Jimly Asshiddiqie: Kami Nggak Bakal Membiarkan Penyelenggara Pemilu Blepotan

“Saya harap KPU dan Bawaslu seluruh Indo­nesia bekerja dengan baik karena DKPP memiliki kewe­nangan memecat. DKPP tidak akan membiarkan citra penyelenggara pe­milu blepotan,” te­gas Jimly Asshiddi­qie kepada Rakyat Mer­deka, Kamis (12/7).

Jimly mengaku se­dih dengan masih ter­jadinya persoalan ter­kait Daftar Pemilih Te­tap (DPT) dalam bebera­pa pemilu di daerah. Ma­kanya tata kelola penye­leng­gara pemilu diper­baiki.

“DPT selalu ber­­­ masalah. Tata ke­lola penyelenggaraan pemilu di Indonesia perlu diperbaiki. Saya perlu memberi saran kepada KPU dan Bawaslu untuk memperbaiki kinerjanya. Administrasinya ka­dang kampungan dan ribet. Ini perlu dibenahi. Harus ada moder­nisasi,” paparnya.

Berikut Kutipan selengkapnya:

Apa berani memecat anggota KPU dan Bawaslu yang ber­masalah?

Kenapa tidak. Undang-undang sudah mengatur kalau penyeleng­gara pemilu melakukan pelang­ga­ran kode etik, maka ada tiga ke­mungkinan hukumannya. Per­tama, hukuman peringatan. Ke­dua,  pemberhentian sementara. Ketiga,  pemberhentian tidak hormat.

Kami kalau melakukan peme­catan, ya pecat benaran. Dengan be­gitu ada check and balance yang fungsinya sama dengan reward and punishment.

Ini tidak main-main. Tegasnya kalau penyelenggara pemilu nakal, pasti kami member sanksi.

Apakah hukumannya bisa diteruskan menjadi sanksi Pidana?

Kalau ada indikasi pidana, DKPP bisa meneruskann ke ke­polisian. Bisa juga diteruskan du­lu ke Bawaslu, kemudian ke Â­kepolisian. Melanggar etik belum berarti melanggar hukum. Tapi melanggar hukum sudah otoma­tis melanggar etik.

Apa sudah ditemukan  yang berafiliasi dengan partai?

Sekarang anggota KPU baru semua, sehingga belum kelihatan. Tapi kalau periode yang lalu de­ngan menggunakan undang-un­dang yang lama, sanksinya sudah kita berikan.

Waktu di DKKPU, Anda sudah memecat berapa orang?

Waktu namanya masih DKKPU ada enam anggota KPU di tingkat provinsi dan satu ang­gota KPU Pusat yang diberhen­tikan tidak terhormat.

Bagaimana dengan Bawaslu?

Kalau ada yang melanggar eti­ka, maka akan kita proses juga. Tu­­gas Bawaslu melakukan penga­wasan  terhadap KPU. Ka­lau ker­janya nggak benar, ya kita periksa juga.

Penyelenggara KPU rawan titipan partai, bagaimana  mencegahnya?

Kami tidak bisa melakukan deteksi seperti KPK. Yang men­deteksi itu adalah pelapor.

Apa semua laporan diterima?

Kami pelajari semua laporan. Ta­pi tidak semua diteruskan men­jadi perkara. Ada juga sebagian diselesaikan KPU atau Bawaslu. Bisa saja ada laporan yang tidak menyangkut urusan kode etik.

Bawaslu sering dianggap ma­can ompong, bagaimana DKPP menghidari cap yang sama?

Tentunya kami tidak akan main-main memberikan sanksi pada pelanggar kode etik. Orang yang tidak becus bekerja, melang­gar hukum dan etika maka terse­dia ancaman agar pemilu menjadi lebih baik  dan dipercaya hasil­nya. Maka dari itu DKPP hadir un­tuk menjamin kehormatan penyelenggara pemilu.

Bukankah DKPP belum punya kode etik, apa boleh me­ne­rima laporan?

Ini lembaga resmi, maka pera­turan lama tetap diberlakukan, ter­­ma­suk prosedur pemerik­saan­nya. Kode etik dan prosedur pe­meriksaan serta beracara nan­tinya akan ditandatangani ketua DKPP, KPU dan Bawaslu.

Sampai saat ini, kita sudah kum­­pulkan pakar-pakar dan stakeholder seperti Parpol, LSM supaya bisa didapatkan kode etik yang bagus beserta prosedur pe­negakan etiknya yang bagus juga.

Apa harapan Anda?

Dengan adanya DKPP diha­rap­kan pengawas pemilu harus lebih baik dan terpercaya. Kalau ada individu yang buruk, maka harus ditindak biar kerja yang benar.

Saya juga berpesan agar penye­lenggara pemilu tidak ber­pihak atau terkesan berpihak pa­da salah satu calon kandidat pe­mimpin baik di pusat maupun daerah. Penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak.  [Harian Rakyat Merdeka]