"Bagi kami, silakan saja interpelasi itu, nanti masyarakat yang menilai," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada wartawan di lantai 3 Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (13/12).
Menurut Sutan, pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat koruptor sangat ditunggu masyarakat karena selama ini narapida korupsi selalu dapat keringanan hukuman. Maka itulah Kementerian Hukum dan HAM membuat kebijakan tersebut. Sutan mempertanyakan rekan-rekan koalisinya di Sekretariat Gabungan yang malah menggugat kebijakan itu.
"Kami perlu mempertanyakan koalisi, bayangkan saja menteri kita juga dihajar orang disana. Mestinya ini harus dibicarakan di Setgab terlebih dahulu. Kritiklah di Setgab itu, di luar tetap kompak kita," kata Sutan.
"Sudah saatnya Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat saja, itu yang terbaik," imbuh dia kesal.
Pengamatan Sutan, koalisi Setgab saat ini cuma basa-basi sudah tidak jelas lagi, terutama sejak reshuffle kabinet.
"Saya kira koalisi ini antara ada dan tiada, tidak jelas barang itu jenis kelaminnya apa, laki-laki enggak, perempuan enggak. Campur barang itu. Kalau opisisi kan jelas. Ini (koalisi) basahnya mau, basinya enggak mau," tutupnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: