"Kita perlu klarifikasi bentuk kebohongan apa saja. Supaya tidak menjadi tanda tanya kita semua, seolah-olah ada kepentingan di balik itu," tegas Ketua DPR Marzuki Alie di gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12).
Selan itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini meminta agar pemerintah itu tidak selalu selalu dikonotasikan hanya presiden. Pasalnya, pemerintah itu mulai dari pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan lembaga lain yang terkait dengan penyelengara pemerintahan.
Meski Marzuki sepakat, bahwa ada target yang tidak tercapai pemerintah tahun ini.
"Saya sepakat, ada yang tidak tercapai, ada yang tercapai. Ada daerah yang benar dan yang tidak. Tapi itu tidak seolah salah Presiden. Presiden punya kewenangan terbatas. Tidak seperti zaman Orba, presiden punya wewenang luar biasa bisa
nyopot bupati, gubernur. Sekarang nggak bisa," tandasnya.
Ungkapan tahun ini adalah "tahun penuh dusta" disampaikan Din Syamsuddin pada acara refkeksi yang digelar di kantornya Senin lalu.
"Memang ada banyak konklusi yang bisa kita berikan pada tahun 2011, terutama yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa. Bisa penuh dusta dan penuh dosa, tergantung bagaimana kita melihatnya. PP Muhammadiyah lebih melihat penuhnya dusta. Banyak pendustaan di dalam negeri berbangsa dan bernegara terutama oleh para pemangku negara," ungkap Din.
[zul]
BERITA TERKAIT: