Dua PNS Ditjen Pajak Ditahan Kejaksaan Agung

“Kejagung menahan dua pe­gawai Ditjen Pajak yang se­be­lumnya sudah ditetapkan seba­gai tersangka. Mereka ditahan siang tadi pada pukul 11 siang,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Ka­pus­pen­kum Kejagung) Noor Rochmad, kemarin.

Kedua tersangka itu adalah Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi Manajamen, Bahar dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pu­lung Sukarno. “Tersangka Bahar di­tahan di Rutan Salemba Ca­bang Kejagung dan Pulung di­ta­han di Rutan Saemba cabang Ke­jaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan pe­yi­dikan,” ujar Noor.

Noor menambahkan, hingga ke­marin tersangka kasus ini be­lum bertambah, baik dari pihak ata­san kedua tersangka atau pihak swasta yang menjadi rekanan Dit­jen Pajak dalam proyek tersebut. Namun, katanya, para penyidik masih melakukan pengembangan perkara tersebut. Sehingga, me­nu­rutnya, tidak tertutup kemung­kinan tersangka kasus ini ber­tam­bah. “Tunggu saja per­kem­ba­ngan­nya,” kata dia.

Tim Kejaksaan Agung telah me­la­kukan penyitaan sejumlah do­kumen di empat lokasi.  Se­te­lah mengumpulkan dokumen-do­kumen tersebut, Kejagung men­da­tangkan auditor dari Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) untuk memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini.

“Karena BPK yang me­nemu­kan kejanggalan tersebut,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam­pidsus) Arnold Angkouw.

Nah, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, dari nilai proyek sebesar Rp 43 miliar, di­du­ga terjadi penyelewengan sedi­kit­nya Rp 12 miliar. BPK meni­lai, ada alat-alat sistem informasi yang tidak ada barangnya atau tidak ada wujudnya. Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, Kejak­saan Agung kemudian men­aik­kan status perkara ini dari pe­nye­lidikan ke penyidikan.

Pengadaan sistem informasi perpajakan ini, lanjut dia, awal­nya berjalan dengan baik. Akan te­tapi, ketika pengadaan tam­ba­han, diduga terjadi peng­ge­lem­bungan harga atau mark up.

“Pe­nga­daan tambahan tersebut juga diubah jenisnya dalam proses lelang, sehingga tidak con­nect dengan yang sudah ada,” tandas Arnold.

Kedua tersangka, menurut Ka­puspenkum Kejagung Noor Roch­mad, dijerat pidana Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Undang No­mor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No­mor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko­rupsi (Tipikor) karena melang­gar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelak­sa­naan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Atas perbuatan ter­se­but, diduga negara dirugikan sebesar Rp 12 miliar,” tandasnya.

Direktorat Jenderal Pajak me­nyerahkan perkara tersebut sepe­nuhnya kepada penegak hukum. “Tentu kami prihatin. Tapi, kami sangat kooperatif dengan pihak berwajib agar kasus ini bisa se­gera tuntas,” kata Direktur Pe­nyu­luhan dan Bimbingan Pela­yanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dedi Rudaidi dalam jumpa pers di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta.

Dedi menyatakan, kasus ter­sebut murni pengadaan barang, bukan perkara perpajakan. “Ti­dak sedikit pun kami resistance terhadap proses hukum ini. Justru kami dukung, karena kami se­dang berbenah,” ujarnya.

Direktur Eksekutif LSM In­donesian Resource Studies (IRES) Marwan Batubara me­nilai, Ditjen Pajak mesti di­re­for­masi total untuk menghilangkan reaksi ne­gatif masyarakat kepada lembaga ini. Terlebih, katanya, sete­lah Kejaksaan Agung mene­tapkan dua pejabat Ditjen Pajak sebagai tersangka kasus pe­nga­daan sistem informasi ma­na­jemen ini.

“Setelah kasus Gayus, tadinya saya berharap tidak ada lagi perkara korupsi di Ditjen Pajak. Ini tanda bahwa pengawasan di Ditjen Pajak lemah. Sebab, jika pengawasannya bagus, tentu kasus seperti ini tidak terjadi,” katanya.

REKA ULANG

15 Pemburu Korupsi Geledah 4 Tempat

Tim Satuan Khusus Pem­be­ran­tasan Korupsi Kejaksaan Agung menangani kasus pengadaan sistem informasi manajemen Ditjen Pajak tahun anggaran 2006 yang berbau korupsi. Alhasil, tim yang terdiri dari 15 personel itu, melakukan penggeledahan di empat tempat dan menetapkan dua tersangka dari Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Kepala Pusat Pe­ne­rangan Hukum Kejagung Noor Rochmad, kedua tersangka itu ialah Bahar dan Pulung Soeharto. Pe­netapan status tersangka ter­hadap Bahar berdasarkan surat perintah Nomor 152/f2/fd1/11/2011, tertanggal 3 November 2011.

Penetapan tersangka ter­ha­dap Pulung sesuai surat perintah No­mor 153/f2/fd1/11/2011, ter­tanggal 3 November 2011. “Su­dah ditetapkan tersang­kanya dua orang, yakni Bahar dan Pulung Soeharto,” katanya.

Noor menjelaskan, Bahar me­ru­pakan Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi Manajemen. Pu­lung adalah Pejabat Pembuat Komitmen.

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah tim meng­gele­dah sejumlah titik.”

Selanjutnya, Noor bercerita bah­wa penggeledahan dilaku­kan tim satuan khusus yang di­ketuai jak­sa Edi Rakamto. Tim tersebut berisi 15 personel dari ja­jaran Jaksa Agung Muda Pi­dana Khu­sus (Jampidsus). “Jam 12 siang, tim berangkat untuk me­lakukan penggeledahan di empat tempat.”

Menurutnya, penggeledahan itu sud­­ah mengantongi izin, se­suai su­rat penetapan Pengadilan Nege­ri Jakarta Selatan Nomor 18/pen/2011/PN Jaksel tanggal 3 No­vem­ber 2011 dan penetapan Pe­nga­dilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1443/pen/p10/PN Ja­kar­ta Barat. “Karena penggeledahan itu harus izin ke pengadilan se­tempat,” ucapnya.

Penggeledahan dilakukan di empat tempat, yakni kantor pusat Ditjen Pajak, kantor Pengolahan Data dan Dokumen Pajak di Ja­kar­ta Barat dan dua rumah Bahar di Jalan Madrasah, Gandaria, Ja­karta Selatan serta Komplek Ci­ne­re, Depok, Jawa Barat. “Se­muanya sudah kami teliti dan kami geledah.”

Dari penggeledahan itu, pe­nyi­dik menemukan beberapa do­ku­men serta surat-surat yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Di­te­mukan pula beberapa dokumen yang dicari, tapi sudah dipin­dah­kan dari kantor pusat Ditjen Pajak ke kantor pajak Jakarta Barat. “Dokumen itu terkait pengadaan barang sistem informasi tersebut. Yang lain masih diinventarisir penyidik,” katanya.

Di Jalan Ketimun Nomor 115, Blok A, Perumahan Cinere Estate yang merupakan rumah Bahar, penyidik menyita sejumlah ba­rang seperti laptop, tiga flashdisk dan sejumlah buku tabungan. Namun, tersangka sedang tidak di rumahnya saat penggeledahan. Di rumah itu hanya ada beberapa pembantu dan tukang yang se­dang merenovasi rumah.

Menurut Noor, kedua ter­sang­ka diduga melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Keppres Nomor 80 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Modusnya, sebagian ba­rang tidak sesuai dengan spek dan sebagian lagi fiktif.”