Bambang Soesatyo: Hak Menyatakan Pendapat itu Bisa Bersihkan Diri Boediono

“TIDAK perlu menunggu lagi. Harus bisa memanggil pihak yang sudah disebut dalam ke­putusan Opsi C di Paripurna DPR,” kata anggota Panitia Khu­sus Bank Century, Bambang Soe­satyo, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (29/12).

Informasi yang diberikan Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa hari lalu hanya me­nguat­­­kan saja perihal adanya hubungan istimewa antara nasa­bah besar Century dan salah satu partai politik. KPK harus me­meriksa kembali beberapa nama, seperti Boediono, Sri Mulyani, dan Budi Mulya.

“Coba baca kembali seluruh notulen rapat dan rekaman rapat itu, jelas sekali perdebatan bahwa penyelamatan Bank Century di­rekayasa,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Berikut petikan wawancara dengan politisi Partai Golkar itu.

KPK belum kan punya alat bukti?

Surat Sri Mulyani bisa dijadi­kan alat bukti bagi KPK. Jadi, sudah ada tiga alat bukti. Per­tama, temuan BPK. Kedua, te­muan Pansus Century DPR. Ke­tiga, surat Sri Mulyani. Kan jelas, ada kejadian, ada peristiwa, dan ada perbuatan.

Surat Sri Mulyani kepada Pre­siden, mengungkapkan bahwa bail out Bank Century dilakukan dengan data yang tidak akurat dari Bank Indonesia.

Anda yakin KPK akan me­ngu­sut tuntas?

Saya yakin dan percaya. Sesuai dengan Undang-Undang Perbe­da­haraan Negara, ketika negara tidak seharusnya mengeluarkan uang, maka seharusnya itulah kerugian negara. Kan seharusnya negara nggak perlu mem-bail out Bank Century.

Ada urusan apa negara harus menanggung kerugian yang dilakukan oleh pemiliknya dan juga atas ketidakproporsionalan serta kecerobohan Bank Indo­nesia?

Kalau tidak tuntas?

Golkar posisinya ingin mem­bongkar kasus ini hingga keakar-akarnya, dan juga sesuai arahan Ketua Umum Golkar. Apabila proses hukum menemukan jalan buntu, maka kami akan men­dorong upaya politik yaitu me­ngajukan hak menyatakan pen­dapat.

Jadi, kalau penegak hukum masih maju mundur, maka tidak ada jalan lain bagi kami di DPR: mendorong hak menyatakan pendapat sebagai proses politik agar kasus ini selesai.

Lalu, prosesnya bagaimana?

Hak menyatakan pendapat sebenarnya lebih bagus dan cepat bila didukung oleh temuan hu­kum oleh KPK, mengenai pe­lang­garan hukum Boediono. Arti­nya, apabila KPK menganggap Boediono melakukan pelangga­ran hukum, baik pidana per­bankan umum atau korupsi dalam kasus bail out Bank Century.

Dengan adanya putusan KPK itu, hak menyatakan pendapat langsung bisa cepat dilaksanakan prosesnya tanpa lagi melakukan penyidikan dan penyelidikan. Dari KPK, nanti ke MK lalu ke MPR untuk pergantian.

Hak itu bisa juga jembatan emas bagi Boediono untuk mem­bersihkan namanya, kalau me­mang benar yang bersangkutan tidak punya motif dalam bail out Bank Century.

Lantas, bagaimana hasil audit BPK?

Temuan terakhir BPK ada dua info tambahan yang justru meng­ungkap adanya motif penyelama­tan Bank Century. Penyelamatan Bank Century lebih pada penye­lamatan dana besar milik kong­lomerat dibandingkan penyela­matan ekonomi Indonesia.

Pendapat saya ini diperkuat dua temuan yang mengindikasi­kan, pertama, ada hubungan pe­milik Bank Century dengan ring satu kekuasaan, yaitu melalui HEW.

Kedua, temuan BPK itu meng­indikasikan adanya hubungan istimewa antara nasabah besar Bank Century, Budi Sampurna, dan parpol tertentu melalui PT MNP sebagai penerbit sebuah koran yang berafiliasi dengan partai tertentu.

Isunya, audit BPK diinter­vensi oleh kekuasaan. Benar begitu?

Saya tidak bisa menuduh se­perti itu, ya. Namun, dari fakta-fakta yang dilaporakan BPK, ada indikasi BPK terintervensi atau tertekan. Saya tidak tahu pasti dimana tertekannya, tapi dari berbgai informasi yang saya dapat dari orang dalam BPK, pembentukan tim audit itu sudah tidak benar. Jadi, tim audit foren­sik ini tidak memiliki sertifikat Certified Fraud Examiner (CFE), seperti ketua dan wakil-wakil ketua.

Selain itu?

Judul laporannya pun bukan laporan audit forensik, tapi lapo­ran investigasi lanjutan. Kan itu artinya beda. Forensik itu lebih pada menelusuri hubungan-hubungan dan mengungkap rumor yang beredar di masya­rakat.

Misalnya, beredar kabar uang itu mengalir ke partai politik ter­tentu atau ke tim sukses ter­tentu. Nah, BPK seharusnya ma­suk kesana. Info itu seharusnya dibedah sedetail-detailnya. Jadi, apa yang diminta oleh DPR sebe­narnya belum dipenuhi oleh BPK.

Tertekan? Indikasinya?

Laporan itu amibigu, BPK me­nemukan hubungan instimewa tapi disebutkan belum ditemukan indikasi ada hubungannya de­ngan Century. Dalam aliran dana besar BS, melalui putranya SS, menyalurkan kepada PT MNP mulai 2007 sampai 2009.

Saya dapat info dari dalam, ada beberapa yang dihapus dari lapo­ran audit sebenarnya. Ada bebe­rapa info yang mengalir ke se­buah institusi tertentu, tapi lapo­ran itu dihapus.

Maksud Anda?

Jadi, ada perbedaan antara kertas kerja para auditor BPK dengan hasil yang dilaporkan ke DPR. Karena itu, Timwas Bank Century akan meminta BPK untuk membuka kertas kerja para auditor yang melakukan pemerik­saan. [Harian Rakyat Merdeka]