Wawancara

WAWANCARA

Mochammad Jasin: Partai Politik Mestinya Tidak Ikut Mempersubur Praktik Korupsi

Jumat, 30 Desember 2011, 08:34 WIB

Mochammad Jasin

RMOL. Menebar ilmu, itulah pilihan Mochammad Jasin setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Lelaki kelahiran Blitar (Jawa Timur), 14 Juni 1958, ini sudah enjoy dengan pekerjaannya saat ini.

â€œKegiatan saya mulai Januari mengajar di perguruan tinggi. Salah satunya di Institut TekÂnologi Bandung,â€ katanya keÂpada Rakyat Merdeka, kemarin.

Belum ada kegiatan lain, kataÂnya. â€œSaya ngajar di ITB dan suÂdah dijadwalkan untuk program S-2 untuk mengajarkan Statistika dan Simulasi Birokrasi. Jadwal sementara baru dua hari dalam seminggu, Selasa dan Kamis.â€

Jasin memang bukan alumnus ITB. Dia jebolan Jurusan AdÂministrasi Negara Universitas Brawijaya, Malang. Gelar master manajemen bisnis diperolehnya dari Technological University of The Philippines. Gelar doktor juga diperoleh di Filipina, tepatÂnya dari Adamson University.

Masih ada cita-cita yang beÂlum tercapai?

Alhamdulillah, jadi Wakil KeÂtua KPK periode II itu sudah karier puncak saya, dan itu saya syukuri. Saya selalu bersyukur apa yang telah saya peroleh.

Katanya lagi ngejar geÂlar proÂfesor.

Ya. Saya lagi ngejar profesor di ITB. Mengajar bukan hal baru bagi saya. Dulu saya mengajar di beberapa kampus. Bahkan, saya juga menÂjadi dosen terbang di Padang. Tetapi, aktivitas mengaÂjar saya berhenti setelah saya masuk KPK delapan tahun lalu.

Bagaimana Anda melihat kaÂsus korupsi tahun depan?

Tren korupsi pada tahun 2012 masih tetap tinggi. Karena, sistem politik masih sarat money poliÂtics dan sistem tata kelola pemeÂrintah masih buruk.

Begitu juga dengan layanan publik yang masih banyak puÂnguÂtan sehingga korupsi masih marak di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal-hal seÂmaÂcam itu harus terus diberantas.

Cara mencegahnya?

Untuk mencegah itu diperluÂkan keseriusan dalam reformasi birokrasi yang harus segera dilakÂsanakan secara luas ke seluruh instansi pemerintah.

Dimulai dari lembaga penegak hukum, yakni kejaksaaan, kepoliÂsian, dan lembaga peradilan di bawah MA. Secara bersamaan juga ke seluruh instansi pemeÂrinÂtah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun depan ada korupsi keÂlas kakap yang terbongkar?

Saya mengharapkan harus terbongkar kasus-kasus korupsi kelas kakap. Khususnya, di biÂdang pertambangan dan energi, kehutanan, pajak, dan mafia anggaran. Mengapa? Karena di situmodus operandi-nya sangat rapi alias canggih.

Saran Anda untuk pimpinan KPK yang baru?

Saya tidak mau banyak koÂmenÂtar mengenai itu. Untuk pimÂpinan KPK yang baru, itu urusan mereka masing-masing. Yang pasti, tugas memberantas korupsi harus terus dijalankan dengan baik.

Pimpinan KPK yang baru bisa lebih mengutamakan pencegahan korupsi selain fokus dalam peninÂdakan karena korupsi saat ini sudah mengakar dan mewabah di masyarakat.

Partai politik pun jangan samÂpai turut mempersubur praktik korupsi di tengah masyarakat. Saat ini yang berinisiatif melaÂkukan suap adalah masyarakat.

Tidak tertarik masuk partai politik?

Saya belum pengen masuk partai politik. Nggak akanlah saya masuk ke situ, karena partai politik di Indonesia masih banyak yang korupsi atau sumbernya korupsi. Jadi, tidak mungkin saya masuk ke sana.

Jika ditawari jadi komisaris BUMN Anda mau?

Jangan berandai-andai. Saya sudah cukup senang dengan proÂfesi saya saat ini, yakni mengajar. Dengan mengajar saya bisa memÂberikan ilmu saya ke semua orang. Mengajar juga tentunya mendapat pahala. [Harian Rakyat Merdeka]