RMOL. Ketua Umum Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) Yenny Wahid terus memprotes ketidakjelasan verifikasi parpol peserta Pemilu 2014.
Putri Gus Dur itu mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut Surat Keputusan tidak diloloskannya PKBN sebagai partai berbadan hukum.
“Kami sudah memenuhi apa yang disyaratkan. Semuanya kita tempuh. Tapi hasilnya tidak adil. Sebab, dokumen yang sudah kami berikan, kenapa tidak ada lagi. Sepertinya dihilangkan,†katanya, di Jakarta, kemarin.
Yenny mengaku mempunyai fotocopy dokumen yang dibutuhÂkan sebagai syarat berbadan hukum.
“PKBN sudah memenuhi perÂsyaratan sebagai parpol seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang ParÂpol. Kami memiliki 100 persen keÂpenguÂrusan di wilaÂyah,†paparÂnya. Begitu juga, lanÂjutnya, leÂbih dari 75 persen keÂÂpengurusan di tingÂkat cabang, dan leÂbih 50 persen keÂpengurusan di tingkat kecamaÂtan. Tapi kenapa diÂganjal.
Berikut kutipan selengkapnya:
Karena tidak ada surat resmi yang menyaÂtaÂkan PKBN tiÂdak diÂterima seÂbagai parÂtai berÂbadan huÂkum, sehingga tiÂdak bisa mengajukan gugatan ke PTUN.
Anda meÂrasa kecewa?
Kami merasa diperlakukan tidak adil. Sudah dua bulan sejak keputusan itu, tapi surat kepuÂtusan resminya belum keluar. PadaÂhal batas waktu untuk melaÂyangkan gugatan 90 hari.
Bukankah PKBN sudah demo dua kali di KemenÂkumÂham?
Betul. Sudah dua kali kami datangi kantor Kemenkumham. Saat demo yang kedua itu kami membawa massa lebih besar agar partai kami diterima sebaÂgai badan hukum. Sebab, kami sudah memenuhi persyaratan tersebut.
Bagaimana kalau tetap tidak direspons?
Kalau sampai tidak ada upaya yang terbaik. Ada kemungkinan kita akan demo lagi dengan massa yang lebih besar lagi. Kami ingin menggunakan jalur yang betul. Sebab, kami tidak mau terjebak dalam bentuk anarkisme.
Tuntutannya hanya agar PKBN diterima sebagai badan hukum?
Selain itu kita ingin memperÂlihatÂkan bahwa masyarakat ini sebetulnya sudah damai. Jangan terus diinajak-injak. Kalau dÂiinjak-injak maka masyarakat akan melawan.
Saya rasa sudah tahu semua, Kemenkumham merupakan kementerian yang menghasilkan produk-produk hukum, kebijaÂkan-kebijakan hukum di IndoÂnesia.
Kalau di Kemenkumham hal-hal seperti ini tidak diluruskan, tidak diingatkan atau tidak diberi masukan mengenai kondisi di masyarakat, ini bisa berbahaya. Sebab, rakyat bisa tidak percaya lagi pada hukum.
Apa akibatnya?
Kalau hukum tidak berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat berbuat anarkis. Sebab, barangÂkali dengan cara itulah suara rakyat didengar pemerintah.
Misalnya kasus apa?
Banyak sekali. Misalnya saja buruh memilih turun di jalan ketimbang dialog. Warga Mesuji tidak mau memilih jalur hukum karena diyakini pasti kalah. Begitu juga dengan masyarakat Bima lebih memilih membakar kantor bupati karena lewat jalur hukum pasti kalah.
Bagaimana Anda menilai fenomena tersebut?
Kita tidak ingin fenomena ini terus menerus terjadi. Sebab, kalau konflik sosial terus terjadi, negara kita bisa bubar. Makanya kami datangi kantor KemenÂkumÂham untuk mengingatkan agar pemerintah sadar dan membuka ruang untuk menerima aspirasi masyarakat. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: