RMOL. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar geram melihat PNS muda memiliki kekayaan miliaran rupiah.
“Temuan PPATK itu seceÂpatÂnya diserahkan ke aparat hukum, sehingga bisa diproses secara hukum,’’ kata Azwar Abubakar kepada Rakyat Merdeka, Jumat (9/12).
Menurut politis PAN itu, seÂcara umum ada korelasi antara sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang buruk dengan inteÂgritas pegawai tersebut.
“Kalau masuk harus main soÂgok, membayar sejumlah dana, maka mental PSN itu pasti rusak. Sebab, yang dipikirkan bagaiÂmana mengembalikan uang soÂgok tersebut,’’ paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kita jangan pesimistis. Ini bisa kita rubah. Kalau tidak bisa diruÂbah, berarti kita akan gagal.
Apa yang Anda lakukan?
Sistem rekrutmen PNS harus diÂperbaiki. Kemudian pejabat yang menerima calon PNS itu tidak bisa disogok. Kami harapÂkan agar PNS itu tidak bisa disuap.
Apa Anda memberi apreÂsiasi terÂhadap temuan PPATK itu?
Ya. Keberhasilan PPATK itu menunjukkan lembaga itu seÂmakin tajam. PPATK tidak hanya dapat dari transaksi perbankan tapi juga lembaga lain, seperti jual beli mobil, jual beli emas.
Saya berharap temuan ini seÂcepatnya dilaporkan kepada piÂhak yang berwenang agar diÂpeÂriksa secara hukum. Apakah keÂkayaan itu dari korupsi atau uang warisan atau berkaitan dengan penyelewengan proyek.
Apa PNS muda itu bermain dalam proyek?
Saya mensinyalir seperti itu. Ini kan akhir tahun. Banyak seÂkali proyek yang baru selesai 70 persen bahkan 60 persen. UangÂnya belum diserahkan, tapi dimaÂsukan dulu ke rekening penyeÂlenggara proyek. Ini jelas peÂnyimÂÂpangan. Proyek tidak seleÂsai, dia bilang selesai.
Temuan PPATK ini mencoÂreng citra birokrasi?
Itu kan salah satu cara memperÂkecil penyimpangan atau korupsi. Birokrasi pun harus ada pengaÂwasan masyarakat. Temuan PPATK ini merupakan sinyaleÂmen agar PNS tidak berbuat korupsi.
Apa langkah pencegahan yang dilakukan kementerian Anda?
Kami mendorong birokrasi terbuka dalam hal pelayanan puÂblik. Jangan ada suap atau memÂpersulit hal-hal yang sederhana. Kemudian proses pengadaan melalui internet.
Bagaimana dengan rekrutÂmen PNS?
Selama ini terjadi pembengkaÂkan pegawai, baik melalui jalur hoÂnorarium, maupun asas keÂkerabatan. Selain itu, dalam tes ada yang tidak murni. Ada bebeÂrapa daerah yang bagus. Tapi tidak sedikit yang melakukan permainan.
Serahkan proses rekrutmen itu pada pihak independen. KemuÂdian LSM ikut mengawasi. PeÂlaksanaan tesnya harus serentak. Dengan begitu, kita akan menÂdapatkan orang jujur dan kemamÂpuan bagus.
Nanti kita akan rapikan. JaÂngan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Oknum yang berÂmain dalam rekrutmen itu harus diÂtindak. Kembalikan kepercaÂyaan anak-anak kita yang ingin menÂjadi PNS. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: