WAWANCARA

Azwar Abubakar: Kalau Masuk Main Sogok Mental PNS Pasti Rusak

Senin, 12 Desember 2011, 08:46 WIB
Azwar Abubakar: Kalau Masuk Main Sogok Mental PNS Pasti Rusak
Azwar Abubakar

RMOL. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar geram melihat PNS muda memiliki kekayaan miliaran rupiah.

“Temuan PPATK itu sece­pat­nya diserahkan ke aparat hukum, sehingga bisa diproses secara hukum,’’ kata Azwar Abubakar kepada Rakyat Merdeka, Jumat (9/12).

Menurut politis PAN itu, se­cara umum ada korelasi antara sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang buruk dengan inte­gritas pegawai tersebut.

“Kalau masuk harus main so­gok, membayar sejumlah dana, maka mental PSN itu pasti rusak. Sebab, yang dipikirkan bagai­mana mengembalikan uang so­gok tersebut,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda optimistis bisa me­rubah pola sogok itu?

Kita jangan pesimistis. Ini bisa kita rubah. Kalau tidak bisa diru­bah, berarti kita akan gagal.


Apa yang Anda lakukan?

Sistem rekrutmen PNS harus di­perbaiki. Kemudian pejabat yang menerima calon PNS itu tidak bisa disogok. Kami harap­kan agar PNS itu tidak bisa disuap.


Apa Anda memberi apre­siasi ter­hadap temuan PPATK itu?

Ya. Keberhasilan PPATK itu menunjukkan lembaga itu se­makin tajam. PPATK tidak hanya dapat dari transaksi perbankan tapi juga lembaga lain, seperti jual beli mobil, jual beli emas.

Saya berharap temuan ini se­cepatnya dilaporkan kepada pi­hak yang berwenang agar di­pe­riksa secara hukum. Apakah ke­kayaan itu dari korupsi atau uang warisan atau berkaitan dengan penyelewengan proyek.


Apa PNS muda itu bermain dalam proyek?

Saya mensinyalir seperti itu. Ini kan akhir tahun. Banyak se­kali proyek yang baru selesai 70 persen bahkan 60 persen. Uang­nya belum diserahkan, tapi dima­sukan dulu ke rekening penye­lenggara proyek. Ini jelas pe­nyim­­pangan. Proyek tidak sele­sai, dia bilang selesai.  


Temuan PPATK ini menco­reng citra birokrasi?

Itu kan salah satu cara memper­kecil penyimpangan atau korupsi. Birokrasi pun harus ada penga­wasan masyarakat. Temuan PPATK ini merupakan sinyale­men agar PNS tidak berbuat korupsi.


Apa langkah pencegahan yang dilakukan kementerian Anda?

Kami mendorong birokrasi terbuka dalam hal pelayanan pu­blik. Jangan ada suap atau mem­persulit hal-hal yang sederhana.  Kemudian proses pengadaan melalui internet.


Bagaimana dengan rekrut­men PNS?

Selama ini terjadi pembengka­kan pegawai, baik melalui jalur ho­norarium, maupun asas ke­kerabatan. Selain itu, dalam tes ada yang tidak murni. Ada bebe­rapa daerah yang bagus. Tapi tidak sedikit yang melakukan permainan.


Bagaimana caranya agar ti­dak terjadi praktek seperti itu?

Serahkan proses rekrutmen itu pada pihak independen. Kemu­dian LSM ikut mengawasi. Pe­laksanaan tesnya harus serentak. Dengan begitu, kita akan men­dapatkan orang jujur dan kemam­puan bagus.

Nanti kita akan rapikan. Ja­ngan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Oknum yang ber­main dalam rekrutmen itu harus di­tindak. Kembalikan keperca­yaan anak-anak kita yang ingin men­jadi PNS. [Harian Rakyat Merdeka]


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA