UKM. Garansi juga beberapa waktu lalu telah mencanangkan program Gerakan Kewirausahaan Kelompok Strategis (GK2S) yang menyasar kelompok-kelompok pemulung, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga dan mahasiswa agar menghimpun diri dalam koperasi.
Melalui GK2S, lanjutnya, Garansi juga menyiapkan pembentukan Induk Koperasi Garansi (IKG).
"Rakyat kecil ini harus kita dibina. Mereka bisa menjadi kekuatan baru dalam membangun ekonomi nasional berbasiskan ekonomi kerakyatan di masa mendatang," bebernya
Ke depan, tambahnya, Garansi akan membentuk 1000 Unit Koperasi Garansi (UKG) di seluruh Indonesia.
"Koperasi ini vital dan strategis untuk menopang eksistensi perekonomian nasional. Pengentasan kemiskinan bisa didorong dengan koperasi," ungkapnya
Salah satu kendala bagi tumbuh kembangnya UKM dan koperasi adalah akses permodalan. Namun menurutnya, sudah ada beberapa pelaku UKM dan koperasi binaan Garansi yang bisa mengatasi keterbatasan modal.
"Dari success story kita akan coba terapkan di tempat lain," tandasnya
Radityo berharap, kegiatan operasi pasar dapat meringankan beban kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam menghadapi lonjakan harga sembako menjelang lebaran. Dalam kegiatan ini, Garansi menyediakan 500 paket sembako murah berisi 2 kilogram beras kualitas super dan 1 kilogram minyak goreng kemasan. Paket tersebut hanya dijual Rp 15 ribu, atau setengah dari harga pasaran.
[dem]
Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. Peran serta masyarakat mutlak diperlukan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: