M Romahurmuziy: Tudingan SBY Bukan Ke PPP, Buat Apa Kami Tersinggung

“Buat apa kami tersinggung kalau tudingan itu bukan ke PPP,’’ kata Sekjen PPP M Roma­hur­muziy kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, dalam acara silaturrahmi pendiri dan deklara­tor Partai Demokrat, Rabu (13/6), SBY membeberkan data-data un­tuk menguatkan pernyataannya bahwa banyak partai lain yang le­bih korup dari partainya. â€Saya be­ri contoh. Di DPRD Provinsi, da­lam jangka 2004 hingga tahun ini, 2012, korupsi yang dilakukan ok­num Demokrat 3,9 persen atau peringkat 5 dari seluruh partai. Ma­sih ada 4 partai lain di atas ki­ta. Masing-masing  ada 34,6 per­sen, 24,6 persen, 9,2 persen dan 5,32 persen. Total 75 persen,” ka­ta SBY.

Sedangan untuk DPRD Kabu­paten/Kota pada periode yang sama Demokrat menempati pe­ringkat tiga dengan 11,5 persen, ter­­kait kader partai yang terlibat kasus korupsi. Di atasnya, te­rang SBY, masih ada dua par­pol, masing-masing 27 persen, dan 14,4 persen.

“Untuk tingkat menteri, DPR, gu­bernur, dan wali kota/bupati, oknum PD juga menempati po­sisi tiga. Di bawah dua parpol. Di ­atasnya masih ada dua parpol dengan angka 33,7 persen, dan 16,6 persen,” papar SBY

 M Romahurmuziy selanjutnya mengatakan, seharusnya SBY tidak perlu membanding-ban­ding­kan dengan parpol lain.

’’Di dalam fatsun berpolitik, antar parpol tidak pernah saling menilai. Yang ada saling berlom­ba,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Dalam pandangan Anda, kenapa SBY berbicara seperti itu?

Saya memahami pernyataan Pak SBY itu sebagai refleksi ke­pemimpinan beliau terhadap Partai Demokrat yang kadernya ada tersangkut kasus korupsi.  

Kenapa Anda yakin tu­dingan SBY bukan ke PPP?

Korupsi itu terjadi ketika ada akses primer terhadap sumber-sumber kekuasaan. Kader PPP yang menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah dan DPRD kan hanya sedikit. Saya kira yang beliau sampaikan, bisa dipastikan bukan pada PPP.

Apa ukuran perbandingan itu?

Saya tidak tahu. Yang pasti bu­­kan pada PPP. Apa yang di­sam­paikan SBY itu mengacu pa­­da ka­sus-kasus korupsi yang su­­dah ber­kekuatan hukum te­tap yang menimpa kader-kader par­tai lain.

Karena mau tidak mau, korupsi ini tidak mengenal agama, partai politik, tua muda, dan laki-laki atau perempuan. Korupsi bisa me­­nimpa ke siapa saja.

Tapi seharusnya SBY tidak per­lu ngomong seperti itu. Sebab, itu persoalan intern, sehingga  tidak perlu diutarakan ke publik.

Tapi publik kan sudah tahu ada kader Partai Demokrat tersangkut kasus korupsi?

Walaupun begitu. Sebagai ke­­pala negara dan sebagai ke­tua de­wan pembina Partai De­mo­krat, ti­dak ada nilai lebih­nya mengata­kan itu kepada publik.

Sebab,  ketika penyataan itu ke­luar ke ranah publik, kan bisa ber­beda maknanya. [Harian Rakyat Merdeka]