KPK Mau Periksa Wamenag Sebagai Saksi Proyek Al Quran

Dikonfirmasi kemarin sore, Yanto memastikan sudah datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, data ter­kait pembahasan proyek penga­daan Alquran dan komputer di Kementerian Agama tahun 2011, telah disampaikan kepada pe­nyi­dik. “Semuanya sudah di­sam­pai­kan ke sekretariat KPK,” katanya.

Tapi, Yanto menolak mem­be­berkan materi pemeriksaan yang dilakoninya. Alasannya, subs­tan­si pengusutan kasus ini me­ru­pa­kan kewenangan Komisi Pe­m­be­rantasan Korupsi. Untuk itu, dia memasrahkan hasil pemeriksaan dirinya kepada Komisi Pem­be­rantasan Korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha men­je­las­kan, pemeriksaan Yanto sebagai saksi ditujukan untuk me­mas­ti­kan data hasil penggeledahan dan penyitaan di ruang kerja ter­sang­ka Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Par­tai Golkar. “Kapasitasnya sebagai saksi,” ujarnya.

Selain Yanto, KPK kemarin menggali keterangan saksi Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang juga kader Golkar dari organ sa­yap Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR), se­perti tersangka Zulkarnaen.

Fahd yang merupakan ter­sang­ka kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrasuktur Dae­rah (DPPID) ini, diduga me­nge­tahui pelaksanaan pengadaan Al­quran. Soalnya, Fahd diduga me­miliki kedekatan dengan ter­sangka Dendy Prasetya, anak ter­sangka Zulkarnaen.

Priharsa menolak me­nye­but­kan secara spesifik substansi pe­merik­saan terhadap Fahd. Di­tanya ten­tang dugaan keterlibatan Fahd da­lam mengatur tender pro­yek ini, dia juga tak mau bi­cara panjang lebar.

Lebih jauh, Priharsa meng­in­for­masikan, dua saksi lain yang di­mintai keterangan oleh pe­nyi­dik KPK adalah Ketua Gerakan Muda (Gema) MKGR Vasco Ruseimy serta mahasiswa yang me­rupakan kader MKGR ber­nama Rizky Moelyoputro. Se­hingga, kemarin, KPK mengorek keterangan tiga kader MKGR sebagai saksi.

Sementara itu, tersangka Zul­karnaen yang dimintai tanggapan soal rencana KPK memeriksa dan menahannya, tidak mau ber­ko­mentar. Kuasa hukumnya, Ismail menjelaskan, kliennya belum me­nerima surat panggilan peme­rik­saan. Namun demikian, dia me­mastikan, kliennya siap me­ma­tuhi semua mekanisme hukum.

Dia berharap, sikap kooperatif Zulkarnaen bisa menjadi per­tim­bangan bagi KPK agar tidak me­na­han kliennya itu. “Pak Zul kooperatif, tidak melawan atau me­larikan diri,” tandasnya saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Rencana pemeriksaan, terha­dap Zulkarnaen ini disampaikan Wa­kil Ketua KPK Busyro Mu­qo­das, kemarin. Dalam ke­te­ra­ngan­nya, bekas Ketua Komisi Yudisial (KY) ini menjelaskan, agenda pe­meriksaan Zulkarnaen dijad­wal­kan besok, Jumat (20/7).

Saat di­tanya, apakah KPK akan lang­sung menahan tersangka ini, dia tak menjawab dengan tegas. Dia mengisyaratkan, biasanya se­telah menjalani pemeriksaan ma­rathon, KPK akan menetapkan pe­nahanan tersangka. Busyro me­nambahkan, rangkaian pe­me­riksaan saksi dan tersangka juga ditujukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Dia juga menginformasikan, KPK pun mengagendakan pe­meriksaan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai saksi. Pe­meriksaan terhadap Na­sa­rud­din dilatari posisinya sebagai Dir­jen Bimbingan Masyarakat Islam saat terjadinya perkara tersebut. “Pada saatnya nanti akan di­pe­riksa,” kata Busyro.

Sebagaimana diketahui, sehari se­belumnya, KPK memeriksa tu­juh staf Kemenag. Ketujuh staf yang dijadikan saksi oleh KPK itu, dianggap mengetahui meka­nisme pelaksanaan tender sampai pelaksanaan proyek senilai Rp 35 miliar tersebut.

REKA ULANG

Ayah Dan Anak Jadi Tersangka

Menurut Ketua KPK Abra­ham Samad, Zulkarnaen diduga terlibat  tiga kasus korupsi. Dua kasus adalah proyek pengadaan Al Quran di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama tahun ang­garan 2011 dan 2012. Serta, pro­yek pengadaan komputer untuk Madrasah Tsanawiyah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag ta­hun anggaran 2011. Untuk pe­nga­daan Al Quran tahun 2011, ni­lai proyek mencapai Rp 35 miliar.

 â€œKPK dalam hal ini telah me­nemukan minimal dua alat bukti untuk naik ke tahap penyidikan, dan kami sudah tetapkan dua ter­sangka,” kata Abraham dalam jum­pa pers di Gedung KPK, Ja­karta. Zulkarnaen ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis malam,  28 Juni lalu. Selain Zul­kar­naen, KPK juga menetapkan anak Zulkarnaen, Dendi Prasetia sebagai tersangka. Dendi diiden­ti­fikasi sebagai Dirut PT KSAI.  

 Abraham memaparkan modus Zaenal. Menurut Abraham, Zae­nal mengarahkan oknum Ditjen Bimas Islam dan perusahaan A3I (Adhi Aksara Abadi Indonesia) dalam proyek pengadaan Al Qu­ran. Zaenal, juga mengarahkan ok­num di Dirjen Pendidikan Is­lam untuk mengamankan proyek laboratorium dan sistem kom­pu­ter untuk menangkan PT BKM.

 Penyerahan uang suap dilaku­kan secara bertahap. “Nilai suap masih dalam penghitungan. Ang­kanya mulai ratusan juta sampai miliaran rupiah,” kata Abraham saat mengumumkan penetapan tersangka itu.

Untuk mencari bukti tam­ba­han, KPK kemudian meng­ge­ledah ru­mah Zulkarnaen di Jalan Kas­wari 4, Jati Cempaka, Bekasi dan rua­ngannya di Gedung DPR. Dari rua­ngan Zulkarnaen, pe­nyidik KPK keluar membawa 1 CPU, 1 mo­nitor dan 2 kardus ber­ukuran sedang.  

Pengacara Zulkarnaen, Yusril Ihza Mahendra meminta KPK menangani kasus ini secara pro­porsional. Tujuannya, agar tak lari kemana-mana atau menjadi bola liar. “Sementara yang saya da­pat simpulkan, yang disebut dengan istilah korupsi pengadaan Alquran tidak benar sama sekali,” ujarnya.

Yusril juga mengatakan, keter­libatan anak Zulkarnaen Djabbar dalam dugaan korupsi tersebut tidak berdasar. Yusril meyakini anak Zulkarnaen tidak ikut  tender pengadaan Alquran tahun 2011.

“Pada 2007, tidak spesifik pe­ngadaan Alquran, apalagi dika­ta­kan pemenang tender adalah perusahaan milik anak Zul­kar­naen Djabbar. Setelah kita kros­cek berdasarkan dokumen, ter­nya­ta tidak ada dasarnya. Anak­nya itu jangankan sebagai pe­me­nang tender, ikut saja dalam ten­der itu tidak. Dan, tidak me­nge­tahui keberadaan perusahaan yang ikut dalam percetakan pe­ngadaan Alquran tahun 2011,” tambahnya.

Diketahui, proyek pengadaan Alquran itu terjadi pada 2011. Ni­lai proyek sebesar Rp 35 miliar. Di­duga anggota DPR men­da­patkan uang terkait pelaksanaan proyek.

Dalam kasus ini, KPK telah me­ne­tapkan dua tersangka. Ke­dua ter­sangka itu adalah anggota Ko­misi VIII DPR Fraksi Partai Gol­kar Zulkarnaen Djabar dan anak­nya, Dendi Prasetya yang tercatat se­bagai Sekjen Gerakan Muda MKGR.

KPK Tidak Boleh Batasi Pelaku

Sandi Ebeneser Situngkir, Anggota Majelis PBHI

Anggota Majelis Pertim­ba­ngan Bantuan Hukum Indo­nesia (PBHI) Sandi Ebeneser Situngkir mengingatkan, pada prinsipnya, siapa pun yang ber­buat mesti bertanggungjawab.

Prinsip itu pula yang harus di­pe­gang KPK dalam mena­nga­ni kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran yang me­nyeret sejumlah kader orga­ni­sasi sayap Partai Golkar, Mu­sya­warah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR).

“Sekecil apapun peran kader MKGR, jika memang ada buktinya, maka harus dibawa KPK ke Pengadilan Tipikor,” ujar Sandi, kemarin.

Lantaran itu, Sandi me­ngi­ngatkan KPK agar tidak ter­ke­coh jika ada upaya pihak ter­ten­tu untuk membatasi kasus ini pada keterlibatan sejumlah orang saja. “Itu akan menga­ki­bat­kan yang kena hanya seba­gian orang saja,” kata dia.

Aliran uang yang diduga ma­suk ke sejumlah politisi, lanjut Sandi, harus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi sampai tuntas. Tidak boleh setengah-setengah. Begitu pula dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kementerian Agama.

“Sehingga, apabila alat buk­tinya kuat, semua yang terlibat dapat dijadikan tersangka, lalu dijadikan terdakwa,” tandas Ketua Majelis Organisasi Indo­ne­sia Public Services Watch ini.

Menurut Sandi, sangat sulit di­terima akal sehat jika kasus ko­­rupsi seperti ini tidak ada sang­kaan keterlibatan pihak peme­rin­tahnya, dalam hal ini pihak Ke­men­terian Agama atau Keme­nag. “Pejabat di Kemen­te­rian Aga­ma tidak boleh lepas ta­ngan, karena pengadaan itu kan di Kemenag,” tandasnya.

Berharap KPK Tak Setengah Hati Tangani Kasus

Desmon J Mahesa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Des­mon J Mahesa mewanti-wan­ti, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh setengah hati mengusut kasus dugaan ko­rupsi pengadaan Al quran. Se­bab, Komisi Pemberantasan Ko­rupsi sudah kadung mene­tapkan tersangka. Maka, kasus ini mesti tuntas secara utuh. Ti­dak bisa sepotong-sepotong.

“Kalau KPK sudah berani menetapkan tersangka, maka KPK tidak boleh melempem. Harus bisa menuntaskan kasus ini hingga ke Pengadilan Ti­pi­kor. Dugaan keterlibatan pihak lain yang belum menjadi ter­sang­ka, juga mesti ditun­taskan,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini, kemarin.

Desmon mengingatkan, bila Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menelusuri dugaan keter­libatan pihak-pihak lain, maka KPK hanya akan dinilai sebagai lembaga yang menciderai har­kat dan martabat orang.

“Kalau melemah pengus­­u­tan­nya, berarti KPK bisa dinilai me­lakukan black campaign dan charachter assasination terha­dap orang yang sudah disebut ter­libat,” katanya.

Desmon menyampaikan, ma­syarakat juga sudah bisa me­nilai kinerja Komisi Pe­mb­e­ran­ta­san Korupsi selama ini. Se­buah perkara yang diusut dan tid­ak diselesaikan secara tuntas akan menimbulkan ketidak­per­ca­yaan publik. “Buat apa ada KPK kalau menangani kasus, tapi tidak tuntas. Jangan kayak LSM dong,” tandasnya.

Menurut dia, lembaga swa­daya masyarakat saja bisa me­lakukan upaya kampanye pem­berantasan korupsi dan mem­buktikan ada­nya tindak pidana korupsi. “Masa KPK tidak bisa bongkar semua,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]